Budi Gunawan menyebut, terdapat sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kemenko Polkam. Di antaranya terkait dengan penyelundupan, kejahatan siber, dan kejahatan lain yang merugikan devisa negara.

“Beliau (Presiden Prabowo) concern kan untuk (masalah) judi. Jadi, kejahatan siber antara lain judi online. Kejahatan digital, kami ambil (bereskan) judi online dulu,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Menurutnya, perkembangan dan bisnis judi online telah menjadi racun di masyarakat. Pemberantasannya harus dilakukan secara sinergis karena melibatkan sejumlah aktor. “Karena [keberadaannya] sudah meresahkan. Oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Tidak boleh main-main lagi,” kata lelaki yang karib disapa BG itu.

Pemberantasan judi online, lanjut Budi, harus dilakukan secara maksimal dan tajam. Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan lembaga yang turut serta dalam pemberantasan judi online itu. “(Pemberantasan judol harus) ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal. Dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemenko Polkam membawahi beberapa kementerian dan lembaga bidang politik dan keamanan. “Kami mengkoordinir mulai dari Menteri Pertahanan, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menkomdigi, Panglima TNI, kemudian Kapolri dan Jaksa Agung,” ucapnya.

Sementara untuk urusan hukum, saat ini sudah ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menaungi. “Namun demikian, urusan hukum tetap beririsan dengan kerja-kerja Kemenko Polkam. ”Hukumnya itu lebih kepada penegakan hukum, ada di sini (Kemenko Polkam),” pungkas BG.

[red]

The post Menko Polkam Sebut Memberangus Judol jadi Arahan Presiden Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam Perpres tersebut, jumlah kementerian kini mencapai 48, diikuti penyesuaian tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian. Termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kini, ketiga institusi tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menyusul pemisahan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Saat ini, Menko Polkam dijabat Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai keberadaan institusi Polri dengan TNI di bawah Menko Polkam sangat tepat. Artinya, Polri tidak lagi langsung di bawah presiden, dan sejajar dengan TNI.

“Diharapkan Polri bersama TNI akan bisa bekerja sama dengan baik dalam hal Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan TNI dalam hal pertahanan. TNI-Polri bisa saling bahu membahu bekerja sama di tingkat kebijakan maupun lapangan,” ujar Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam keterangan tertulisnya.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, Polri masih harus ditempatkan di dalam struktur pemerintahan eksekutif sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yakni, Polri sebagai lembaga operasional hendaknya diletakkan di bawah salah satu menteri.

“Akan lebih bermanfaat bila Polri di bawah Menko Polkam mengingat kepolisian adalah institusi operasional. Apalagi, fungsi-fungsi pemerintahan sudah terbagi habis ke dalam kementerian,” ucapnya.

Terpisah, Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan, stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Terlebih, hal itu perlu dilakukan di tengah berbagai tantangan global seperti: perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks. “Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” kata Chudry.

Ia menilai fokus pemerintah sudah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional. Chudry meyakini urusan politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Menko Polkam Budi Gunawan. “Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional,” tuturnya.

[red]

The post Mencermati Keputusan Prabowo Tempatkan Polri di Bawah Menko Polkam appeared first on INDONESIAWATCH.