Wakil Menteri ‎Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung, menyerahkan penghargaan tersebut dalam ajang
BPH Migas Awards 2024 ‎di Jakarta pada Jumat, (13/12/2024).

‎Baca juga: 

Bahlil Tegaskan Skema Subsidi LPG Tak Berubah

Ia menjelaskan, apresiasi diberikan kepada kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam kelancaran penyaluran dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kemudian, pemerintah daerah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur migas dan penyaluran, termasuk Program BBM Satu Harga.

Sedangkan penghargaan kepada badan usaha, kata dia dalam siaran pers dikutip pada Minggu, (15/12), diberikan bagi yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan ketersediaan layanan dan penyaluran migas untuk masyarakat dan industri dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

“Semoga dengan dilaksanakannya BPH Migas Awards 2024 dapat memotivasi para stakeholder,” ujarnya didampingi ‎Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Motivasi tersebut agar para stakeholder dapat terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi dengan memenuhi availability, accessibility dan affordaability terhadap BBM dan gas bumi untuk meningkatkan pertumbuhan sekitar 8%.

Berikut ini daftar pemenang 11 kategori penghargaan dan 10 kategori apresiasi BPH Migas Awards 2024:

Daftar Pemenang Penghargaan
I. Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Besar (Volume Penjualan Lebih Besar Sama Dengan 150.000 KL/Tahun)
• PT Pertamina Patra Niaga
• PT AKR Corporindo Tbk

II. Badan Usaha BBM Terbaik kategori Menegah (Volume Penjualan Antara 50.000 s.d 150.000 KL/Tahun)
• PT Aneka Petroindo Jaya
• PT Mitra Andalan Batam

III. Badan Usaha BBM Terbaik Kategori Kecil (Volume Penjualan Kurang Dari Sama Dengan 50.000 KL/Tahun
• PT Sumber Anugrah Prima
• PT Petro Energi Samudra

IV. Pemerintah Daerah Terbaik Yang Membantu Program Pemerintah Dalam Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi)
• Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
• Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

V. Konsumen Pengguna JBT Minyak Solar Kategori Transportasi Khusus (Angkutan Umum Penumpang/Barang) Terbaik Dalam perencanaan dan Pemanfaatan.
• PT Kereta Api Indonesia (Persero)
• PT Pelni (Persero).

VI. Penyalur terbaik
• Wilayah Barat: SPBU 34.17531 Kabupaten Bekasi
• Wilayah Tengah: SPBU 54.61245 KJabupaten Sidoarjo
• Wilayah Timur: SPBU 74.90288 Kota Makassar

VII. Penyalur BBM Satu Harga Terbaik
• SPBU 65.794002, Kec. Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat
• SPBU 76.95807, Kec. Kabaruan, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara
• SPBU 86.98904, Kec. Ilu, Kab. Puncak, Papua Tengah

VIII. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Terbaik Kategori Besar (Kontribusi Volume Di Atas 19%).
• PT Transportasi Gas Indonesia
• PT Pertamina Gas

IX. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Terbaik Kategori Menengah Kecil (Kontribusi Volume Di Bawah 10%)
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk
• PT Majuko Utama Indonesia
• PT Kalimantan Jawa Gas

X. Badan Usaha Niaga Gas Bumi Terbaik kategori Besar (Kontribusi Volume Di Atas 10%)
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk

XI. Badan Usaha Niaga Gas Bumi Terbaik Kategori Menengah Kecil (Kontribusi Volume Di Bawah 10%).
• PT Energasindo Heksa Karya
• PT Pertamina Gas
• PT Igas Utama

Daftar Penerima Apresiasi
I. Pemerintah Daerah Yang Mendukung Program BBM Satu Harga
• Kabupaten Sorong
• Kabupaten Nunukan
• Kabupaten Banggai Kepulauan

II. Apresiasi Atas Konsistensi dan Realisasi Pembangunan BBM Satu Harga Tahun 2020-2024
• PT Pertamina Persero

III. Manajemen Rantai Pasok Penyediaan dan pendistribusian BBM Terbesar
• PT Pertamina Patra Niaga

IV. Kementerian/Lembaga Dalam Membantu Program Pemerintah Dalam Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi
• Baintelkam Polri
• Bareskrim Polri
• Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK

V. Kementerian/Lembaga Yang Berperan Aktif Dalam Mendorong Pemerintah daerah Dalam Menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu
• Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

VI. Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif Dalam Penerbitan Surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan JenisBBM Khusus Penugasan Serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu Melalui Aplikasi XStra BPH Migas
• Kabupaten Cirebon
• Kabupaten Pati

VII. Badan Usaha Yang Mendukung Target Jargas RPJMN Dalam pengembangan Jargas PSI Non APBN
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk

VIII. Pemerintah Daerah Terbaik Dalam Mendukung Program Percepatan Pembangunan Jargas
• Kabupaten Deli Serdang

IX. Badan Usaha Penugasan HGBT Dengan Volume Terbesar
• PT Perusahaan gas Negara Tbk

X. Apresiasi Atas Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Iuran Dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
• PT Kilang Pertamina Internasional

[red]

The post Ini Para Peraih BPH Migas Award 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Namun sayangnya menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN. “Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota,” ujar Asa.

Keterbatasan jaringan pipa gas, katanya, mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 Kg. Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 Kg terus meningkat tiap tahun. Sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3 Kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata rata dalam lima tahun terakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 Kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun. Sehingga sejak tahun 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun.

Dengan fakta bahwa mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 trilliun. Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp 373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77% dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.

“Besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota,” Asa menerangkan.

Menurutnya, tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran Pemerintah ke depannya. Sebagai ilustrasi, sambungnya, apabila 50% dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun.

“Tidak hanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara,” pungkas Asa.
[red]

The post KPPU: Program Jargas Jalan di Tempat appeared first on INDONESIAWATCH.