Penulis Opini: Angiola Harry (Pegiat Media)
Jakarta, Indonesiawatch.id – Di luar gejolak di jalanan dan gejolak di pasar, krisis ini telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengaruh abadi mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam struktur kekuasaan Indonesia. Banyak kritikus berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo masih didominasi oleh sekutu Jokowi—mulai dari eksekutif hingga yudikatif.
Kemampuan Jokowi untuk mengamankan posisi wakil presiden kepada putranya, serta ikatan keluarga di Mahkamah Konstitusi (MK), telah memicu persepsi bahwa ia terus membentuk arah negara, meskipun telah lengser.
Keputusan kontroversial MK tentang pengubahan batas usia minimal pada pemilihan umum presiden dan daerah, semakin memperkuat kecurigaan bahwa lingkaran dalam Jokowi masih memiliki pengaruh yang sangat besar.
Dengan latar belakang ini, tekanan semakin meningkat pada Prabowo untuk menegaskan otoritasnya dengan lebih berani. Para pendukung berpendapat bahwa untuk menstabilkan Indonesia, ia harus “bebersih” dengan menjauhkan kepemimpinannya dari jaringan Jokowi yang mengakar di cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Tantangan bagi Prabowo adalah apakah ia dapat melakukannya tanpa memperdalam perpecahan politik—atau apakah bayang-bayang Jokowi akan tetap menjadi ciri khas politik Indonesia.
Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Melemahnya rupiah, keresahan investor, dan kemarahan publik yang semakin dalam merupakan gejala dari pertanyaan yang lebih besar: mampukah Prabowo mengonsolidasikan otoritas dalam pemerintahan yang masih dibentuk oleh warisan Jokowi?
Bagaimana ia menjawab pertanyaan itu dapat menentukan tidak hanya arah masa jabatan kepresidenannya—tetapi juga stabilitas ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis
