“Kalau saya tidak lupa itu punya Adaro, kemungkinan besar,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara, Sabtu (14/12).

Sejauh ini perizinan pengelolaan tambang untuk Muhammadiyah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan. “Sedang berproses,” katanya.

Sementara itu untuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), katanya, sudah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). “Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar,” ujarnya.

Adapun Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

[red]

The post Muhammadiyah Sebentar Lagi Garap Eks Tambang Milik Adaro appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, kedua aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. “Bisa disebut sebagai aturan haram,” ujar Yusri Rabu (31/7/2024).

Klasifikasi sebagai aturan haram, kata Yusri, bila dilihat dari perspektif Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022, diatur mengenai hierarki perundang-undangan yang menempatkan PP dan Perpres statusnya di bawah Undang-undang.

Yusri menegaskan, suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan atau menyimpangi peraturan yang lebih tinggi. “Dan berlakunya dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Jadi yang berlaku tetaplah UU Minerba yang lebih tinggi itu,” katanya.

CERI sangat prihatin, negara membuat aturan haram. “Bagaimana mungkin setingkat Deputy Perundang Undang Kementerian Sekretaris Negera sebagai palang pintu terakhir dalam menverifikasi dan menyetujui produk aturan hukum hasil harmonisasi antar kementerian bisa meloloskannya untuk ditanda tangani oleh Presiden,” ujar Yusri penuh heran.

Apalagi lahan batubara penciutan dari bekas PKP2B, Yusri menganalogikan, adalah tulang kering. Sementara dagingnya telah diberikan perpanjangan kepada para taipan dalam bentuk IUPK. “Ini sangat menyedihkan,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri, apa pun alasan yang sampaikan Presiden Jokowi, benar atau tidak, faktanya negara telah menciptakan aturan haram. “Apalagi kepada Ormas Keagamaan, sangat disayangkan. Sudahlah tulang kering dan haram lagi, kok dikasih. Dan diambil pula,” kata Yusri.

Yusri mengatakan penerbitan aturan-aturan haram ini menjadi tontonan tidak mendidik bagi rakyat. Menurutnya, Jokowi sedang menunjukkan karakter sesuka hatinya dalam menerapkan kebijakan dengan melanggar UU yang berlaku.

The post Sebut Perpres 76/2024 dan PP 25/2024 Aturan Haram, Pengamat: Kok Diambil Ormas Keagamaan? appeared first on INDONESIAWATCH.

Adapun aturan itu merupakan tindak lanjut dari penerbitan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sudah diteken Jokowi. Berikut beberapa pasal krusial yang ada di Perpres 76/2024:

Pertama di pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan. Artinya penawaran prioritas tidak lagi hanya diberikan kepada perusahaan BUMN.

Lalu di ayat (3) disebutkan, penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berlaku dalam jangka waktu 5 tahun. Artinya, jika setelah 5 tahun Perpres ini tidak diperpanjang, maka penawaran WIUPK prioritas kepada Ormas Keagamaan tidak lagi berlaku.

Kedua, di pasal 5B ayat (1) disebutkan bahwa yang menetapkan, menawarkan, dan memberikan WIUPK kepada Ormas Keagamaan adalah Menteri Investasi/ BKPM. Artinya, wewenang Menteri ESDM dipersempit.

Di Ayat (3) disebutkan, Badan usaha milik Ormas Keagamaan mengajukan permohonan IUPK melalui OSS. Dan Ayat (4) disebutkan yang menerbitkan IUPK untuk Ormas Keagamaan adalah Menteri Investasi/ Kepala BKPM.

Ketiga, di Pasal 5C ayat (2) disebutkan kepemilikan saham Ormas Keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Artinya, saham Ormas Keagamaan di badan usaha yang mendapatkan WIUPK dan IUPK, tidak boleh minoritas.

Lalu di ayat (3) disebutkan, Badan Usaha Ormas Keagamaan dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya. Artinya, eks PKP2B tidak boleh cawe-cawe di tambang yang dikelola Ormas Keagamaan.

Terakhir di pasal 12 ayat (1) disebutkan Badan Usaha milik Ormas Keagamaan dilarang memindahtangankan lahan dan/atau kepemilikan yang telah dialokasikan. Sayangnya, di Perpres ini tidak jelas sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut.
[red]

The post Ini Pasal-pasal Krusial di Perpres Tambang untuk Ormas Keagamaan appeared first on INDONESIAWATCH.