Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Energi

Anggota DPR Komisi III Pertanyakan Dugaan Kejagung Geledah & Sita Rp1,7 Triliun dari Pertamina

Avatarbadge-check


					Ilustrasi Gedung Grha Pertamina (Foto: Pertamina). Perbesar

Ilustrasi Gedung Grha Pertamina (Foto: Pertamina).

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota DPR RI Komisi III Hinca Panjaitan mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin soal informasi adanya penggeledahan kantor PT Pertamina (persero), pada 1 November kemarin. Bahkan Politikus Partai Demokrat itu mendapat informasi ada penyitaan dari proyek sebesar Rp1,7 triliun.

“Ada penyergapan dari Kejagung ke Pertamina, apakah betul Rp1,7 triliun (proyek) itu. Karena setelah itu senyap-senyap, hilang. Apakah itu betul? Kenapa diam-diam,” ujar Hinca ketika RDP Komisi III DPR dengan Kejagung, (12/11).

Baca juga:
Bukan Menggeledah, Pertamina Sebut Kejagung Cuma Minta Data & Dokumen

Dia juga mengkritik kebocoran yang terjadi di Pertamina dan tidak ditindak oleh Kejagung. “Hari ini menghabiskan membelanjakan kita Rp145,8 triliun, tapi menurut menteri ESDM ini sudah Rp450 triliun. Bocornya besar sekali,” katanya.

Hinca juga mengkritik Kejagung karena selama ini sudah seperti konsultan legalnya Pertamina. Menurut Hinca, Kejagung tidak melakukan penindakan sekali pun terhadap Pertamina, meskipun diduga banyak persoalan.

“Kenapa, karena itu masuk proyek strategis nasional, baru masuk ke proyek PPS. Pendampingan proyek strtegis. Ini jadi soal. Kritik saya, jangan buat jaksa aktif menjadi bagian legalnya pertamina. Untuk apa itu. Tarik itu semua. Anggarannya sudah ada. Masih banyak yang profeisonal untuk itu,” katanya.

Sebelumnya, pasukan Pidsus Kejagung diinformasikan mendatangi kantor PT Pertamina (persero). Diduga pihak Gedung Bundar, merujuk pada kantor penyidik kasus korupsi di Kejagung, menggeledah Gedung Grha Pertamina.

Hal tersebut dibantah Pertamina. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, tidak ada penggeledahan. “Hanya meminta data dan dokumen,” ujar Fadjar kepada Indonesiawatch.id (31/10).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengaku tidak tahu soal tujuan kedatangan aparat Kejagung ke Pertamina.

Dirinya mengaku belum mendapat info terkait kedatangan anggota Kejagung ke Gedung Pertamina. “Kita belum dapat info. Kita kan harus cari info juga kepastiannya,” ujarnya ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id.

[red]

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara

16 May 2026 - 20:11 WIB

Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Populer Berita Hukum