“Calon tunggal adalah representasi dari demokrasi kita, namun tetap ada risiko jika calon tersebut dikalahkan oleh kotak kosong. Konsekuensinya, akan ada pemilihan ulang,” kata Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 11 September 2024. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas implikasi dari kekalahan calon tunggal, termasuk konsekuensi pelaksanaan Pilkada ulang yang dijadwalkan pada 2025.

Aminurokhman menekankan bahwa dalam situasi ini penting untuk memastikan kesiapan anggaran dan waktu, mengingat proses pendaftaran ulang dan tahapan lainnya memerlukan jeda waktu.

“Pemilukada ulang tentu membutuhkan waktu. Selama jeda itu, harus ada Penjabat (Pj) sementara untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah,” tuturnya.

Ia menilai masa jabaran Pj Kepala Daerah semestinya dibatasi dalam kurun waktu tertentu misalnya 6 bulan. “Namun, jika harus menunda hingga 2025, Komisi II menyatakan keberatan, terutama jika keserentakannya tetap ada,” kata Aminurokhman.

Baca juga:
Kotak Kosong Pilkada, Aksi Borong Partai, Pengamat: Kita Butuh Perppu!

Dirinya menekankan bahwa calon yang mengikuti Pemilukada ulang perlu memahami konsekuensi dari masa jabatan yang tidak akan genap lima tahun. Hal tersebut harus dikonfirmasi sejak awal agar calon paham akan implikasi keserentakan Pilkada di tahun 2029.

“Keserentakan Pilkada 2029 harus tetap berjalan, tidak mungkin hanya karena Pilkada ulang kita menunda. Jika calon meminta masa jabatan penuh lima tahun, itu akan menimbulkan masalah baru,” ucap Aminurokhman.

Menurutnya, penting ada regulasi yang mengatur detil terkait Pemilukada ulang tersebut. Aminurokhman berharap, melalui regulasi yang baik dan pemahaman yang jelas oleh para calon, pelaksanaan Pilkada ulang dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

“Maka, regulasi yang jelas dan sempurna sangat diperlukan sejak awal, dan calon harus siap menerima konsekuensinya,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menggelar Pilkada ulang pada 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 10 September 2024 dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Doli, rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024. Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon,” kata Doli.

[red]

The post Calon Tunggal Menjamur, Fenomena Kotak Kosong, Dilema Pilkada Ulang appeared first on INDONESIAWATCH.

“Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Banten,” kata Hasto Kristiyanto saat mengumumkan Calon Kepala Daerah Gelombang III yang diusung PDIP.

Diketahui, Golkar sendiri sudah mengusung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Andra Soni merupakan politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten. Sementara Dimyati Natakusumah merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan keputusan tersebut, Airin bersama Ade Sumardi akan menantang Andra Soni yang diusung partainya. Sebelumnya, Airin menanggapi terkait partainya yang telah resmi mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten. Airin mengaku memahami hal tersebut.

“Saya memahami, sebagai kader memahami apa yang menjadi keputusan walaupun sedikit tidak paham. Bisa dimengerti ya?” kata Airin yang juga menjabat Ketua Perempuan Partai Golkar (PPG) tersebut.

Ketika ditanya mengenai posisinya apakah telah keluar dari Golkar dan bergabung dengan PDIP, Airin mengaku ingin fokus ke Pilgub Banten terlebih dulu. Ia menyampaikan dalam waktu dekat akan bergegas mendaftar ke KPU.

“Sampai hari ini saya enggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu, kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan,” ujar Airin dalam keterangannya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons soal PDIP yang mengusung kadernya, Airin Rachmi Diany maju Pilgub Banten. Doli menyebut, Golkar menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya,” kata Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya di gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2024.

Doli menyebut, Golkar menghargai sikap politik Airin. Dirinya menyarankan DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi kepada Airin. “Tapi dalam praktiknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu,” katanya.

Pemerhati Politik Emrus Sihombing menyatakan, manuver Airin maju lewat PDIP berangkat dari kekecewaan terhadap keputusan DPP Golkar Pusat yang mengusung  Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Menurut Emrus, kekecewaan tersebut dilatarbelakangi dua hal. Pertama, DPP Golkar melalui Ketum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto sudah merekomendasikan Airin untuk maju di Pilgub Banten. Namun, keputusan tersebut dianulir di Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

Kedua, Airin merupakan aset sekaligus kader “kinclong” dari Partai Golkar. Ia memiliki elektabilitas yang mumpuni dan selalu memuncaki papan survei. Golkar justru memilih mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang keduanya bukan kader Golkar.

“Ada kekecewaan yang mendalam dari Airin terhadap DPP Golkar dan pernyataan dari Bahlil. Kalau DPD Golkar saya pikir solid mendukung Airin,” kata Emrus Sihombing kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, Airin ingin mendapatkan dukungan penuh dari Golkar di tingkat DPP maupun DPD. Airin sendiri merupakan klan dinasti Ratu Atut Chosiyah yang menduduki sejumlah posisi strategis di Pemerintahan Banten. Trah dinasti Atut diisi oleh kader Golkar yang dimulai dari Airin Rachmi Diany, Andika Hazrumy, Andiara Aprilia, Haerul Jaman, Ratu Tatu Chasanah dan banyak lagi.

“Keluarga Airin adalah Golkar tulen. Karena keluarga inilah suara atau dukungan masyarakat terhadap Golkar tinggi. Mulai dari mereka (Dinasti Ratu Atut) yang menjabat wali kota, bupati, keseluruhannya Golkar,” ujar Emrus.

Founder Gogo Bangun Negeri (Gobari), Lembaga Survey & Konsultan Komunikasi Politik menyatakan, Airin merupakan salah satu kader Golkar yang bisa diterima PDIP. “Airin ini keluarga Golkar yang bisa merangkul banteng. Bahwa Airin akan berlabuh ke PDI Perjuangan. Saya pikir pergeseran itu menunjukkan tidak solidnya pendukungan Golkar terhadap Airin di Banten,” tuturnya.

Ia menyayangkan Golkar yang tidak melihat potensi Airin yang dapat melenggang maju di Pilkada Banten. Dukungan Golkar terhadap kader asal Gerindra juga menjadi keputusan politik yang mengagetkan banyak pihak.

“Sejatinya partai mendukung kadernya untuk maju, itu yang menjadi keutamaan. Airin punya potensi memenangkan Pilkada, jadi sejatinya Golkar harus mendukung penuh di DPP maupun DPD. Sekarang Airin berlabuh ke PDI Perjuangan. Ketika Airin maju saya melihat peluang menang itu tinggi,” pungkasnya.

[red]    

The post PDIP Usung Airin di Pilkada Banten, Golkar Dalam Kegalauan appeared first on INDONESIAWATCH.