Chalid menunjuk Fransjono Lazarus sebagai Project Expert melalui surat Nomor Prin-012/PHE00000/2025-S8 tanggal 17 Maret 2025. Padahal, menurut catatan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Fransjono pernah diperiksa di Komite Audit PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023.

Saat itu, Fransjono menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023. Dia didemosi karena diduga bermasalah pada proses lelang di PHR.

“Sementara, merujuk rekam jejak Fransjono Lazarus sewaktu menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023, banyak terjadi dugaan atur-mengatur tender atau lelang pengadaan yang berpotensi merugikan Pertamina,” ungkap Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI, (21/06).

Menurut Hengki, penugasan Fransjono Lazarus sebagai Project Expert yang dilakukan Dirut PHE, diduga merupakan upaya mengeliminir kewenangan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PHE.

“Dimana Direktur SDM dan Penunjang Bisnis yang membawahi Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) dan Asset Management PT PHE dan puluhan anak-anak usahanya,” katanya.

Berdasarkan Surat Perintah Dirut PHE yang diperoleh redaksi Indonesiawatch.id, ada tujuh tugas Fransjono sebagai Project Expert. Tiga di antaranya sangat krusial dan berbahaya, yaitu melakukan evaluasi atas organisasi SCM Sub Holding Upstream (SHU). Termasuk seluruh Regional SHU dan memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Tugas lainnya, adalah mengevaluasi rencana implementasi organisasi manajemen strategi Supply Chain dengan sistem sentralisasi procurement dan melakukan evaluasi organisasi project di SHU, serta memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Artinya Fransjono memiliki peran strategis sebagai pengawas kegiatan SCM SHU. Pengawasan mencakup kepemimpinan dalam penyusunan strategi manajemen rantai pasok, termasuk pengadaan, analisis nilai, kontraktor, pemasok, inventaris dan manajemen persediaan, serta berperan dalam memastikan ketersediaan pasokan yang efisien dan efektif untuk mendukung operasional hulu migas PHE.

“VP SCM juga berfungsi memberikan persetujuan untuk setiap lelang yang bernilai di atas Rp 500 miliar yang dilakukan oleh anak-anak usahanya, seperti tender yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PT Pertamina EP (PEP) dan lainnya,” kata Hengki.

Lebih lanjut Hengki mengutarakan, menurut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PHE Tahun 2025 hingga 2029, belanja modal atau capital expenditure (Capex) yang akan dikelola oleh VP SCM PT PHE dan anak usahanya mencapai sebesar USD 67,4 miliar atau setara sekitar Rp 1.112 Triliun.

Hengki menilai penugasan Dirut PHE itu sangat kontroversi, karena menunjuk orang yang pernah bermasalah. Menurutnya, telah terjadi keresahan di internal PT PHE dan anak-anak usaha disebabkan ada upaya menguasai proses pengadaan senilai Rp1.112 Triliun.

“Konon kabarnya, penempatan ini diduga ada peran Mister NZ dan kawan-kawan yang katanya melibatkan oknum penegak hukum untuk mengamankan proses hukum yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung,” beber Hengki.

Menurut Hengki, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Direktur Utama PT PHE Chalid Said Salim sejak hari Kamis (19/6/2025) yang lalu. Namun, hingga Rilis Media CERI ini disiarkan, Chalid Said Salim bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.

“Pertanyannya, apakah pimpinan di PT Pertamina (Persero) Holding dan Kementerian BUMN serta BPI Danantara mengetahui dan menyetujui kebijakan Dirut PT PHE yang kontroversial dan meresahkan ini?” Hengki mempertanyakan.

[red]

The post Dirut PHE Tunjuk Fransjono Lazarus Sebagai Project Expert, Pernah Diperiksa Komite Audit Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Untuk diketahui, Danantara telah mengumumkan susunan manajemennya. Nama-nama beken turut meramaikan kepengurusan Danantara. Sebut saja Ray Dalio, begawan investasi dari Bridgewater Associate, Jeffrey Sachs pengamat ekonomi dan geopolitik dari Columbia University, hingga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra.

“Langkah pembentukan Danantara ini jika diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan independen, dapat membantu meredam tekanan pasar jangka pendek dan mengarahkan modal ke proyek-proyek global yang menjanjikan,” ujar CEO dari Center for Market Education, Carmelo Ferlito dalam keterangan resminya.

Dengan dukungan investasi awal sebesar US$20 miliar yang dialokasikan melalui pemotongan anggaran, Danantara digadang-gadang menjadi mesin dividen yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Menurut Carmelo, pengalaman negara tetangga, terutama skandal 1MDB di Malaysia dan keberhasilan pengelolaan Temasek oleh Singapura menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola Danantara. Teori principal-agent menyoroti betapa lemahnya pengawasan dan intervensi politik dapat mengakibatkan penyelewengan dana dalam skala besar.

Menurut Chief Economist CME, Alvin Desfiandi, untuk menghindari nasib serupa 1MDB, Danantara harus menerapkan kerangka tata kelola (governance) yang kokoh, pengambilan keputusan yang transparan, dan standar akuntabilitas yang ketat.

“Peran dewan pengawas dan manajerial yang jelas, audit independen secara rutin, serta budaya organisasi yang mendorong profesionalisme menjadi kunci agar Danantara dapat beroperasi secara efektif tanpa tercemar kepentingan politik,” kata Alvin Desfiandi.

Alvin menyebut keberadaan Danantara bak dua sisi mata uang. Danantara dapat menjadi “madu” bahkan dapat pula menjadi “racun” bagi perekonomian nasional. Hal itu dikaitkan dengan gejolak pasar modal Indonesia. Danantara, lanjut Alvin, harus dilihat dalam konteks kondisi ekonomi saat ini.

“Danantara hadir di tengah gejolak pasar modal yang melanda Indonesia. Berita terbaru menunjukkan bahwa penurunan IHSG yang cukup signifikan medio Maret 2025 telah mengakibatkan tekanan kuat terhadap rupiah, yang semakin tertekan oleh dolar AS,” Alvin memaparkan.

Kondisi itu pula yang memaksa Bank Indonesia (BI) mengambil langkah ekspansif. Salah satunya dengan menargetkan pembelian Surat Berharga Nasional (SBN) di pasar sekunder yang nilainya mencapai ratusan triliunan rupiah.

Menurut akademisi Universitas Prasetiya Mulya itu, selain tekanan moneter yang mempersempit ruang gerak suku bunga, penurunan tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence) berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54% terhadap PDB nasional.

“Kita semua tahu bahwa Lebaran, momen tradisional yang biasanya meningkatkan daya beli dan konsumsi. Dalam situasi ini, wajar bila desakan muncul kepada pemerintah bersama BI agar mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan makroprudensial,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah berhati-hati agar mekanisme pasar dapat berfungsi secara alami dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan modal, sekaligus mencegah distorsi alokasi sumber daya. “BI sebaiknya membiarkan mekanisme pasar bekerja. Solusi jangka panjang mau tidak mau harus lebih mengutamakan pembenahan struktural dan kebijakan yang mendorong efisiensi pasar,” kata Alvin.

Dalam konteks itu, Danantara krusial sebagai salah satu solusi struktural jangka panjang. “Dengan mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mengarahkan modal ke proyek-proyek produktif, Danantara berpotensi dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi moneter yang sifatnya reaktif dan mendukung stabilitas ekonomi secara fundamental,” pungkas Alvin.

[red]

The post CME: Keberadaan Danantara Bak Madu dan Racun Bagi Ekonomi Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.

Danantara yang dibentuk bakal mirip dengan badan investasi terkemuka seperti Temasek Holdings yang berbasis di Singapura. Badan investasi ini akan beroperasi dan berfungsi berbeda dari Kementerian BUMN, yang memiliki tugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi entitas komersial yang berorientasi pada profit.

Darmadi menyebut, fungsi sosial BUMN berpotensi akan hilang jika BUMN besar bergabung dengan Danantara. Ia juga tidak setuju jika BUMN besar yang memiliki kinerja bagus ditarik seluruhnya ke Danantara. Menurut Darmadi, gagasan pembentukan Danantara oleh presiden dilatarbelakangi dengan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah yang kurang meyakinkan.

“Karena memang ada keraguan di publik bahwa BUMN tidak bisa menjalankan banyak fungsi karena banyak hal,” kata Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 November 2024.

Darmadi membeberkan sejumlah alasan kenapa kinerja BUMN diragukan. Pertama, sejumlah BUMN dianggap tidak efisien. Kedua, BUMN tidak mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi. Ketiga, rendahnya kultur GCG (Good Corporate Governance) karena banyaknya kasus korupsi. Keempat, rentannya intervensi politik kepada jajaran pengurus BUMN.

“Faktor yang paling parah itu intervensi politik ke direksi dan komisaris. Maka timbullah konsep superholding Danantara ini untuk membuat seperti Temasek di Singapura. Harus kita akui BUMN sekarang ini intervensinya luar biasa dan memang tidak berdaya, dan tidak bisa dihindari juga sama Pak Menteri (Erick Thohir),” paparnya.

Pembentukan Danantara awalnya dilatarbelakangi untuk mengurangi intervensi politik. Sehingga BUMN bisa “perform” mengoptimalkan sumberdaya dan kebijakannya. “Kita dengar partai politik ini masuk, partai politik ini jadi komisaris, jadi dirut, persepsi itu muncul. Dan ini timbul keraguan dari Pak Presiden Prabowo [terhadap BUMN] sehingga menciptakan Danantara. Danantara dengan konsep Temasek dianggap bisa mengurangi intervensi politik, padahal belum tentu juga,” pungkas Darmadi.

[red]

The post DPR Pertanyakan Skema Danantara, Superholding BUMN Bentukan Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.