Danantara yang dibentuk bakal mirip dengan badan investasi terkemuka seperti Temasek Holdings yang berbasis di Singapura. Badan investasi ini akan beroperasi dan berfungsi berbeda dari Kementerian BUMN, yang memiliki tugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi entitas komersial yang berorientasi pada profit.

Darmadi menyebut, fungsi sosial BUMN berpotensi akan hilang jika BUMN besar bergabung dengan Danantara. Ia juga tidak setuju jika BUMN besar yang memiliki kinerja bagus ditarik seluruhnya ke Danantara. Menurut Darmadi, gagasan pembentukan Danantara oleh presiden dilatarbelakangi dengan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah yang kurang meyakinkan.

“Karena memang ada keraguan di publik bahwa BUMN tidak bisa menjalankan banyak fungsi karena banyak hal,” kata Darmadi Durianto dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 November 2024.

Darmadi membeberkan sejumlah alasan kenapa kinerja BUMN diragukan. Pertama, sejumlah BUMN dianggap tidak efisien. Kedua, BUMN tidak mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi. Ketiga, rendahnya kultur GCG (Good Corporate Governance) karena banyaknya kasus korupsi. Keempat, rentannya intervensi politik kepada jajaran pengurus BUMN.

“Faktor yang paling parah itu intervensi politik ke direksi dan komisaris. Maka timbullah konsep superholding Danantara ini untuk membuat seperti Temasek di Singapura. Harus kita akui BUMN sekarang ini intervensinya luar biasa dan memang tidak berdaya, dan tidak bisa dihindari juga sama Pak Menteri (Erick Thohir),” paparnya.

Pembentukan Danantara awalnya dilatarbelakangi untuk mengurangi intervensi politik. Sehingga BUMN bisa “perform” mengoptimalkan sumberdaya dan kebijakannya. “Kita dengar partai politik ini masuk, partai politik ini jadi komisaris, jadi dirut, persepsi itu muncul. Dan ini timbul keraguan dari Pak Presiden Prabowo [terhadap BUMN] sehingga menciptakan Danantara. Danantara dengan konsep Temasek dianggap bisa mengurangi intervensi politik, padahal belum tentu juga,” pungkas Darmadi.

[red]

The post DPR Pertanyakan Skema Danantara, Superholding BUMN Bentukan Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Darmadi menegaskan agar pejabat tidak hanya mengejar jabatan. Ia mencontohkan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Saya menyoroti ketaatan kita sama hukum. Sebetulnya saya ingin Kementerian BUMN taat sama hukum dalam upaya GCG (Good Corporate Governance). Ini kan ada larangan Wamen itu kan enggak boleh rangkap jabatan,” kata Darmadi Durianto.

Dirinya menyinggung terdapat sejumlah aturan yang dilabrak dengan penunjukan Wakil Menteri sebagai pengurus BUMN. Di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan lain lewat putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, lalu pelanggaran terhadap UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beserta TAP MPR No. 6. Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Darmadi mengaku heran apa lagi yang dikejar oleh para wakil menteri ini. “Tapi kok ini enggak memberikan contoh. Apa sih yang dikejar? Uang, jabatan ganda? Mari kita bersama-sama kita ikutin instruksi Pak Presiden betul-betul kita menghormati proses hukum, pemerintahan yang bersih, ini yang kita harapkan,” ujar Darmadi.

Dirinya meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan ke publik dan DPR terkait pengangkatan Dony Askaria sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Kita minta ini jadi contoh, belum apa-apa pagi-pagi saya sudah lihat [nama] Pak Dony jadi Komisaris. Kalau hukumnya terjemahannya enggak bener, coba sosialisasi kepada kami,” kata Darmadi.

Ia meminta Erick Thohir berhati-hati dalam penempatan posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah di tengah kinerja BUMN yang naik-turun. “Orang luar menganggap kita enggak efisien, GCG jelek, sinergi enggak tercapai, paling jeleknya dianggap penuh dengan intervensi politik,” pungkasnya.

[red]

The post Langgar Aturan! Legislator PDIP ‘Skakmat’ Wamen BUMN jadi Komisaris Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.