‎“Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN dalam Raker bersama Komisi II DPR di Jakarta,‎ (30/1).

Baca juga:
KKP Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembuat Pagar Laut Tangerang

Ia menyampaikan, 6 dari 8 orang ‎oknum pegawai Kantah Kabupaten Tangerang dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan atau penghentian dari jabatannya.

“Sanksi berat kepada 2 pegawai,” ucapnya tanpa merinci sanksi dimaksud.

Selain itu, Nusron juga enggan menyebut nama-nama para oknum yang terlibat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten tersebut.

“Nama-nama pegawainya siapa saja, kami tidak bisa sebut ya, kami hanya sebut inisial,” ucapnya.

Adapun kedelapan oknum pegawai Kantah Kabupaten Tangerang yang dijatuhi sanksi berat lantaran menebitkan SHGB dan SHM kala itu, yakni:

1. JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
2. SH, eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
3. ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
4. WS Ketua Panitia A.
5. YS Ketua Panitia A.
6. NS Panitia A.
7. LMX Kepala Survei dan Pementahan setelah ET.
8. KA, eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

“Delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi,” tandasnya.

Saat ini, lanjut Nusron, Surat Keputusan (SK) penjatuhan sanksi dan pencopotan ke-8 orang itu dari jabatannya tengah diproses.

Berdasarkan akun Instagram Kantah Kabupaten Tangerang, inisial JS diduga Joko Susanto. Sedangkan Ketua Panitia ‎Ajudikasi inisial WS diduga adalah Wendi Suparto.

Nusron menjelaskan, sanksi berat itu setelah pihak Inspektorat Kementerian ATR/BPR melakukan pemeriksaan pascaviralnya pagar laut sejauh 30 kilometer di Perairan Tangerang, Banten.

‎“Pagar laut itu yang jaraknya 30 kilometer, kalau di Desa Kohod-nya saja, itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo,” ungkapnya.

Di laut yang masuk wilayah Desa Kohod tersebut terdapat ‎263 bidang SHGB dan 17 bidang SHM. “Hak Guna Bangunannya 263 itu kalau ditotal jumlahnya 390,7985 hektare. Kemudian Hak Miliknya 17 bidang 22,9334 hektare,” ucapnya.

Sebelumnya, Nusron menyampaikan, ‎sebanyak 234 SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.

‎Kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR, Nusron menyampaikan, pihaknya melakukan audit investigasi untuk mengungkap bagaimana proses penerbitan SHGB dan SHM laut Tangerang itu.
[red]

The post Sertifikatkan Laut, 8 Pegawai Kantah Tangerang Disanksi Berat appeared first on INDONESIAWATCH.

Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin, (20/1), menyampaikan, total ada 263 Sertifikat Hak Guna Bangung (SHGB) bidang tanah‎ di bawah laut Tangerang yang dipagar 30,16 kilomter (km) tersebut.

Baca juga:
KKP Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembuat Pagar Laut Tangerang

Adapun perusahaan pemilik SHGB tanah di bawah laut Tangerang itu ‎di antaranya PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang.

‎Kemudian, lanjut Nurson, 9 SHGB atas bidang tanah di bawah laut Tangerang milik perseorangan atau individu dan 17 bidang lainnya yang dilengkapi Sertifikat Hak Milik (SHM).

‎Terkait adanya ratusan bidang tanah dengan SHGB di bawah laut Tangerang yang telah berstatus kavling milik sejumlah perusahaan hingga pribadi itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Koordinasi tersebut guna memastikan batas garis pantai. Nusron menyatakan, pihaknya akan menindak tegas jika sertifikat-sertifikat itu di luar garis pantai.

“Memang wilayah laut kemudian di-SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang,” katanya.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Nusron, berwenang meninjau ulang sertifikat sesuai peraturan pemerintah. Terlebih, sertifikat-sertifikat tersebut baru terbit pada tahun 2023.

Ia menjelaskan, ratusan SHGB milik berbagai perusahaan dan SHM milik pribadi itu belum berusia 5 tahun dan jika dalam evaluasi itu ditemukan melanggar hukum, itu dapat dibatalkan.

“[Apabila] ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan,” tandasnya.

Sedangkan soal polemik pagar laut sejauh 30,16 km di perairan Tengerang, Banten, yang terus bergulir, Nusron sempat menyampaikan, tidak mau ikut campur terlalu jauh, karen bukan wewenang Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Permpas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR), Ahmad Khozinudin, menyampaikan, pascamencuatnya sejumlah SHGB di atas laut ‎dari Bocor Alus Tempo, pihaknya mendapat informasi bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang tengah panik.

BPN tengah berupaya membersihkan jejak untuk menutupinya. Menurutnya, wajar itu membuat BPN panik karena tidak ada dalih apapun BPN berwenang menerbitkan sertifikat bukti hak di atas laut.

“Karena laut, tidak boleh dimiliki oleh pribadi maupun korporasi, baik dalam bentuk SHM maupun SHGB,” ujarnya dilansir dari Jakartasatu.com.

Adapun modus BPN yang digunakan untuk menerbitkan SHGB di atas laut itu adalah sejumlah transaksi jual-beli girik bodong. Pemilik girik mengklaim bahwa laut itu awalnya daratan atau tanah miliknya ‎kemudian terkena abrasi sehingga menjadi laut.

Setelah dijual, nantinya pengembang akan melakukan restorasi laut dengan dalih untuk mengembalikan daratan yang terkena abrasi tersebut.

Kemudian, jika itu dipersoalkan, BPN akan menggunakan jurus bahwa pihaknya hanya melayani‎ permohonan. Sepanjang terpenuhinya syarat formil, BPN tidak bisa menolak untuk menerbitkan sertifikat. Indonesiawatch.id masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait.
[red]

The post ATR/BPN Akhirnya Buka Nama Perusahaan Pemilik SHGB Kavling Laut Tengerang appeared first on INDONESIAWATCH.