Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan tentang skema Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan diluncurkannya superholding BUMN di Indonesia yang dinamai Danantara.
Danantara yang dibentuk bakal mirip dengan badan investasi terkemuka seperti Temasek Holdings yang berbasis di Singapura. Badan investasi ini akan beroperasi dan berfungsi berbeda dari Kementerian BUMN, yang memiliki tugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi entitas komersial yang berorientasi pada profit.
Darmadi menyebut, fungsi sosial BUMN berpotensi akan hilang jika BUMN besar bergabung dengan Danantara. Ia juga tidak setuju jika BUMN besar yang memiliki kinerja bagus ditarik seluruhnya ke Danantara. Menurut Darmadi, gagasan pembentukan Danantara oleh presiden dilatarbelakangi dengan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah yang kurang meyakinkan.
“Karena memang ada keraguan di publik bahwa BUMN tidak bisa menjalankan banyak fungsi karena banyak hal,” kata Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 November 2024.
Darmadi membeberkan sejumlah alasan kenapa kinerja BUMN diragukan. Pertama, sejumlah BUMN dianggap tidak efisien. Kedua, BUMN tidak mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi. Ketiga, rendahnya kultur GCG (Good Corporate Governance) karena banyaknya kasus korupsi. Keempat, rentannya intervensi politik kepada jajaran pengurus BUMN.
“Faktor yang paling parah itu intervensi politik ke direksi dan komisaris. Maka timbullah konsep superholding Danantara ini untuk membuat seperti Temasek di Singapura. Harus kita akui BUMN sekarang ini intervensinya luar biasa dan memang tidak berdaya, dan tidak bisa dihindari juga sama Pak Menteri (Erick Thohir),” paparnya.
Pembentukan Danantara awalnya dilatarbelakangi untuk mengurangi intervensi politik. Sehingga BUMN bisa “perform” mengoptimalkan sumberdaya dan kebijakannya. “Kita dengar partai politik ini masuk, partai politik ini jadi komisaris, jadi dirut, persepsi itu muncul. Dan ini timbul keraguan dari Pak Presiden Prabowo [terhadap BUMN] sehingga menciptakan Danantara. Danantara dengan konsep Temasek dianggap bisa mengurangi intervensi politik, padahal belum tentu juga,” pungkas Darmadi.
[red]
