Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian mengatakan instansinya telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi untuk mengamankan kedua agenda penting tersebut. Seluruh personel gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik, itu akan disebar di sejumlah titik di Jakarta.

“Untuk Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN yang dikerahkan pada dua agenda penting merupakan gabungan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, Direktorat Pengendalian Informasi, Direktorat Operasi Keamanan Sandi, dan Komunikasi Publik. Seluruhnya akan disebar di sejumlah titik yang menjadi lokasi penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut,” kata Hinsa Siburian usai menggelar rapat koordinasi pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Kantor BSSN, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu mengatakan pengamanan siber dan sandi diantaranya monitoring, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan ke seluruh infrastruktur dan aset yang digunakan pada dua agenda tersebut. BSSN juga akan melakukan monitoring dan analisis media sosial dan media online terkait isu-isu keamanan siber yang bersifat sosial, serta melakukan kontra atau penguatan narasi selama pelaksanaan kedua agenda itu di Jakarta.

“Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan melakukan kontra penginderaan, pengamanan dan pemetaan sinyal, serta gelar jaring komunikasi yang aman untuk suksesnya kedua acara tersebut,” ujar Hinsa.

Lebih lanjut, peraih Adhi Makayasa sekaligus Tri Sakti Wiratama Akademi Militer 1986, itu mengungkap satgas siber dan sandi yang dikerahkan BSSN akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mengamankan kegiatan tersebut dari potensi-potensi serangan siber bersifat teknis. Seperti Web Defacement, Malware Stealer dan Ransomware, Cyber Threat Base Artificial Intelligent, Internet of Things Attack, Phising, dan Distributed Denial of Service (DDoS).

“Kami tidak sendiri, untuk operasi pengamanan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024 ini akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait agar kedua kegiatan tersebut berjalan aman, lancar dan sukses,” ucap Hinsa.

Hinsa menerangkan, pengamanan siber dan sandi yang dilakukan oleh BSSN juga dilakukan untuk mencegah potensi-potensi cyber attack yang bersifat sosial. Yaitu, dengan menyerang siber personal melalui lapisan jaringan logika dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk memengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini dan motivasi, yang dapat merubah cara berpikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia.

Selain itu, BSSN juga akan melakukan pengamanan pada transmisi komunikasi dari berbagai potensi ancaman. “Seperti pencurian informasi melalui transmitter gelombang radio, pencurian informasi melalui spy cam di tempat kegiatan, pencurian informasi melalui BTS dan router, ancaman keamanan parimeter fisik dari detonator dari seluler, dan ancaman keamanan parimeter fisik dari drone,” pungkas Hinsa.

[red]

The post BSSN Kerahkan Satgas Pengamanan Siber Saat Kunjungan Paus Fransiskus appeared first on INDONESIAWATCH.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia harus menjadi momentum untuk mendesak Indonesia menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghentikan pelanggaran HAM akibat kebijakan pembangunan masa kini yang tidak ramah sosial dan lingkungan. Usman lantas mencontohkan konflik di Papua dan Rempang.

“Pesan perdamaian, cinta kasih, dan dialog yang selalu disampaikan Paus Fransiskus sangat relevan untuk dunia yang menghadapi perpecahan dan intoleransi. Kunjungan ini sangat penting untuk menegaskan kembali kewajiban setiap bangsa tentang nilai-nilai martabat manusia dan keadilan sosial,” kata Usman Hamid dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.

Terlebih, selama berkunjung ke Indonesia Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan para pejabat penting lainnya. “Ini kesempatan untuk mendesak Indonesia memenuhi komitmennya di bidang hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu dan melindungi kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat dari kebijakan ekonomi yang keliru,” ujar Usman.

Menurutnya, kunjungan Paus memberi platform penting untuk mengadvokasi diakhirinya kebijakan represif dalam menghadapi protes dan unjuk rasa, menyerukan perdamaian di Papua, dan mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama. “Pembunuhan aktivis HAM Munir yang genap menginjak 20 tahun sejak kematiannya juga perlu mendapat perhatian,” kata Usman.

Diketahui, Indonesia saat ini kembali aktif sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun Indonesia belum melaksanakan sejumlah rekomendasi penting terkait penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan pelanggaran HAM di masa kini akibat kebijakan pembangunan, dan perlindungan kelompok minoritas agama dari serangan atas kebebasan menjalani keyakinan dan pendirian rumah ibadah.

Amnesty International Indonesia mencatat kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang belum selesai, antara lain pembunuhan massal 1965/66, Tanjung Priok 1984, Lampung 1989, penyerangan 27 Juli 1996, penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/98, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kerusuhan Mei 1998, kasus Munir, hingga pembunuhan-pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua.

Amnesty juga mencatat sejak Januari 2021 hingga Juli 2024, terdapat setidaknya 123 kasus intoleransi, termasuk penolakan, penutupan atau perusakan tempat ibadah, dan serangan fisik. Para pelaku diduga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintahan, warga, dan organisasi masyarakat.

Pada 30 Juni 2024, seorang kepala desa bersama sekelompok orang menghentikan ibadah Minggu gereja Pantekosta di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka beralasan gereja itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut pendeta setempat, bangunan gereja sudah terdaftar sebagai rumah doa pada 7 Desember 2023 dan tidak mudah mengurus IMB karena butuh waktu dua tahun. Namun, kepala desa bersikeras menuntut adanya IMB.

Untuk membangun rumah ibadah, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 2006 mensyaratkan adanya persetujuan dari setidaknya 60 warga setempat, yang disahkan kepala desa dan mendapatkan rekomendasi tertulis departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Proses ini memiliki potensi konflik di daerah-daerah di mana umat minoritas menghadapi penolakan dari masyarakat setempat.

Pada 5 Mei 2024, sekelompok massa yang dipimpin oleh kepala RT setempat menyerang sejumlah mahasiswa Katolik yang menggelar acara Doa Rosario di sebuah rumah di Tangerang Selatan. Mereka memaksa para peserta untuk tidak beribadah di rumah, melainkan di gereja.

Pada 2 Juli 2024, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyegel tempat ibadah jemaah Ahmadiyah. Indonesia juga terus mencatat kasus-kasus pembatasan terhadap hak-hak dan kebebasan umat beragama.

Amnesty International berharap kunjungan Paus Fransiskus akan menyoroti isu-isu ini demi memastikan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. “Kunjungan Sri Paus memiliki peran penting untuk mendorong Indonesia mengakhiri intoleransi dan diskriminasi terhadap semua kelompok minoritas. Kebebasan beragama merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia,” kata Usman Hamid.

Menurutnya, jaminan kebebasan beragama harus ditegakkan secara efektif, dengan undang-undang dan peraturan yang selaras dengan standar internasional hak asasi manusia. Amnesty juga berharap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia turut menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sering dilakukan dengan pendekatan koersif tanpa konsultasi berarti dengan masyarakat adat.

Banyak proyek infrastruktur skala besar di bawah PSN telah berdampak serius pada kehidupan masyarakat adat, yang hak atas tanah, budaya, dan kearifan lokal sering diabaikan. Selain itu, sejumlah masyarakat adat masih belum diakui hak atas lahannya oleh pemerintah, sehingga rentan terhadap konflik agraria dan sering menjadi korban proyek pembangunan, seperti yang terjadi di Rempang, Wadas, dan Mandalika.

Sedangkan masyarakat adat yang bersuara kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan hak mereka dalam konflik agraria kerap menghadapi serangan.  Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2019 hingga Maret 2024, setidaknya ada delapan kasus serangan terhadap masyarakat adat dengan sedikitnya 84 korban, termasuk kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan fisik.

“Paus Fransiskus, yang dikenal atas komitmennya terhadap keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, diharapkan akan menyuarakan keprihatinannya atas pelanggaran-pelanggaran ini selama kunjungannya ke Indonesia,” tutur Usman.

Seruan Mengakhiri Pelanggaran HAM di Papua

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia diharapkan juga menyoroti kondisi di Tanah Papua yang berkecamuk konflik dan hak-hak warga sipil di sana terus terancam. Menurutnya, Tanah Papua, yang telah mengalami kekerasan selama puluhan tahun, harus menjadi perhatian. “Eskalasi kekerasan, militerisasi, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat di Papua telah mengakibatkan banyak korban sipil, pengungsian, dan krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian mendesak,” kata Usman.

Warga sipil di Papua, termasuk masyarakat adat, telah menderita akibat operasi militer besar-besaran yang mengakibatkan pembunuhan di luar hukum oleh kelompok bersenjata negara dan non-negara, penyiksaan, pengungsi internal, dan pelanggaran lainnya.

Sejak 3 Februari 2018 hingga 20 Agustus 2024, Amnesty mencatat 132 kasus pembunuhan di luar hukum yang menewaskan setidaknya 242 warga sipil. Sebagian kasus itu dilakukan oleh aparat keamanan (83 kasus dengan 135 korban) dan sebagian lagi oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan (49 kasus dengan 107 korban).

Selain warga sipil setempat, korban juga termasuk seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, yang dibunuh saat mengangkut empat warga sipil di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 5 Agustus 2024. “Belum jelas siapa yang sesungguhnya membunuh pilot tersebut dan karenanya Amnesty mendesak investigasi penuh atas kejadian itu,” kata Usman.

Seorang warga negara Selandia Baru lainnya, Phillip Mehrtens, disandera sejak 7 Februari 2023 oleh faksi bersenjata kelompok pro-kemerdekaan Papua. Antara Januari 2019 hingga Februari 2024 terdapat setidaknya 17 kasus penyiksaan atas 50 korban, yang diduga dilakukan oleh anggota aparat keamanan dan aparatur negara di Tanah Papua.

“Karena itu Paus Fransiskus juga harus menekankan pentingnya dialog damai dan resolusi yang menghormati hak asasi manusia serta aspirasi rakyat Papua,” pungkas Usman.

[red]

The post Amnesty: Kunjungan Paus Fransiskus jadi Momentum Penghentian Pelanggaran HAM di Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Setelah beraudiensi dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus akan bertemu dengan korps diplomatik, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan para pejabat di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Paus asal Argentina itu direncanakan akan menyampaikan pidato. Ia juga akan bertemu dengan anggota Serikat Yesuit Indonesia di Apostolic Nunciatura, Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia.

Di hari yang sama, pada sore hari, Paus Fransiskus dijadwalkan akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis. Pertemuan khusus ini akan berlangsung di Gereja Maria Diangkat ke Surga, Katedral Jakarta. Ia juga diagendakan bertemu kaum muda dari Scholas Occurantes di Youth Center Graha Pemuda, Kompleks Katedral Jakarta.

Pada 5 September 2024, Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal untuk melakukan dialog lintas agama. Puncaknya, di hari yang sama, Paus akan memimpin Misa Suci di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan mengakhiri kunjungan apostolik dan kenegaraannya di Indonesia pada Jumat (6/9), untuk kemudian terbang ke Port Moresby, Papua Nugini.

Bagi umat Katolik di Jakarta, Perayaan Ekaristi atau Misa Kudus adalah acara yang paling dinantikan. Acara yang digelar pada 5 September tersebut akan dihadiri sekitar 60.000 umat katolik. Sekitar 25.000 umat katolik direncanakan akan mengikuti Misa Kudus tersebut dari Stadion Madya di dekat GBK.

Paus Fransiskus akan berpidato di GBK, dan akan berkeliling menyapa umat dengan kendaraan terbuka. Paus Fransiskus akan menjadi Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Pendahulunya, Paus Yohanes Paulus II, berkunjung pada Oktober 1989 selama lima hari, dan mengunjungi Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Medan, dan Dili di tempat yang sekarang menjadi negara merdeka Timor-Leste.

Dilansir dari Antara, Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia, mengikuti jejak Paus Santo Paulus VI yang datang pada 3-4 Desember 1970, dan Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung pada 9-14 Oktober 1989.

Paus Paulus VI adalah paus pertama yang mengunjungi Indonesia, ketika ia menggelar misa di tempat yang sama, yang saat itu bernama Istana Olahraga Senayan. Berselang 35 tahun, Paus Fransiskus mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia, meski usianya sudah lanjut dan kesehatannya terbatas.

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Antonius Subianto Bunjamin menekankan pentingnya kunjungan Paus bagi umat Katolik Indonesia. “Kunjungan ini bukan hanya tentang kehadiran Paus tetapi juga tentang mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Antonius dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Antonius menyampaikan, sebagai bentuk persiapan, KWI bekerja sama dengan Nunsius Apostolik Tahta Suci Vatikan di Indonesia membentuk panitia pada April 2024. Kini panitia yang terdiri dari 56 anggota inti dan 107 relawan inti, terus bekerja mempersiapkan segala sesuatu hingga hari penyelenggaraan.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyatakan, Paus menggarisbawahi peran penting Indonesia dalam membina dialog antar-agama. Paus memiliki visi mulia yakni melayani masyarakat yang terpinggirkan. “Paus adalah pemimpin paling berpengaruh dalam isu-isu kemanusiaan secara global,” kata Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo.

[red]

The post Berkunjung ke Indonesia, Ini Agenda Penting Paus Fransiskus appeared first on INDONESIAWATCH.