“Bayangin smelter yang sudah ratusan miliar, nggak bisa dapat suplai [bahan baku] harus lari kemana. Dan itu buat mereka [pemerintah] kok nggak mengaggap sebuah keanehan. Apakah mereka [pemerintah] nggak tahu. Tapi nggak mungkin nggak tahu,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, belum lama ini.

Baca juga:
Bos Holding MIND ID & Freeport Indonesia Bungkam Soal Somasi Tagihan Utang Proyek Smelter

Menurut Haykal, regulator rutin meminta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [RKAB] dari perusahaan tambang. Seharusnya, kata Haykal, regulator mengetahui suplai bijih besi ore yang beredar.

“Berarti identifikasinya nggak jalan. Terus pengusaha itu harus teriak kemana. Teriak ke Minerba [Ditjen Minerba Kementerian ESDM]. Nggak mungkin. Dihubungi aja nggak bisa, didatangi nggak bisa. Dan mereka nggak punya orang-orang yang bisa diajak bicara di lapangan,” katanya.

Sementara itu, lokasi tambang umumnya berada di remote area. “Dan peraturan dinaikkan ke atas, ke Jakarta semua. Untuk mengurus ke Jakarta menemui mereka susah, nggak mudah. Karena ketakutan hukum dan sebagainya. Semuanya jadinya serba nggak pasti. Tidak ada pegangan yang bisa dipegang oleh investor,” ujarnya.

Haykal mencontohkan salah satu smelter bijih besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang stop produksi setahun lebih. Penyebabnya, pasokan dari pemilik tambang belum masuk ke smelter.

Pemilik IUP Tambang terganjal RKAB dan izin Amdal. Di sisi lain, tidak semua pemegang IUP di daerah mampu memenuhi syarat-syarat teknis ketat yang diwajibkan oleh pemerintah.

“Kondisi ini jelas berdampak pada waktu dan biaya serta berkaitan langsung pada smelter yang mengandalkan konsistensi suplai dari pemegang IUP tersebut. Sementara di daerah tersebut hanya perusahaan daerah itu yang memiliki karakteristik bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan pabrik,” katanya.

Haykal meminta agar pemerintah serius melaksanakan program hilirisasi di Indonesia. Salah satunya strateginya dimulai dengan melakukan indentifikasi mendalam atas kendala-kendala yang dialami para smetler.

“Maka itu kami pernah usulkan agar pemerintah melakukan identifikasi mendalam terhadap smelter-smelter yang terkendala tersebut,” ujarnya.

[red]

The post Leletnya Birokrasi Sektor Tambang, Smelter Bijih Besi di Indonesia Gulung Tikar appeared first on INDONESIAWATCH.

‎Direktur Utama (Dirut) MIND ID, Hendi Prio Santoso, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, dikutip pada Kamis, (5/12), menyampaikan, sejumlah proyek itu untuk memperkuat penguasaan cadangan, kepemimpinan pasar, dan hilirisasi industri.

Baca juga:
Ada Program Hilirisasi, Dirut MIND ID Malah Ajak DPR Moratorium Smelter Nikel

‎Hendi menjelasan, setelah rampungnya integrasi hulu hingga hilir di bidang bauksit dan aluminium, pihaknya tidak lantas berpangku tangan.

‎“Kami ingin melakukan kontribusi yang lebih baik. Jadi total-total anggarannya Rp 20,6 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendi menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan oleh anak usaha MIND ID pada tahun 2025‎ nanti.

Adapun sejumlah proyek strategis yang akan dibangun pada tahun 2025, di antaranya ‎peningkatan kapasitas produksi proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat.

Proyek ini akan ‎digarap oleh PT Borneo Alumina Indonesia yang merupakan perusahaan patungan antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Inalum.
Fase 1 rencana kapasitas produksi 1 juta ton alumina, ditargetkan mulai beroperasi (COD) pada kuartal pertama 2025. Sedangkan Fase 2 dengan rencana kapasitas yang sama, masih menunggu keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID).

Selanjutnya, ‎pembangunan dua fasilitas smelter nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut). Smelter ini akan digarap oleh PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Untuk tahap pertama, adalah pembangunan RKEF FHT–Proyek Dragon: Kapasitas 88 ktNi, mulai pengerjaan EPC. Kedua, pembangunan HPAL–Proyek Dragon dengan Kapasitas 55 ktNi mixed hydroxide precipitate (MHP), direncanakan mulai pengerjaan EPC.

‎Kemudian Pembangunan Smelter Tembaga & Precious Metal Refinery (PMR) oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur (Jatim) dengan kapasitas mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan 6.000 ton per tahun lumpur anoda.

Smelter tembaga dan PMR tersebut ditargetkan dapat memproduksi 600.000 ton katoda tembaga per tahun dan emas sebesar 50–70 ton per tahun. Adapun, target ramp up produksi hingga mencapai kapasitas penuh pada 2025.

Setelah itu, pengembangan transportasi batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) oleh PT Bukit Asam (PTBA). Ini terdiri dari dua proyek.

[red]

The post MIND ID Butuh Rp20,6 Triliun untuk Proyek Prioritas 2025 appeared first on INDONESIAWATCH.