Padahal, pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan secara serentak di Indonesia untuk pertama kalinya ini, tak lebih hanya sekadar formalitas demokrasi belaka. Sebab, seluruh kebijakan dan legitimasi hukumnya telah diatur oleh pemerintah pusat, di masa pemerintahan sebelumnya, yang hanya akan dilanjutkan oleh Prabowo sebagai komando tertinggi dalam pemerintahan saat ini.

Taksiran besarnya cengkeraman pemerintah pusat setelah hiruk-pikuk pilkada serentak usai, dapat dibaca dari dukungan terbuka Prabowo kepada calon kepala daerah tertentu.

Ironisnya, meskipun terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada calon tertentu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan dukungan Prabowo sebagai pejabat negara tertinggi di Indonesia tersebut, tak melanggar aturan apapun.

Dengan alasan, video dan surat demi surat dukungan yang beredar di media sosial, dirilis pada saat hari libur.

Padahal, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang akan menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala daerah.

Cara-cara culas untuk memastikan kemenangan tersebut sebelumnya dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran. Tindakan ini berbahaya mengingat ada kepentingan dari kekuatan modal yang sangat besar, yang melingkari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ini terbaca dalam berbagai indikator. Pertama, puluhan pebisnis dan konglomerat ekstraktif yang secara terang-terangan menyatakan dukungan suara ke Prabowo-Gibran, sesaat setelah pembentukan pasangan ini diumumkan untuk melaju ke ajang pemilihan presiden.

JATAM mencatat setidaknya ada 25 pebisnis, khususnya di sektor pertambangan, yang berada di barisan pendukung mereka. Kedua, dalam dokumen ‘Asta Cita’ yang berisi gambaran visi-misi setebal 88 halaman, kata ‘hilirisasi’ disebutkan sebanyak 18 kali dan menyandingkannya dengan industrialisasi.

Yang menjadi objek dari hilirisasi adalah seluruh sumber daya, mulai dari pertambangan, produk agro, hingga maritim. Seluruh sektor yang disebutkan dalam Asta Cita itu, terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh para konglomerat yang berada di dalam lingkaran Prabowo-Gibran.

Seolah-olah hendak membuktikan kebenaran dari kedua indikator tersebut, usai dilantik sebagai presiden, Prabowo mengatakan akan melakukan swasembada energi. Ia juga mengatakan pentingnya melakukan hilirisasi.

Kurang dari sepekan setelah dilantik, pemerintahannya mengumumkan perluasan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas baru, selain nikel. Komoditas itu mencakup timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

The post Pilkada Serentak 2024 Formalitas Belaka, Ujung-ujungnya Kepentingan Pebisnis Ekstraktif appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketika para politisi koar-koar, menghimbau rakyat untuk patuh pada nilai demokrasi, sementara partai politik dijalankan dengan cara-cara otoriter. Partai politik tidak lebih sebagai perusahaan keluarga, pimpinan partai politik selalu dipegang oleh owner.

Kemudian Pemilu dibuat dengan aturan ambang batas dukungan 20% partai politik, untuk mencalonkan diri dalam Pilpres, menjadikan ongkos politik semakin mahal dan membuka peluang masuknya oligarki dalam perebutan kekuasaan politik serta berjamurnya dinasti politik.

Pilpres dan Pilkada yang baru saja selesai digelar, penuh dengan carut marut pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait Pemilu dan Pilkada. Paling menonjol adalah praktek cawe-cawe pejabat tinggi negara hingga Presiden, kecurangan oleh KPU, sandera politik, politik uang dan bentuk intimidasi terselubung dari aparat hukum.

Potret Pemilu dan Pilkada 2024 yang semakin jauh dari ideal, menjadi bukti merosotnya kualitas demokrasi dan harapan rakyat untuk mendapat pemimpin yang amanah, semakin jauh panggang dari api.

Pemilu dan Pilkada 2024, hanya menjadi alat “legitimasi” para politisi dan oligarki, untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara rakyat selalu ditempatkan sebagai “objek politik”, tanpa dapat menikmati kebahagiaan dari pesta demokrasi.

Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, para pemenang mulai menghitung-hitung konsesi yang harus diberikan kepada oligarki dan cukong politik, tidak lagi terlintas memikirkan derita rakyat. Nasib rakyat tetap tidak beranjak dari garis kemiskinan.

Betapa liciknya para pemangku kekuasaan, setelah terpenuhinya kebutuhan dukungan suara untuk merebut kekuasaan, tanpa risih kemudian menaikan PPN 12%, dengan alasan yang tidak rasional, untuk menyehatkan APBN.

The post Pesta Demokrasi Selesai, Selanjutnya Kalkulasi Konsesi dengan Oligarki appeared first on INDONESIAWATCH.