Oleh: Soleman B. Ponto*

Papua merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun juga menjadi pusat konflik berkepanjangan yang kompleks. Isu ini melibatkan ketidakpuasan terhadap distribusi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh dan damai. Pendekatan yang dipilih harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan HAM.

Pendekatan Dialog dan Diplomasi

Pendekatan pertama yang perlu diambil oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi melalui dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Tokoh adat, pemimpin agama, dan perwakilan kelompok separatis harus dilibatkan dalam dialog yang inklusif dan konstruktif untuk memahami keluhan dan aspirasi mereka.

Dialog ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi negosiasi damai, yang dapat mengurangi ketegangan dan kekerasan yang selama ini terjadi. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi dan dialog memiliki potensi untuk mengurangi konflik separatis di banyak negara (Galtung, 1996).

Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Papua masih berada dalam ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo perlu memperkuat program pembangunan ekonomi dan infrastruktur, seperti: pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Program ini harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara langsung dan berkelanjutan. Kebijakan ini selaras dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur dan akses terhadap pelayanan dasar dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

Penguatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Distribusi yang adil terhadap hasil pembangunan dan sumber daya alam menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpuasan di Papua. Upaya ini harus melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan adil terhadap sumber daya dan program kesejahteraan, pemerintah dapat mengurangi ketidaksetaraan dan meminimalkan potensi konflik sosial (Sen, 2000).

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM di Papua sering menjadi sorotan nasional dan internasional. Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa operasi keamanan di Papua dilaksanakan sesuai dengan standar HAM dan hukum internasional.

Aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, harus dilatih untuk menerapkan pendekatan penegakan hukum yang humanis serta memastikan bahwa keamanan masyarakat terjamin tanpa adanya kekerasan berlebihan. Studi oleh Human Rights Watch (2019) menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis HAM dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Reformasi Militer dan Pengurangan Militerisasi

Mengurangi ketergantungan pada pendekatan militer adalah langkah penting yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Penarikan sebagian pasukan militer dari Papua dan penguatan polisi lokal (Polri) yang berfokus pada pendekatan humanis dapat membantu meredakan ketegangan.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi persepsi militerisasi yang berlebihan di Papua, yang sering kali menjadi sumber ketidakpuasan. Penelitian menunjukkan bahwa desakralisasi wilayah dengan mengurangi kehadiran militer dapat menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif (Smith, 2004).

Peningkatan Kerja Sama Internasional

Prabowo dapat menggalang dukungan internasional dengan menunjukkan komitmen dalam menangani masalah Papua secara damai dan inklusif. Kerja sama dengan lembaga internasional, seperti PBB dan negara-negara tetangga, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum global sekaligus mengurangi tekanan atau intervensi internasional. Dengan demikian, kerja sama ini juga dapat menjadi jaminan bahwa proses penyelesaian masalah Papua dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan norma internasional (Chinkin, 2000).

Desentralisasi dan Otonomi Khusus yang Efektif

Papua telah diberikan otonomi khusus, namun implementasinya belum optimal. Pemerintah Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan otonomi khusus benar-benar dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama erat untuk memastikan bahwa kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya bagi elit politik setempat. Dalam teori otonomi, pemberian kekuasaan dan kewenangan kepada daerah sering kali meningkatkan partisipasi dan legitimasi politik masyarakat lokal (Elazar, 1987).

Kampanye Kebudayaan dan Persatuan Nasional

Prabowo juga dapat menginisiasi program-program yang mempromosikan keberagaman budaya Papua kepada masyarakat luas serta program edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap masyarakat Papua. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional yang inklusif, di mana masyarakat Papua merasa diakui dan dihargai sebagai bagian integral dari Indonesia.

Kesimpulan

Pendekatan yang seimbang antara diplomasi, pembangunan ekonomi, penghormatan HAM, dan reformasi militer adalah langkah strategis bagi Prabowo dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dengan mengutamakan dialog dan pembangunan yang inklusif, serta meminimalkan penggunaan kekuatan militer, Papua dapat menuju arah yang lebih damai, sejahtera, dan adil dalam kerangka NKRI.

Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

*Penulis Mantan Kabais TNI, Penulis Buku “Jangan Lepas Papua: Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua” (2015)

The post Meracik Strategi Penyelesaian Konflik Papua appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketika bertugas di Panton Labu Provinsi Aceh sebagai agen intelijen TNI, Sri Radjasa Chandra (SRC) tinggal sementara di sebuah rumah. Saat itu tahun 1998, SRC sering melihat wanita berumur mendatangani rumah tempat tinggalnya. Rutin.

Setiap datang, perempuan tua itu selalu menjinjing kantong plastik besar. Bingkisan itu diserahkan ke istri pemilik rumah, tempat SRC tinggal.

Beberapa lama kemudian, SRC tidak lagi melihat ibu tua tadi datang. SRC berinisiatif menanyakan alasan ibu tua itu tidak datang lagi. Lalu istri pemilik rumah mengatakan bahwa ibu tua tersebut sedang sakit.

SRC bergegas mendatangi ibu tua itu dan membawanya ke Rumah Sakit Korem di Lhokseumawe. Setelah diperiksa, pihak dokter mengatakan bahwa Si Ibu Tua tidak perlu dirawat inap. Ibu Tua pun bisa pulang ke Panton Labu kembali.

Karena peristiwa itu, SRC semakin akrab dengan ibu tersebut, yang sering membawa plastik bingkisan itu. Belakangan setelah SRC tidak lagi tinggal di rumah tadi, komunikasinya dengan ibu tua tersebut terputus.

Di tahun 2005, setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai, SRC barulah tahu bahwa ibu tua yang diantarnya ke Rumah sakit Korem Lhokseumawe tadi adalah ibu kandung Panglima GAM Muzakir Manaf (Mualem). Yang saat itu orang paling dicari militer Indonesia.

Sementara itu, bungkusan plastik yang selalu dibawa ibu tua dan diserahkan ke istrik pemilik rumah adalah pakaian untuk Muzakir. Saat itu Muzakir Manaf dan pasukannya banyak tinggal di hutan.

“Pemilik rumah pandai sekali menjaga rahasia. Saya tidak tahu perempuan yang saya bantu itu punya anak dengan jabatan nomor satu di jajaran militer GAM. Intel juga manusia,” tulisnya dalam buku berjudul, Intel Juga Manusia.

The post Resensi Buku: Intel Juga Manusia, Karya Sri Radjasa appeared first on INDONESIAWATCH.

Agus menyatakan, pihaknya akan mengubah doktrin di satuan siber TNI dan melakukan evaluasi menyeluruh dimulai dengan perekrutan sumber daya manusia (SDM) TNI yang memiliki kepakaran dan pemahaman di bidang teknologi informasi (IT). “Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Agus menyatakan, pihaknya membuka peluang ke depan personel tentara yang mengisi satuan siber TNI itu tidak berasal dari bintara, tamtama, ataupun perwira umum. Rekrutmen khusus dilakukan pada personel yang memiliki pemahaman dan ketertarikan bidang IT sejak sekolah, baik di SMA maupun perkuliahan.

“Kita sedang ubah doktrinnya, kemudian SOP-nya. Memang harus mulai dari rekrutmennya personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT. Baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus. Baru dia kita masukkan ke satuan siber,” Agus menjelaskan.

Selain kemampuan personel, TNI juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya peralatan. “Ya, kita lagi evaluasi, evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus,” katanya.

Sebelumnya, info peretasan data milik BAIS TNI menimbulkan kehebohan di masyarakat. BAIS sendiri merupakan organisasi di bawah TNI yang bertugas menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis terkait pertahanan terutama dinamika dari negara lain. Badan ini juga fokus pada urusan intelijen tempur.

Akun X @FalconFeedsio pertama kali mengunggah peretasan data BAIS oleh peretas MoonzHaxor. MoonzHaxor menjajakan data penting tersebut di BreachForums. Dalam unggahannya tertulis, “Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!”.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis akun tersebut.

Buntut peretasan itu, TNI lekas menonaktifkan server. TNI juga tengah melakukan penyelidikan atas peretasan tersebut. “Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar.

Nugraha memastikan data yang diretas merupakan data-data lama. “Data yang diretas adalah data lama dan dirilis tahun 2024 (oleh peretas),” ujarnya.

Terkait rencana rekrutmen dan pendidikan khusus untuk prajurit satuan siber TNI, Nugraha menyatakan akan ada dua mekanisme dalam menjaring prajurit siber militer yang dibagi dari tingkatan prajurit. Untuk level bintara, perekrutan dilakukan oleh masing-masing angkatan melalui Rekrutmen Bintara Keahlian Khusus. Sementara untuk level perwira, perekrutan dilakukan oleh Mabes TNI melalui Rekrutmen Prajurit Karier.

Nugraha mengatakan, pendidikan kesatuan siber itu sudah berjalan selama dua tahun. Pada tahun ajaran 2025-2026, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad atau Kodiklat TNI AD) akan meluluskan angkatan pertama dalam program studi keilmuan keamanan siber setingkat Diploma 4. “Setiap angkatan ada 20 orang, tentunya setelah lulus diproyeksikan untuk menjabat di bidang siber,” ujar Nugraha.

Pengamat militer Soleman B. Ponto menyayangkan peretasan terhadap data BAIS dan dijual di dark web. Ia menduga seluruh data intelijen militer di Indonesia sudah terbaca. Bisa jadi pihak peretas bahkan musuh sudah mengetahui data-data pribadi anggota intelijen. Kini petugas telik sandi sudah tidak bisa bersembunyi.

“Semua sudah diketahui seperti itu. Lalu bagaimana mau menyembunyikan diri,” ujar Soleman Ponto. Soleman juga mendugarahasia negara juga sudah terbaca. Paling parahnya, pihak yang meretas mungkin juga sudah mengetahui beberapa operasi rahasia yang dijalankan negara. “Kalau itu sudah diketahui dan dibuka begitu, orang ini jalan semua sudah tahu, sudah tidak ada lagi kita bisa bersembunyi. Sudah terlanjang bulat,” katanya.

Menurut mantan Kepala BAIS itu, seharusnya data-data intelijen maupun TNI secara keseluruhan tidak disatukan dalam Pusat Data Nasional (PDN). TNI seharusnya diberikan wewenang dan kekhususnya untuk menyimpan datanya sendiri. Kini semua pihak saling lempar kesalahan terhadap insiden kebocoran. Baik Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik (Kominfo) maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menyebut diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. “Begitu PDN bobol, ya bobol semua,” ucap Ponto.

[red]

The post TNI Ubah Doktrin Usai Insiden Kebocoran Data BAIS appeared first on INDONESIAWATCH.