“Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, aplikasi yang rentan itu kan disisipin, menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa Siburian dalam keterangannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024.

Hinsa menyebut, sisipan tersebut lantaran adanya standar-standar operasi yang tidak dijalankan. Hal tersebut memudahkan pihak-pihak untuk menyisipi atau mempromosikan judi online di sistem pemerintah.

“Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.

Menurutnya, BSSN sudah memiliki pengalaman melakukan perbaikan terhadap sistem operasi pemerintah yang disusupin judi online.

“Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya. Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” sambungnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan 15 tersangka di kasus judi online ini. Dari 15 tersangka ini, 11 pegawai Komdigi dan tiga lainnya adalah warga sipil.

Dari 15 tersangka, terungkap peran 3 tersangka di antaranya, yakni AK, AJ, dan A, adalah sebagai pengendali. Tersangka AK pernah seleksi di Komdigi tetapi tak lolos, namun dipekerjakan dan memiliki kewenangan untuk buka-tutup blokir website judi online.

Dari hasil penyidikan polisi, terungkap ada standard operating procedure (SOP) baru yang mengatur kewenangan AK dalam membuka blokir situs judol.

“Pendalaman ternyata terdapat SOP baru, memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Pihak kepolisian, lanjut Ade Ary, akan mendalami adanya faktor kesengajaan dalam penerbitan SOP baru tersebut.

“Terkait temuan ini masih terus pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan,” tuturnya.

[red]

The post BSSN Nilai Ada Kerentanan di Sistem Informasi Pemerintah, Kerap Disisipi Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Kegiatan bertemakan “Memperkuat komitmen dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV) dan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN)” tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) melalui Kick Off Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber (RAN KS) agar dapat berjalan optimal.

Kegiatan Kick Off bertujuan untuk membangun komitmen bersama untuk melaksanakan RAN KS, mewujudkan kesatuan pandangan dan saling dukung antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PIIV dan RAN KS, serta sosialisasi Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2024 tentang RAN KS 2025-2028.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala BSSN, Waka BSSN, Deputi Bidkor Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Pejabat Tinggi Madya/Pratama BSSN, perwakilan instansi penanggung jawab RAN KS, dan perwakilan instansi pembina sektor PIIV.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dalam membangun komitmen keamanan siber nasional.

“Presiden telah menetapkan suatu Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) serta Pelindungan IIV melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber serta Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (PIIV). SKSN hadir sebagai panduan strategis dalam mengawal keamanan siber untuk mendukung semangat pemerintah dalam menjalankan transformasi digital nasional,” ucap Hinsa.

Kepala BSSN menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam RAN KS dan PIIV ini atas dukungan dan komitmennya.

“Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang sudah turut serta memberikan komitmen serta langkah nyata dalam mendukung perkuatan dan percepatan implementasi ketahanan dan keamanan siber di Indonesia di antaranya dengan menjalankan amanat yang tertuang dalam SKSN termasuk penyelenggaraan perlindungan IIV,” pungkas Hinsa.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menyampaikan bahwa Menko Polhukam mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersatu padu dalam menjaga ketahanan siber nasional.

Selanjutnya dilaksanakan seremoni pelaksanaan komitmen bersama RAN KS, BSSN beserta kementerian dan lembaga penanggung jawab RAN KS, dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Sesi siang dilangsungkan Rakornas PIIV yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN R. Tjahjo Khurniawan.

BSSN berharap dengan upaya tersebut dapat mewujudkan ketahanan siber nasional yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

[red]

The post BSSN Gelar Kick Off Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengatakan instansinya telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi untuk mengamankan kedua agenda penting tersebut. Seluruh personel gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik, itu akan disebar di sejumlah titik di Jakarta.

“Untuk Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang dikerahkan pada dua agenda penting merupakan gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik. Seluruhnya akan disebar di sejumlah titik yang menjadi lokasi penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut,” kata Hinsa Siburian usai menggelar rapat koordinasi pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Kantor BSSN, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan pengamanan siber dan sandi diantaranya monitoring, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan ke seluruh infrastruktur dan aset yang digunakan pada dua agenda tersebut. BSSN juga akan melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media online terkait isu-isu keamanan siber yang bersifat sosial, serta melakukan kontra atau penguatan narasi selama pelaksanaan kedua agenda itu di Jakarta.

“Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan melakukan kontra penginderaan, pengamanan dan pemetaan sinyal, serta gelar jaring komunikasi yang aman untuk suksesnya kedua acara tersebut,” ujar Hinsa.

Lebih lanjut, peraih Adhi Makayasa sekaligus Tri Sakti Wiratama Akademi Militer 1986, itu mengungkap satgas siber dan sandi yang dikerahkan BSSN akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mengamankan kegiatan tersebut dari potensi-potensi serangan siber bersifat teknis. Seperti Web Defacement, Malware Stealer dan Ransomware, Cyber Threat Base Artificial Intelligent, Internet of Things Attack, Phising, dan Distributed Denial of Service (DDoS).

“Kami tidak sendiri, untuk operasi pengamanan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024 ini akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait agar kedua kegiatan tersebut berjalan aman, lancar dan sukses,” ucap Hinsa.

Hinsa menerangkan, pengamanan siber dan sandi yang dilakukan oleh BSSN juga dilakukan untuk mencegah potensi-potensi cyber attack yang bersifat sosial. Yaitu, dengan menyerang siber personal melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk memengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini dan motivasi, yang dapat merubah cara berpikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia.

Selain itu, BSSN juga akan melakukan pengamanan pada transmisi komunikasi dari berbagai potensi ancaman. “Seperti pencurian informasi melalui transmitter gelombang radio, pencurian informasi melalui spy cam di tempat kegiatan, pencurian informasi melalui BTS dan router, ancaman keamanan parimeter fisik dari detonator dari seluler, dan ancaman keamanan parimeter fisik dari drone,” pungkas Hinsa.

[red]

The post BSSN Kerahkan Satgas Pengamanan Siber Saat Kunjungan Paus Fransiskus appeared first on INDONESIAWATCH.