Jakarta, Indonesiawatch.id – Buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) yaitu Riza Chalid (MRC), diduga masih menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Indonesiawatch.id.
Padahal, Riza Chalid berstatus tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan sedang dicari penegak hukum. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, Riza Chalid aktif berbisnis di Indonesia melalui PT PPL.
Perusahaan ini disebut mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatera. MAKI meminta PT Pertamina (Persero) menelusuri seluruh kegiatan usahanya.
“Saya berharap Pertamina menyisir semua usahanya untuk melepaskan dari pengaruh dan bayang-bayang dari MRC. Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ujar Boyamin, (19/11).
Menurutnya, MRC diduga pernah masuk ke Indonesia melalui Balikpapan pada pertengahan Mei 2023. Ia disebut menggunakan penerbangan maskapai Malaysia dan berada di Indonesia selama sekitar dua hari.
MAKI menduga Riza Chalid dapat masuk ke Indonesia karena tidak lagi menggunakan paspor Republik Indonesia. “MRC leluasa masuk RI dikarenakan sudah tidak memakai Paspor RI. MRC diduga telah memiliki dua paspor negara asing dengan berganti nama Abdul Kareem,” ungkapnya.
MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera menyidangkan Riza Chalid secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. MAKI meminta Kejagung menerapkan dakwaan korupsi sekaligus pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. MAKI juga menyatakan tengah menyiapkan gugatan praperadilan untuk mendorong Kejagung menyidangkan Riza Chalid secara in absentia.
Sebagai langkah awal, MAKI mengaku telah mengirimkan somasi kepada Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 November 2026. “Langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin,” ujarnya.
[red]







