Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

Sri Mulyani menilai volatilitas harga komoditas untuk energi dan pangan akan menjadi ancaman besar bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki proporsi impor atau ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas.

“Volatilitas komoditas masih akan kita expect (harapkan) berlangsung sampai 2025,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Belakangan konflik Gaza meluas ke Iran dan Lebanon dan dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia. Keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS juga diprediksi memacu tensi perdagangan yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani banyak negara akan mengambil langkah proteksionis terhadap berbagai komoditas untuk menjaga pasokan dan inflasi. “Perdagangan akan alami ketegangan proteksionis atau trade war yang mungkin akan meningkat tinggi dan ini memengaruhi dari industri manufaktur termasuk supply chain (rantai pasok),” ujar Sri Mulyani.

Ia turut membeberkan, tekanan fiskal pada beberapa negara pasca pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang masih melanjutkan tren kontraksi. Hal ini dipacu oleh penurunan harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) maupun batubara.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif karena tadi harga-harga dari CPO tadinya, kemudian juga dari batubara mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Di hadapan anggota parlemen, Sri membeberkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang sudah mencapai Rp1.517,5 triliun. Realisasi tersebut baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% year on year (YoY) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.523,9 triliun. “Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif, meskipun sangat kecil yaitu 0,4% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Karena itu, pemerintah harus memacu penerimaan sebesar Rp471,4 triliun di sisa dua bulan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

[red]

The post Waspada! Sri Mulyani Ungkap 2024 Tahun yang Berat, Mulai dari Pajak hingga Perang Dagang appeared first on INDONESIAWATCH.

Pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7 Perpres No. 158 Tahun 2024. Selanjutnya, pada pasal 52 dinyatakan bahwa badan tersebut berada di bawah naungan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala badan.

“(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

Dengan aturan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kini tidak ada lagi berada dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Struktur Badan di Kemenkeu saat ini terdiri dari dua, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Badan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen
keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital dan
manajemen perubahan;

c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi,
dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

d. Melaksanakan administrasi Badan;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

[red]

The post Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Dipimpin Sri Mulyani appeared first on INDONESIAWATCH.