Menurut Haykal, saat ini feronikel sudah melewati batas suplai. Karena itu pembangunan smelter yang memproduksi feronikel harus dimoratorium. Bahkan, Haykal menilai, feronikel masih akan membanjiri pasar ke depan.

Baca juga:
Ada Program Hilirisasi, Dirut MIND ID Malah Ajak DPR Moratorium Smelter Nikel

“Karena perizinannya untuk yang [smelter] feronikel, masih ada yang belum produksi, atau sedang dalam proses perencanaan, tapi mereka sudah melakukan pembelian lahan atau pesan equipment dan sebagainya,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, beberapa hari lalu.

Di sisi lain, karena produksi feronikel tidak dibatasi, nikel ore di Indonesia terus berkurang. “Jadi antara suplai dan demandnya itu sudah tidak balance lagi. Maka dari dulu saya selalu mengatakan raw material balance. Raw material balance ini hanya bisa ditentukan oleh sisi pemerintah, bukan oleh sisi smelter,” katanya.

Haykal mengatakan bahwa raw material balance saat ini belum ada di Indonesia. Padahal di banyak negara, sumber daya alam dan cadangannya sudah terdata dengan baik, sehingga neraca produk mentah mereka lebih pasti.

“Jadi saat investor masuk ke hilirisasi, ke smelter, negara itu sudah tahu, umur smelter yang ini nanti 15 tahun, yang itu 20 tahun. Ketersedian raw materialnya sudah fix bahwa dia bisa mengolah kadar segini, tonasenya segini. Jadi smelter hanya fokus pada masalah yang berkaitan dengan proses produksinya mereka saja,” katanya.

Di Indonesia, penerapan raw material balance tidak berjalan. Akibatnya, feronikel kelebihan pasokan di pasar, yang membuat harganya jatuh. Di sisi lain, pasokan bahan baku nikel terus berkurang.

“Hilirisasi supaya investor masuk, tapi dia tidak dapat bahan baku, mau gimana. Apa ada jalan yang lain selain moratorium. Bahkan ada smelter yang jadinya impor nikel ore dari negara tetangga. Dan itu sudah dijalankan beberapa perusahaan smelter nikel yang ada di tanah air,” ujarnya.

Menurutnya, banyak smelter feronikel generasi pertama berkapasitas besar. Sehingga, smelter-smelter baru kesulitan mencari nikel ore, karena nikel ore dalam negeri kebanyakan diolah oleh smelter besar tersebut.

“Puluhan line dan kebutuhan ore mereke [smelter generasi pertama] banyak sekali. Dan itu menyerap cukup banyak tambang-tambang yang ada di pusaran nikel di tanah air di beberapa daerah. Makanya yang smelter baru-baru kesulitan mendapat bahan baku,” ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan para industri smelter saling memperebutkan bahan baku. “Sementara pemerintah menurut saya abai memberikan kepastian, raw material balance berpaa banyak. Terus harus dibagi bagiamana, dan pemerintah juga tidak mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan atas nikel. Seberapa mampunya suplier itu bisa mensuplai kebutuhan mereka. Itu tidak terdefenisi dengan baik,” ujarnya.

[red]

The post Kesulitan Dapat Bahan Baku, AP3I: Ada Smelter Indonesia Impor Nikel Ore appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami berharap agar ada dukungan dari sisi tata kelola mohon adanya pembatasan jumlah smelter yang dilakukan,” ujar Hendi.

Baca juga:
Rekanan Grup Tsingshan Kolaborasi dengan Vale Indonesia, China Semakin Kuasai Nikel Indonesia

Menurut Hendi, moratorium smelter nikel perlu dilakukan karena saat ini jumlah smelter nikel sudah banyak.

“Karena banyaknya jumlah smelter ini kami khawatirkan akan membuat over suplai dari sisi pasar dunia,” katanya.

Mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ini mencontohkan smelter yang mengolah nikel mentah menjadi feronikel. Karena produksi feronikel melimpah, sehingga terjadi kelebihan pasokan.

“Kalau over suplai seperti yang sudah terjadi di feronikel, harganya jatuh. Karena over suplai yang secara tidak langsung dan tidak sengaja, dilakukan,” katanya.

Kondisi ini, kata Hendi, membuat pendapatan dari penjualan feronikel hampir menyamai biaya produksi. “Sehingga sekarang harga feronikel itu hampir tidak bisa menutup biaya produksi,” ujarnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menilai desakan moratorium smelter nikel, tidak urgen. Khususnya smelter berbasis rotary kiln-electric furnace (RKEF).

Smelter nikel dengan teknologi RKEF mengolah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit untuk menjadi ferronikel sebagai bahan baku baja nirkarat.

Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengaku banyak pengusaha mengeluh sumber daya nikel saprolit makin menipis. Meski demikian, kata Hasyim, pemerintah masih membahas urgensi moratorium smelter nikel berbasis RKEF.

Saat ini, Pemerintah masih menghitung berapa total smelter penghasil bahan baku baja nirkarat atau stainless steel tersebut di Indonesia, berikut kapasitas produksi serta permintaannya.

“Akan tetapi, tidak mendesak juga sebenarnya [moratorium smelter RKEF]. Tanpa moratorium juga kan pasti orang [investor] sudah tidak ke arah situ, karena sudah banyak smelter-nya. Smelter RKEF itu sudah banyak,” ujarnya seperti dikutip dari bloombergtechnoz.com.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia akan memiliki 190 pabrik pemurnian atau smelter nikel.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan 190 smelter nikel itu terdiri dari 54 smelter yang sudah beroperasi, 120 smelter yang sedang tahap konstruksi, dan 16 dalam tahap perencanaan.

Dari 190 smelter tersebut, Julian mengatakan hanya 8 atau 9 smelter yang memiliki teknologi berbasis HPAL dan sisanya berbasis RKEF. Dari 190 itu total 54 yang sudah beroperasi, 120 yang sedang konstruksi, 16 dalam tahap perencanaan.

[red]

The post Ada Program Hilirisasi, Dirut MIND ID Malah Ajak DPR Moratorium Smelter Nikel appeared first on INDONESIAWATCH.