Bahlil Tegaskan Skema Subsidi LPG Tak Berubah

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat koordinasi terkait subsidi energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

Rapat subsidi energi tersebut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Usai rapat, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengoreksi atau mengubah skema subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Keputusan tersebut akan diusulkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan.

“Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (04/11).

Eks Pangdam XII/Tanjungpura Mayjend TNI Iwan Setiawan Ditunjuk Jadi Danpussenif

Redaksi

3 hours

Terkait subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahlil menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan dan pengkajian lebih mendalam. “Untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam, karena kita harus menunggu laporan Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, satu pekan ke depan Kementerian ESDM akan menyusun formulasi subsidi yang akan dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Bahlil membeberkan bahwa tahun ini pemerintah akan menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk BBM, LPG, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp83 triliun merupakan alokasi subsidi LPG.

Legislator Ini Minta Pertamina Dibubarkan

Redaksi

4 hours

Bahlil juga menyatakan subsidi yang dikucurkan pemerintah masih banyak yang belum tepat sasaran atau masih banyak dinikmati kalangan atas atau orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

“Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian (media) kan enggak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” pungkas Bahlil.

[red]