Sebuah pernyataan tanpa mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 % menjadi 12% pada 1 Januari 2025, mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Itu karena negara belum mampu memberi layanan yang layak kepada rakyatnya, maka kenaikan PPN 12% diibaratkan sebagai tindakan kriminal.

Perlu diingat oleh institusi pengelola keuangan negara, kunci menaikan tarif pajak adalah trust. Sementara kepercayaan yang wajib diberikan oleh negara, bukan sekedar janji tapi dibangun melalui tindakan nyata oleh para pejabat negara.

Lantas bagaimana mungkin rakyat yang hidupnya sudah dihimpit berbagai kesulitan, ikhlas memberikan sebagian penghasilannya, dalam bentuk pajak kepada negara. Sementara para pejabat mulai di tingkat pusat sampai daerah, memamerkan gaya hidup hedonis dan struktur organisasi pemerintahan yang terjangkit Gigantic.

Dalam keseharian rakyat dipertontonkan sinetron “iring-iringan konvoy kendaraan pejabat” yang dibiayai dari pajak rakyat. Hanya untuk menunjukan jati diri sebagai pejabat. Belum lagi terjadi perlombaan di tingkat kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah, mengakali alokasi anggaran yang bersumber dari pajak.

Trust tidak akan terbangun, ketika tidak dilandasi oleh transparansi, akutabilitas dan nilai moral yang tinggi. Sebuah kekeliruan yang fatal, ketika menaikan tariff PPN 12%, bercermin pada negara-negara sejahtera seperti di kawasan Nordic yang menganut system Welfare States.

Dalam Welfare States, mewajibkan negara menyediakan layanan dasar bagi warganya, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan social, dengan tujuan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama, untuk mencapai kualitas hidup yang baik.

Terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Tetapi jika negara masih dijalankan oleh para pejabat yang bermazhab dinasti politik, korup, gaya hidup hedonis, stabilitas politik dijaga dengan praktek politik sandera, distribusi anggaran tidak transparan, tergadainya harga diri penegak hukum dan politisi merasa menjadi warga negara kelas satu, sebaiknya bersikaplah bijak.

Pemerintah dapat menunda kenaikan tarif PPN, karena diyakinkan tidak berdampak terhadap peningkatan kualitas rakyat, tapi dapat dipastikan akan menstimulir gelombang aksi massa kolosal untuk menumbangkan rezim yang berkuasa.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kenaikan PPN 12% Serampangan, Kepercayaan Rakyat terhadap Pengelolaan Uang Negara Bisa Luntur appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

Sri Mulyani menilai volatilitas harga komoditas untuk energi dan pangan akan menjadi ancaman besar bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki proporsi impor atau ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas.

“Volatilitas komoditas masih akan kita expect (harapkan) berlangsung sampai 2025,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Belakangan konflik Gaza meluas ke Iran dan Lebanon dan dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia. Keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS juga diprediksi memacu tensi perdagangan yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani banyak negara akan mengambil langkah proteksionis terhadap berbagai komoditas untuk menjaga pasokan dan inflasi. “Perdagangan akan alami ketegangan proteksionis atau trade war yang mungkin akan meningkat tinggi dan ini memengaruhi dari industri manufaktur termasuk supply chain (rantai pasok),” ujar Sri Mulyani.

Ia turut membeberkan, tekanan fiskal pada beberapa negara pasca pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang masih melanjutkan tren kontraksi. Hal ini dipacu oleh penurunan harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) maupun batubara.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif karena tadi harga-harga dari CPO tadinya, kemudian juga dari batubara mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Di hadapan anggota parlemen, Sri membeberkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang sudah mencapai Rp1.517,5 triliun. Realisasi tersebut baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% year on year (YoY) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.523,9 triliun. “Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif, meskipun sangat kecil yaitu 0,4% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Karena itu, pemerintah harus memacu penerimaan sebesar Rp471,4 triliun di sisa dua bulan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

[red]

The post Waspada! Sri Mulyani Ungkap 2024 Tahun yang Berat, Mulai dari Pajak hingga Perang Dagang appeared first on INDONESIAWATCH.