Pengungkapan kasus korupsi, menjadi konsumsi berita setiap hari, dengan jumlah yang dirampok semakin fantastic, ditengah kehidupan rakyat kecil yang hanya mengais limbah pembangunan, agar besok bisa makan.

Ketika aparat penegak hukum, hanya mampu menangkap teri, dalam kasus mega korupsi Pertamina. Sementara ratusan rakyat harus meregang nyawa, karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

Ketika etika moral diabaikan, karena masih saja pejabat korup, memperoleh jabatan basah di lingkungan BUMN. Belum lagi ironi penegak hukum yang tidak punya nyali, untuk menjerat taipan otak pelaku pagar laut.

Inilah potret darurat korupsi, ketika pelaku korupsi melibatkan elit politik dan pejabat negara secara massif serta aparat penegak hukum tergiur untuk mencicipi uang haram.

Di era presiden Jokowi, korupsi telah dijadikan ibadah fardu ain dan berhala baru, sebagai ritual penghambaan para pejabat negara kepada sang raja jawa. Sejarah Indonesia modern, mencatat 10 tahun kekuasaan Raja Jawa, adalah jaman keemasan korupsi yang mengakibatkan kerusakan semua aspek kehidupan berbangsa bernegara.

Banyaknya pejabat negara yang menderita cacat aqidah, terjerat oleh umpan Jokowi. Realita reformasi, alih alih membangun demokrasi, justru reformasi telah menjadi bidan lahirnya pemimpin otoritarianism personal yang mengubur cita-cita reformasi hingga ketitik nadir.

Kemenangan Prabowo Subiyanto pada pilpres 2024, tidak dapat dipungkiri adanya dukungan network kekuasaan Jokowi sebagai presiden dan dukungan aliran dana oligarki. Tetapi sebagai presiden, Prabowo dengan kekuasaan yang besar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dituntut performa kepemimpinannya yang mengedepankan kualitas negarawan.

Menghadapi situasi darurat korupsi yang telah memberi implikasi sangat luas terhadap keterpurukan rakyat, Prabowo diuji untuk berani bertindak out of the box, tidak ada keraguan untuk mengabaikan politik balas budi yang hanya membuat rakyat semakin melarat. Sikap presiden Prabowo yang normatif, hanya akan melemahkan kewibawaan presiden dan mengancam bangsa ini terbelah dan gagal.

Ketika tidak ada lagi kepercayaan rakyat, terhadap penegakan hukum dan proses peradilan di negeri ini, patut disikapi sebagai alarm bangkitnya people power. Bangsa ini telah menorah sejarahnya sebagai bangsa yang siap menumpahkan darahnya, demi sebuah perubahan kehidupan politik nasional.

Rakyat tidak butuh makan bergizi gratis atau bantuan social dan pernak pernik pencitraan murahan. Rakyat menunggu kebijakan “nekad” presiden Prabowo, untuk segera menggelar operasi genosida terhadap para koruptor dan kroninya.

Rakyat menantikan sosok Prabowo sang negarawan, membersihkan lingkungan internalnya dari para begal politik, ekonomi dan ideology. Presiden Prabowo sesungguhnya tidak perlu bekerja ekstra keras untuk menorah prestasi, karena presiden sebelumnya memperoleh raport merah, bahkan hanya berbekal ijasah imitasi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Status Darurat Korupsi Harus Ditangani dengan Operasi Genosida Koruptor appeared first on INDONESIAWATCH.

Fenomena politik sandera era Jokowi, sesungguhnya telah meruntuhkan pondasi orde reformasi yang ditopang oleh pilar demokrasi dan penegakan hukum, dalam tatanan supremasi sipil.

Menurut mantan penasehat KPK DR. Abdullah Hehamahua, era pemerintahan Jokowi, telah terjadi praktik kekuasaan negara yang kebablasan, mengakibatkan tergadainya orde reformasi yang sejatinya menjadi arah baru kehidupan berbangsa bernegara, dengan menjunjung tinggi hak-hak rakyat, selaku pemilik sah atas kedaulatan negara.

Instrumen penyelenggara pemerintahan, alih-alih bekerja untuk kemaslahatan rakyat, justru saling cakar demi meraih limbah pembangunan, mengakibatkan hasil pembangunan hanya dinikmati para oligarki dan pejabat negara.

Tergadainya orde reformasi, oleh prilaku tamak para penyelengga negara dan kelompok oligarki maupun cukong politik, mengakibatkan carut marut tata kelola keuangan negara dan semakin akutnya kasus mega korupsi.

Di awal pemerintahan Jokowi yang dikemas dengan “politik blusukan” dan konsep nawacita, ternyata ada scenario jahat dengan modus pembiaran praktek korupsi oleh para elite pemerintah, dalam rangka menggoalkan grand skenario politik sandera, demi meraih sasaran akhir merebut kursi Presiden tiga periode.

Alhamdulillah Tuhan berkehendak lain, Jokowi harus lengser ke prabon di akhir masa kekuasaanya pada periode kedua. Lengsernya Jokowi adalah kehendak Tuhan, maka siapapun yang menghalangi proses hukum Jokowi, adalah pengingkaran terhadap kehendak Tuhan.

Kini bom waktu yang ditinggalkan Jokowi, menjadi ancaman nyata bagi pemerintahan baru Presiden Prabowo. Utang negara yang telah membelit leher, masih bercokolnya antek-antek Jokowi dalam kabinet Prabowo, hambatan penanganan kasus korupsi, karena institusi penegak hukum masih dikendalikan centeng Jokowi, mulai dari KPK, Kejagung dan Polri.

Contoh kasus Harun Masiku adalah salah satu bom waktu yang dipasang Jokowi, memiliki daya ledak sangat kuat, dapat memporak porandakan kekuasaan Presiden Prabowo. Nampaknya perang terhadap korupsi, akan lebih banyak diselesaikan melalui jalur kompromi politik.

Tidaklah berlebihan jika penanganan kasus korupsi, sesungguhnya adalah maling vs maling atau jika dianalogikan dengan kalimat keren, kasus kasus korupsi diselesaikan melalui skema 2 in 1, pelaku dan petugas sama-sama penikmat uang rakyat.

Kini hanya kekuatan Presiden Prabowo sebagai pemilik kewajiban konstitusional, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, bersama sama rakyat, sebagai garda terdepan menghadapi krisis multidimensional bangsa ini.

Memaafkan para koruptor, tidak menggugurkan tindak pidananya. Bahkan menurut UU Tipikor, memaafkan koruptor, adalah tindak pidana menghalang-halangi proses penegakan hukum. Mari kita sepakati untuk bersama-sama mencanangkan “Gerakan kejar koruptor hingga ke liang lahat”.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Perang Terhadap Korupsi: Maling versus Maling appeared first on INDONESIAWATCH.

Akutnya kasus mega korupsi di Indonesia, dapat dianalogikan “jika kita lemparkan batu kekerumunan pejabat, pasti akan terkena koruptor”. Mega korupsi adalah praktik neo colonialism oleh bangsa sendiri atas rakyatnya.

Baca juga:
Menkum Sebut Jaksa Agung Bisa Ampuni Koruptor, Ini Penjelasannya

Oleh sebab itu korupsi adalah extra ordinary crime, suatu tindak kejahatan berencana yang merenggut hak asasi rakyat dan menggerus budaya malu, untuk memperkaya diri sendiri, ditengah penderitaan rakyat.

Maka tidak berlebihan jika untuk korupsi, perlu dikedepankan pendekatan “Not Forgiven and not forgotten”. Pernyataan Presiden Prabowo di saat pelantikan, berjanji untuk perang terhadap korupsi dan mengejar koruptor hingga ke antartika, adalah sebuah harapan sekaligus kecemasan rakyat.

Ketika melihat kenyataan susunan kabinet pemerintahan Prabowo, masih dipenuhi oleh para terduga penikmat uang rakyat. Apakah terminologi bersih menurut Presiden Prabowo berbeda dengan rakyat, ketika bersih diartikan bukan karena tidak suka kotor, tapi bersih karena belum terangkap.

Hari ini eskalasi bencana korupsi, sudah pada tahapan tanggap darurat, dibutuhkan penanganan dalam format “operasi tempur”, dengan mengerahkan seluruh peraturan dan undang-undang yang dapat menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, kedepankan pendekatan penindakan tegas, sebagai satu-satunya upaya pencegahan.

Penindakan terhadap kasus korupsi, harus memberi dampak tumbuhnya keteladanan dari para pemangku kebijakan, oleh karenanya pengejaran terhadap koruptor, harus dimulai dari lingkungan terdekat kekuasaan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Berdamai Dengan Koruptor Pengkhianatan Terhadap Derita Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.