Menu

Dark Mode
Universitas Bakrie Gelar Diskusi Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen Tentara dalam Pusaran Kejahatan Merajut Kembali Imajinasi Kebangsaan jika Tidak Ingin Melihat Indonesia Tinggal Sejarah Pemerhati Intelijen: Serangan Balik Koruptor Kepada Kejagung Adalah Pelecehan Terhadap Kewibawaan Negara Di Kota Pahlawan, Zyrex Dorong Kemajuan Teknologi AI di Indonesia Wibisono: Tidak Mengembalikan Dwifungsi TNI, Revisi UU TNI Wajar

Politik

Menko Polkam Sebut Memberangus Judol jadi Arahan Presiden Prabowo

Avatarbadge-check


					Menkopolkam Budi Gunawan (Doc. Oke Zone) Perbesar

Menkopolkam Budi Gunawan (Doc. Oke Zone)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, persoalan judi online (judol) menjadi salah satu atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pihaknya akan bekerja keras melakukan pemberantasan judi online di Indonesia.

Budi Gunawan menyebut, terdapat sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kemenko Polkam. Di antaranya terkait dengan penyelundupan, kejahatan siber, dan kejahatan lain yang merugikan devisa negara.

“Beliau (Presiden Prabowo) concern kan untuk (masalah) judi. Jadi, kejahatan siber antara lain judi online. Kejahatan digital, kami ambil (bereskan) judi online dulu,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Menurutnya, perkembangan dan bisnis judi online telah menjadi racun di masyarakat. Pemberantasannya harus dilakukan secara sinergis karena melibatkan sejumlah aktor. “Karena [keberadaannya] sudah meresahkan. Oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Tidak boleh main-main lagi,” kata lelaki yang karib disapa BG itu.

Pemberantasan judi online, lanjut Budi, harus dilakukan secara maksimal dan tajam. Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan lembaga yang turut serta dalam pemberantasan judi online itu. “(Pemberantasan judol harus) ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal. Dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemenko Polkam membawahi beberapa kementerian dan lembaga bidang politik dan keamanan. “Kami mengkoordinir mulai dari Menteri Pertahanan, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menkomdigi, Panglima TNI, kemudian Kapolri dan Jaksa Agung,” ucapnya.

Sementara untuk urusan hukum, saat ini sudah ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menaungi. “Namun demikian, urusan hukum tetap beririsan dengan kerja-kerja Kemenko Polkam. ”Hukumnya itu lebih kepada penegakan hukum, ada di sini (Kemenko Polkam),” pungkas BG.

[red]

Berita Terbaru

Universitas Bakrie Gelar Diskusi Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen

21 March 2025 - 17:50 WIB

Pemerhati Intelijen: Serangan Balik Koruptor Kepada Kejagung Adalah Pelecehan Terhadap Kewibawaan Negara

18 March 2025 - 19:25 WIB

ilustrasi Gedung Kejagung.

Wibisono: Tidak Mengembalikan Dwifungsi TNI, Revisi UU TNI Wajar

18 March 2025 - 12:21 WIB

MAKI Paksa KPK Tuntaskan Kasus SKK Migas & Petral Lewat Praperadilan

17 March 2025 - 21:22 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Korupsi di Indonesia: Patah Satu Tumbuh Seribu

17 March 2025 - 10:28 WIB

Ilustrasi koruptor
Populer Berita Hukum