Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

Sri Mulyani menilai volatilitas harga komoditas untuk energi dan pangan akan menjadi ancaman besar bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki proporsi impor atau ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas.

“Volatilitas komoditas masih akan kita expect (harapkan) berlangsung sampai 2025,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Belakangan konflik Gaza meluas ke Iran dan Lebanon dan dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia. Keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS juga diprediksi memacu tensi perdagangan yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani banyak negara akan mengambil langkah proteksionis terhadap berbagai komoditas untuk menjaga pasokan dan inflasi. “Perdagangan akan alami ketegangan proteksionis atau trade war yang mungkin akan meningkat tinggi dan ini memengaruhi dari industri manufaktur termasuk supply chain (rantai pasok),” ujar Sri Mulyani.

Ia turut membeberkan, tekanan fiskal pada beberapa negara pasca pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang masih melanjutkan tren kontraksi. Hal ini dipacu oleh penurunan harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) maupun batubara.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif karena tadi harga-harga dari CPO tadinya, kemudian juga dari batubara mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Di hadapan anggota parlemen, Sri membeberkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang sudah mencapai Rp1.517,5 triliun. Realisasi tersebut baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% year on year (YoY) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.523,9 triliun. “Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif, meskipun sangat kecil yaitu 0,4% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Karena itu, pemerintah harus memacu penerimaan sebesar Rp471,4 triliun di sisa dua bulan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

[red]

The post Waspada! Sri Mulyani Ungkap 2024 Tahun yang Berat, Mulai dari Pajak hingga Perang Dagang appeared first on INDONESIAWATCH.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Sunarso mengatakan pihaknya telah menganalisis kebijakan American First Donald Trump sebagai upaya protektif. Artinya ada pembatasan kerjasama dalam perdagangan dengan luar negeri.

Baca juga:
Ini Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi RI

Menurut Dirut BRI itu, setelah melakukan simulasi, kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi menciptakan kontraksi perdagangan global. “Global itu akan terkontraksi sekitar 8,5%. Dan itu dampaknya terhadap negara-negara yang kita anggap sebagai mitra dagangnya. Itu yang paling utama,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, (13/11).

Sunarso menilai efek proteksionisme Trump juga dapat menaikkan tingkat inflasi di AS. Kondisi ini, kata Sunarso, berpeluang besar untuk direspon The Federal Reserve, Bank Sentral AS. “Inflasi itu akan direspon oleh The Fed, dengan kembali akan menaikkan suku bunga,” ujarnya.

Persoalannya, saat ini suku bunga The Fed sudah cukup tinggi, sekitar 4,50-4,75%. Jika suku bunga The Fed naik, dapat mempengaruhi suku bunga bank sentral negara lain, termasuk Bank Indonesia. Artinya, kenaikan suku bunga Bank Indonesia, berpeluang ikut naik.

“Apakah kalau nanti terjadi inflasi gara-gara terlalu protektif ini akan direspon dengan kenaikan suku bunga, itu yang kita masih tanda tanya. Mungkin barangkali ada cara yang lain, kita nggak tahu. Tapi sementara kita ikuti logic-nya secara ekonomi seperti ini,” katanya.

Sunarso juga menjelaskan bahwa efek proteksionisme Trump dapat menciptakan perang dagang dengan China, bahkan dengan negara lain. “Kalau ternyata China membalas dengan perang dagang, ini China saja, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita, hanya sekitar 4,7% – 5,03%,” ujar pria yang sudah 5 tahun lebih menjadi Dirut BRI itu.

Yang lebih parah, sambungnya, negara-negara lain juga ikut membalas proteksionisme AS. Kondisi ini sangat signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kalau negara-negara lain ramai-ramai, membalas proteksionisme Amerika, itu dampaknya lebih buruk lagi. Itu pertumbuhan ekonomi kita hanya dapat 4,6% – 4,9% saja. Ini kita harus antisipasi,” ujarnya.

Proyeksi ini menjadi ancaman bagi Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Paslanya, Presiden ke-08 RI ini ternyata memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius: 8%.

“Makanya kita perlu hati-hati, jika Amerika protektif, dan dibalas dengan China, seperti perang dagang era Trump yang lalu, itu signifikan dampaknya ke kita,” ujar Sunarso mewant-wanti.

[red]

The post Dirut BRI Sebut Porteksionisme Trump Picu Perang Dagang, Pertumbuhan Indonesia Bisa Gagal Target appeared first on INDONESIAWATCH.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, keterpilihan Trump sebagai presiden kedua kalinya, akan berdampak terhadap ekonomi global termasuk Indonesia. Trump akan kembali mengadopsi kebijakan protesionis dan mengetatkan hubungan dagang dengan Cina.

“Trump berpotensi akan kembali mengeluarkan kebijakan proteksionis melalui tarif yang lebih tinggi, terutama impor dari Cina. Bahkan tarif ke Cina pasti lebih besar, termasuk ke negara lain yang surplus terhadap negaranya. Saya melihat ada dampak terutama di perdagangan,” kata Tauhid Ahmad kepada Indonesiawatch.id.

Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, konsekuensi kebijakan Trump dapat dirasakan langsung pada sektor perdagangan dan investasi. Selain implikasi perang dagang AS-Cina, Trump juga berpotensi melakukan penguatan USD ke depannya.

“Trump akan meminta dolar untuk masuk lagi ke negaranya, apakah pelaku di pasar keuangan maupun di sektor riil, itu akan melemahkan nilai tukar,” ucap Tauhid.

Meski demikian, ia menilai nilai tukar rupiah terhadap dolar sejauh ini masih dalam ambang batas aman. “Nilai tukar masih aman, lebih kepada The Fed. Kalau Trumpnya kuat terhadap The Fed maka kita takut, risikonya independensi The Fed enggak kuat terhadap Trump, jadi [stabilitas] bisa dipermainkan,” pungkasnya.

[red]

The post Ini Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi RI appeared first on INDONESIAWATCH.