KPK memanggil Budi Harto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dilakukan PT HK tahun anggaran 2018–2020.

Baca juga:
KPK Pastikan Penggeledahan Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukan Pengalihan Isu

Namun, kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Budi Harto tidak memenuhi panggilan pada Senin, (6/1/2025). Dia meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya.

Lantas siapakah Budi Harto? ‎Berikut data dilansir dari laman PT HK dan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Kamis, (9/1).

Budi Harto lahir di Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), pada 11 September 1959. Dia menjabat sebagai Dirut PT HK (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-182/MBU/06/2020.

Surat tersebut tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya pada tanggal 6 Juni 2020.
‎
Sebelum menjabat Dirut PT HK (Persero), Budi Harto juga sempat menduduki sejumlah jabatan mentereng di sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMN dan berbagai organisasi.

‎Pendidikan:

Memperoleh gelar Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1983.
Meraih gelar Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1997, serta gelar Magister (S2) Psikologi Industri Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2002.

‎Riwayat Jabatan

1984–2008 Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2008–2015 Direktur Operasi PT Wijaya Karya ( Persero ) Tbk.
2015–2016 Wakil Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2016–2020 Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
2020–sekarang Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero).

Keanggotaan Organisasi

2012–2017 Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB)
2015–sekarang Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
2015–sekarang Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret
( IKA-UNS)
2020–sekarang Anggota Majelis Wali Amanat UNS

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi JTTS

‎KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dilakukan PT HK tahun anggaran 2018–2020, yakni:

‎1. Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo;
2. Mantan Kadiv Pengembangan Bisnis Jalan Tol PT Hutama Karya, M. Rizal Sutjipto;
3. Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.

Iskandar Zulkarnen meninggal dunia. KPK pun menetapkan PT Sanitarindo Tangsel Jaya sebagai tersangka menggantikan almarhum.

KPK telah menggeledah dua lokasi, yaitu kantor pusat Hutama Karya dan HK Realtindo, anak usaha Hutama Karya. Penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perkara ini yang merugikan negara ditaskir belasan miliar tersebut.

Selain itu, KPK juga telah menyita 54 bidang tanah dari almarhum Iskandar Zulkarnaen yang harganya sekitar Rp150 miliar.
[red]

The post ‎Sosok Dirut PT Hutama Karya Budi Harto yang Dipanggil KPK soal Tol JTTS appeared first on INDONESIAWATCH.

Berikut sejumlah kasus korupsi di Pertamina yang berhasil dirangkum:

Baca juga:

Anggota DPR Komisi III Pertanyakan Dugaan Kejagung Geledah & Sita Rp1,7 Triliun dari Pertamina

1.‎ Korupsi Pengadaan LNG

Kasus korurpsi ‎yang terbilang masih hangat adalah terkait pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang merugikan negara sebesar US$113,84 juta atau sekitar Rp1,77 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Karen ‎Agusiawan, mantan Pelaksana Tugas Dirut Yenni Andayani, dan mantan Corporate Secretary Hari Karyuliarto.

‎Dalam perkara ini, Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Juni 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2024.

‎Sedangkan para mantan petinggi Pertamina lainnya masih menjalani proses hukum dalam perkara korupsi ‎pengadaan LNG tersebut.

2. ‎Korupsi Penjualan Tanah Pertamina

Kasus dugaan korupsi penjulan tanah seluas 1.088 meter persegi milik PT Pertamina ‎di Simprug, Jakarta Selatan (Jaksel), ini disidik oleh Baresrim Polri.

Kasus ini membelit mantan Senior Vice Presiden PT Pertamina, Gathot Harsono.‎ Sempat buron dan dinyatakan DPO, tersangka Gathot akhirnya menyerahkan diri.

Gathot Harsono diduga menyalahgunakan wewenang terkait penjualan aset milik Pertamina tersebut sehingga merugikan negara sekitar Rp40,9 miliar.

Gathot dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Kemudian 4 bidang tanah dirampas untuk dikembalikan ke Pertamina.

3. Korupsi Pengadaan Lahan

Kasus dugan korupsi pengadaan lahan untuk Pertamina menyerat mantan Dirut PT Pertamina,‎ Luhur Budi Djatmiko. KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jaksel ini diduga merugikan keuangan negara ‎sekitar Rp348 miliar. Kasusnya masih bergulir di lembaga antirasuah.

4. Kasus Baru di Pertamina

KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Pertamina sebagaimana disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Rabu, 18 September 2024.

Tanpa mau menyebut nama dan kronologi kasusnya, Asep hanya menyampaikan bahwa dugaan rasuah ini menuju tahap penyidikan dari penyelidikan.

KPK sempat memanggil Koordinator Amatir, Nardo Ismanto Pasaribu, terkait laporan yang disampaikan kepada lembaga antirasuah.

Nardo menyebut, dimintai keterangan terkait ‎supply geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan yang nilai tendernya sekitar Rp209 miliar.

4. ‎Akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG)

Kasus akusisi 10% Blok ‎Basker Manta Gummy (BGM) milik ROC Oil Limited Australia pada tahun 2019 itu disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung kemudian menetapkan mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agutiawan; mantan Direktur Keuangan Frederick S.T. Siahaan, mantan Manager Merger dan Akuisisi Bayu Kristiano, dan Legal Consul dan Complaince Genades Panjaitan sebagai tersangka.

Kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp568 miliar ini terus bergulir hingga akhirnya Karen dijatuhi 8 tahun penjara.

Pada tingkat kasasi, MA membebaskan Karen dari semua tuntutan karena perkara Karen dkk itu murni k‎eputusan bisnis, bukan tindak pidana korupsi.

[red]

The post Ini 5 Kasus Korupsi Pertamina Diusut KPK, Polri, dan Kejagung appeared first on INDONESIAWATCH.