Jakarta, Indonesiawatch.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto mewacanakan rekrutmen dan pendidikan khusus untuk mengisi satuan siber TNI. Hal itu dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap masalah peretasan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Agus menyatakan, pihaknya akan mengubah doktrin di satuan siber TNI dan melakukan evaluasi menyeluruh dimulai dengan perekrutan sumber daya manusia (SDM) TNI yang memiliki kepakaran dan pemahaman di bidang teknologi informasi (IT). “Masuk lewat rekrutmen khusus nanti pendidikannya juga khusus, baru dia kita masukkan ke satuan siber,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.
Agus menyatakan, pihaknya membuka peluang ke depan personel tentara yang mengisi satuan siber TNI itu tidak berasal dari bintara, tamtama, ataupun perwira umum. Rekrutmen khusus dilakukan pada personel yang memiliki pemahaman dan ketertarikan bidang IT sejak sekolah, baik di SMA maupun perkuliahan.
“Kita sedang ubah doktrinnya, kemudian SOP-nya. Memang harus mulai dari rekrutmennya personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT. Baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus. Baru dia kita masukkan ke satuan siber,” Agus menjelaskan.
Selain kemampuan personel, TNI juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya peralatan. “Ya, kita lagi evaluasi, evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus,” katanya.
Sebelumnya, info peretasan data milik BAIS TNI menimbulkan kehebohan di masyarakat. BAIS sendiri merupakan organisasi di bawah TNI yang bertugas menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis terkait pertahanan terutama dinamika dari negara lain. Badan ini juga fokus pada urusan intelijen tempur.
Akun X @FalconFeedsio pertama kali mengunggah peretasan data BAIS oleh peretas MoonzHaxor. MoonzHaxor menjajakan data penting tersebut di BreachForums. Dalam unggahannya tertulis, “Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!”.
“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis akun tersebut.
Buntut peretasan itu, TNI lekas menonaktifkan server. TNI juga tengah melakukan penyelidikan atas peretasan tersebut. “Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar.
Nugraha memastikan data yang diretas merupakan data-data lama. “Data yang diretas adalah data lama dan dirilis tahun 2024 (oleh peretas),” ujarnya.
Terkait rencana rekrutmen dan pendidikan khusus untuk prajurit satuan siber TNI, Nugraha menyatakan akan ada dua mekanisme dalam menjaring prajurit siber militer yang dibagi dari tingkatan prajurit. Untuk level bintara, perekrutan dilakukan oleh masing-masing angkatan melalui Rekrutmen Bintara Keahlian Khusus. Sementara untuk level perwira, perekrutan dilakukan oleh Mabes TNI melalui Rekrutmen Prajurit Karier.
Nugraha mengatakan, pendidikan kesatuan siber itu sudah berjalan selama dua tahun. Pada tahun ajaran 2025-2026, Politeknik Angkatan Darat (Poltekad atau Kodiklat TNI AD) akan meluluskan angkatan pertama dalam program studi keilmuan keamanan siber setingkat Diploma 4. “Setiap angkatan ada 20 orang, tentunya setelah lulus diproyeksikan untuk menjabat di bidang siber,” ujar Nugraha.
Pengamat militer Soleman B. Ponto menyayangkan peretasan terhadap data BAIS dan dijual di dark web. Ia menduga seluruh data intelijen militer di Indonesia sudah terbaca. Bisa jadi pihak peretas bahkan musuh sudah mengetahui data-data pribadi anggota intelijen. Kini petugas telik sandi sudah tidak bisa bersembunyi.
“Semua sudah diketahui seperti itu. Lalu bagaimana mau menyembunyikan diri,” ujar Soleman Ponto. Soleman juga mendugarahasia negara juga sudah terbaca. Paling parahnya, pihak yang meretas mungkin juga sudah mengetahui beberapa operasi rahasia yang dijalankan negara. “Kalau itu sudah diketahui dan dibuka begitu, orang ini jalan semua sudah tahu, sudah tidak ada lagi kita bisa bersembunyi. Sudah terlanjang bulat,” katanya.
Menurut mantan Kepala BAIS itu, seharusnya data-data intelijen maupun TNI secara keseluruhan tidak disatukan dalam Pusat Data Nasional (PDN). TNI seharusnya diberikan wewenang dan kekhususnya untuk menyimpan datanya sendiri. Kini semua pihak saling lempar kesalahan terhadap insiden kebocoran. Baik Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik (Kominfo) maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menyebut diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. “Begitu PDN bobol, ya bobol semua,” ucap Ponto.
[red]
