Jakarta, Indonesiawatch.id – Di republik yang semakin digital, kritik tak lagi selalu hadir dalam pidato panjang atau tulisan akademik. Ia datang dalam bentuk tagar yang ringkas, satir, dan mudah menular.

Misalnya, #kaburajadulu dan narasi “Indonesia gelap” adalah contoh paling mutakhir. Ia bukan sekadar tren, melainkan indikator berupa termometer yang mengukur suhu kepercayaan publik. Masalahnya, termometer itu tampaknya dibaca sebagai provokasi, bukan sebagai peringatan.

Respons kekuasaan yang defensif bahkan disertai tudingan adanya rekayasa dan kepentingan tertentu, menunjukkan satu hal yaitu defisit mendengar. Dalam literatur demokrasi deliberatif, ruang publik adalah arena pertukaran argumen, bukan panggung untuk menegasikan kritik.

Ketika negara memilih membantah ketimbang memahami, ia kehilangan kesempatan paling berharga dengan membaca dirinya sendiri melalui mata warga. Tagar tidak lahir dari ruang hampa.

Ia tumbuh dari pengalaman sehari-hari dengan harga bahan pokok yang terasa makin menekan, peluang kerja yang tidak sebanding dengan ekspektasi, serta persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya adil.

Berbagai survei opini publik berulang kali menegaskan, persepsi terhadap penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi menjadi penentu utama tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Di titik inilah kritik menemukan energinya.

Generasi muda yang kini mendominasi demografi tidak lagi tunduk pada pola komunikasi konvensional. Mereka berbicara dalam bahasa ironi. “Kabur” bukan semata-mata tindakan fisik meninggalkan negeri, melainkan metafora atas keinginan keluar dari situasi yang dianggap buntu. Membacanya secara harfiah adalah kesalahan analitik.

Dalam kajian sosiologi digital, ekspresi semacam ini disebut networked discontent yaitu ketidakpuasan yang terhubung dan beresonansi luas melalui jejaring.

Tagar sebagai early warning system

Alih-alih menjadi alarm, kritik justru diperlakukan sebagai ancaman. Pendekatan deterrence dengan mendeligitimasi, mencurigai, atau mengerdilkan, memang mungkin efektif meredam dalam jangka pendek. Namun, ia menyisakan residu, berupa kian lebarnya jurang kepercayaan. Negara tampak kuat di permukaan, tetapi rapuh di bawah.etapi ia menyisakan sisa, berupa kian lebarnya jurang kepercayaan. Negara tampak kuat di permukaan, namun rapuh di bawah.

Padahal, sejarah politik mengajarkan hal sederhana, bahwa legitimasi tidak dibangun dari penyangkalan, melainkan dari kemampuan memperbaiki diri. Kritik adalah bahan baku koreksi. Tanpanya, kebijakan mudah terjebak dalam echo chamber, berputar di ruang yang hanya memantulkan suara sendiri.

Di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap kepemimpinan nasional, kemampuan membaca sinyal sosial menjadi krusial. Bukan sekadar merespons dengan retorika, tetapi dengan tindakan yang terukur.

Isu-isu yang menyangkut keadilan hukum, integritas aparat, dan sensitivitas elite terhadap penderitaan rakyat tidak bisa dijawab dengan bantahan normatif. Ia menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer di kalangan sendiri.

Tagar #kaburajadulu seharusnya ditempatkan sebagai early warning system. Ia memberi tahu bahwa ada yang tidak beres dalam persepsi publik. Mengabaikannya berarti menunda masalah. Mendeligitimasinya berarti memperbesar masalah.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, ketika kritik dianggap gangguan, ketika suara publik dipilah-pilah, dan ketika kekuasaan lebih sibuk menjaga citra ketimbang memperbaiki substansi. Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan bukan ketegasan yang keras, melainkan ketegasan untuk mendengar.

Pada akhirnya, ukuran kekuatan kekuasaan bukan pada kemampuannya membungkam kritik, melainkan pada kesediaannya mengoreksi diri. Jika tagar dibaca sebagai cermin, bukan ancaman, maka republik ini masih punya peluang untuk belajar dan membenahi arah.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menghadirkan alternatif usaha ritel yang mampu bersaing dengan jaringan ritel modern yang sudah berkembang luas.

Melalui pembangunan gerai koperasi yang terstandar secara nasional, program ini diharapkan mampu menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari bahan pokok, pupuk, hingga gas elpiji.

Namun, hasil kajian yang dilakukan Transparansi Tender Indonesia (TTI) di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa implementasi pembangunan gerai koperasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Terutama dari aspek transparansi dan tata kelola pengadaan.

Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang mendapat penugasan pemerintah untuk mendukung suksesnya program ini. Secara konsep, desain gerai telah diseragamkan secara nasional dengan ukuran sekitar 20 x 30 meter atau luas bangunan sekitar 600 meter persegi.

Bangunan ini dirancang untuk menampung berbagai etalase produk kebutuhan masyarakat desa serta dilengkapi dengan fasilitas pergudangan yang terintegrasi dalam satu kompleks.

Jika merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan lahan pembangunan.

Dalam regulasi tersebut, Menteri Dalam Negeri diminta memastikan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota menyediakan lahan dari aset daerah atau aset desa dengan luas minimal 1.000 meter persegi, yang dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di masing-masing daerah.

Instruksi presiden tersebut juga menugaskan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas koperasi sesuai dengan prinsip praktik bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengadaan dapat dilakukan melalui skema swakelola, penyedia jasa konstruksi, maupun skema padat karya, termasuk melalui metode penunjukan langsung sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam rangka memastikan tata kelola pengadaan yang baik, pemerintah juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan pedoman dan regulasi pengadaan bagi PT Agrinas Pangan Nusantara.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, hasil pemantauan TTI di beberapa daerah di Aceh menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu temuan yang cukup mendasar adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek pada beberapa lokasi pembangunan gerai koperasi.

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, setiap proyek konstruksi pemerintah wajib memasang papan informasi proyek yang memuat antara lain nilai anggaran, sumber dana, nama penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Papan informasi proyek merupakan instrumen penting dalam memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana sebuah proyek pemerintah dilaksanakan, siapa pelaksana pekerjaan, serta bagaimana penggunaan anggaran negara dilakukan.

Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan gerai koperasi. Padahal, proyek yang dibiayai oleh anggaran negara semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip persaingan yang sehat, keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas.

Selain itu, TTI juga menilai bahwa pelibatan kontraktor lokal perlu diperluas agar kesempatan berusaha dapat dirasakan secara lebih merata oleh pelaku usaha di daerah. Pembangunan infrastruktur ekonomi desa seperti gerai koperasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Program Koperasi Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat strategis bagi penguatan ekonomi desa. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan gerai koperasi di daerah menjadi penting dilakukan. Transparansi dalam pengadaan, keterbukaan informasi kepada publik, serta pelibatan pelaku usaha lokal merupakan faktor penting agar program ini tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Tanpa perbaikan pada aspek tata kelola, program yang bertujuan memperkuat ekonomi desa ini berisiko kehilangan legitimasi publik. Sebaliknya, dengan pengawasan yang baik dan pelaksanaan yang transparan, Koperasi Merah Putih justru dapat menjadi model pembangunan ekonomi desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Notes: Tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami meminta Wali Kota Medan segera menarik Surat Edaran tersebut karena jelas bersifat diskriminatif, sebab hanya menyasar pedagang daging babi. Ini sangat meresahkan masyarakat, dan Wali Kota harus menjaga kondusivitas kota,” tegas Sahat saat dimintai tanggapan di sela-sela ibadah syukur awal tahun GAMKI di Sekretariat DPP GAMKI, Jalan Cirebon, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Sahat menyebut dirinya telah turun langsung ke Medan bersama DPD GAMKI Sumatera Utara dan DPC GAMKI Medan untuk melihat situasi di lapangan.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi. Pertama, ia membantah anggapan bahwa pedagang babi berjualan di wilayah yang mayoritas warganya bukan konsumen daging babi.

“Secara logika, apakah mungkin orang berdagang di lokasi yang tidak ada konsumennya? Mereka berdagang di lokasi tersebut karena jelas ada pembelinya. Tidak mungkin pedagang mau rugi,” ujar alumnus ITB Bandung itu.

Kedua, lanjut Sahat, rencana relokasi pedagang ke Pasar Sambo Medan juga dipertanyakan. Ia menilai pasar tersebut relatif sepi sehingga tidak menjanjikan keberlangsungan usaha para pedagang.

Sahat juga membantah tudingan bahwa aktivitas pedagang menyebabkan limbah berceceran. Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan, para pedagang memperoleh pasokan daging dari rumah potong hewan (RPH) resmi.

“Kami sudah melakukan pengecekan. Para pedagang memesan daging dari RPH, bukan memotong hewan di trotoar,” ujarnya.

Ia menyayangkan terbitnya Surat Edaran yang secara spesifik menyasar pedagang babi. Menurutnya, jika tujuan pemerintah kota adalah penataan, maka kebijakan tersebut seharusnya berlaku bagi seluruh pedagang yang berjualan di trotoar, tanpa pengecualian.

“Kalau tujuannya menata kota, silakan. Tapi artinya penertiban itu harus berlaku untuk semua pedagang di trotoar, seperti pedagang ayam dan lainnya. Jangan hanya menyasar pedagang tertentu, apalagi jika karena desakan kelompok tertentu,” katanya.

Sahat pun meminta Wali Kota Medan menarik edaran tersebut agar polemik tidak berlarut-larut.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kota lebih memprioritaskan penanganan persoalan lain yang dinilai mendesak, seperti banjir, narkoba, pencurian besi, dan berbagai tindak kejahatan yang kerap menjadi sorotan di Medan.

Sebelumnya, video yang menampilkan protes terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan terkait penjualan daging nonhalal viral di media sosial. Pemerintah Kota Medan membantah adanya larangan penjualan daging nonhalal dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya mengatur lokasi penjualan.

Sejumlah organisasi masyarakat di Kota Medan tetap memprotes kebijakan itu dan menilai pengaturan yang secara spesifik menyasar pedagang daging babi berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif.

[red]

The post Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Patut kita acungkan jempol, sikap tegas Ketua Komisi III Habiburokhman, dalam tayangan youtube tanggal 26 Februari 2026. Saat Ia memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat Komisi III bersama PT Hasana Damai Putra dan perwakilan masyarakat, menyangkut sengketa akses jalan ke mushola yang berada di areal perumahan PT Hasana Damai Putra.

Habiburokhman walaupun terkesan arogan, tetapi menunjukan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat. Bahkan mengusir keluar perwakilan dari PT Hasana Damai Putra, karena dipandang tidak tunduk pada aturan rapat di DPR.

Fenomena ketegasan dan keberpihakan kepada kepentingan publik Ketua Komisi III DPR, tampaknya tidak ditunjukan secara konsisten, dalam setiap RDP Komisi III DPR untuk menyelesaikan sengketa antara korporasi dengan rakyat.

***

Salah satu fakta dari Rapat Dengar Pendapat komisi III DPR, dengan Sdr Weldi Sumantri dan Sdr I Wayan Aditya pada Kamis 27 Maret 2025, terkait perkara penyerobotan lahan di Desa Kuala mandor Kalimantan Barat, oleh PT Bumi Pratama Katulistiwa, anak perusahaan Wilmar Group (perusahaan asing).

1. Hasil RDPU komisi III DPR memberikan rekomendasi sebagai berikut:
   Komisi III DPR meminta Kabid Propam Polda Kalimantan Barat, untuk melakukan evaluasi terkait penerbitan SP3, dengan laporan polisi nomor : L/K/167/IX/2005 tanggal 15 september 2005 dan dugaan penyalahgunaan kode etik profesi polri oleh oknum polda Kalimantan barat, terkait suap oleh PT Bumi Pratama Khatulistiwa untuk menerbitkan SP3.
2. Komisi III DPR mendukung upaya mediasi antara Sdr Weldi Sumantri dengan PT Bumi Pratama Khatulistiwa (Wilmar group), terkait ganti pelepasan ha katas lahan dan kompensasi pemakaian lahan selama 23 tahun, dengan akan memanggil PT Bumi Pratama Khatulistiwa ke komisi III DPR RI.
   Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh ketua komisi III DPR RI DR Habiburokhman SH MH.

Sudah hampir setahun rekomendasi Komisi III DPR RI ini dikeluarkan, alih-alih berharap ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersikap “galak”, seperti kepada PT Hasana Damai Putra, justru faktanya rekomendasi Komisi III DPR untuk memanggil Wilmar Group, menguap ditelan bumi.

Mencermati track record Wilmar Group adalah korporasi residivis, karena tindak kejahatan yang dilakukan terjadi berulang, diantaranya korupsi ekspor CPO, pengoplosan beras premium, kasus suap terhadap hakim.

Kerugian negara akibat kejahatan Wilmar Group sangat fantastik, mencapai hampir Rp 100 Triliun. Oleh karenanya menguapnya rekomendasi komisi III DPR RI khususnya pada poin untuk memanggil Wilmar Group, membuat publik berprasangka negative, mengingat prilaku Wilmar Group kerap menggunakan kekuatan dana, untuk membungkam setiap celah hukum yang dapat menjerat Wilmar Group. Publik masih menaruh harapan kepada komisi III DPR RI, untuk menuntaskan kasus kejahatan Wilmar Group yang amat merugikan rakyat kecil. Pertanyaannya seberapa besar nyali komisi III DPR untuk memanggil Wilmar Group.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup appeared first on INDONESIAWATCH.

Tidak ada yang keliru, ketika di awal menempatkan Budi Gunadi Sadikin (bukan dokter) sebagai Menteri Kesehatan. Persoalannya kemudian muncul, dipicu oleh kualitas kepemimpinan Budi Gunadi yang lemah menjaga lingkungan kerja yang guyub.

Konflik antara Menteri Kesehatan dengan komunitas medis, terjadi meluas bahkan menjadi konsumsi media massa. Ketika sebanyak 372 guru besar kedokteran dari berbagai universitas (termasuk FKUI dan UNPAD) menyatakan mosi tidak percaya kepada Menkes pada Juni 2025.

Mereka menilai kebijakannya menurunkan mutu pendidikan dokter spesialis dan bersifat terlalu politis. Budi Sadikin juga menggunakan kekuasaannya, dengan modus mutasi sebagai bentuk hukuman kepada tenaga medis.

Kemudian kepemimpinan Budi Sadikin, terjadi sentralisasi kewenangan dengan mengeksploitasi UU Kesehatan (omnibuslaw). Diantaranya menghapus peran rekomendasi IDI dalam pengurusan izin praktik dan mengubah masa berlaku STR menjadi seumur hidup.

Langkah ini dianggap sebagai upaya pelemahan organisasi profesi. Pernyataan kontroversial Menteri Kesehatan juga berimbas kepada publik, ketika Menkes menyebut pria dengan ukuran celana jeans di atas 32-33 berisiko lebih cepat meninggal dunia karena obesitas,

Kemudian Menkes mengatakan orang dengan gaji Rp15 juta pasti lebih sehat dan pintar dibanding yang bergaji Rp5 juta, karena kesehatan dan kepintaran adalah syarat mendapat gaji besar.

Budi Gunadi juga membuat statemen politik dungu, saat presiden sudah dijabat oleh Prabowo, masih menyebut Jokowi adalah “bos” nya.

Kebijakan arogan dan kontroversial teranyar Menteri Kesehatan, adalah melakukan mutasi yang berujung pemecatan seorang dokter senior di RSCM Dr. Pipprim Basarah Yanuarso ke RS Fatmawati.

Dr Piprim adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia dan mentor bagi calon dokter spesialis anak dan jantung. Mutasi Dr Pipprim sangat beraroma hukuman, mengingat selama ini Dr Piprim amat vokal memperjuangkan independensi kolegium dokter anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI.

Kepala Divisi Kardiologi Anak RSCM, Mulyadi, mengatakan pelayanan intervensi jantung anak ikut terdampak imbas mutasi Piprim ke RSUP Fatmawati. Menteri Kesehatan Budi Sadikin, adalah produk legacy kepemimpinan Jokowi.

Loyalitasnya amat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hal tersebut mengakibatkan kepentingan institusi yang disuarakan oleh komunitas media terabaikan. Sudah saatnya presiden Prabowo mereset ulang kabinet merah putih, untuk mendelete menteri-menteri abal-abal.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Sudah Saatnya Mengganti Menteri Kesehatan appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiwatch.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ternyata telah menuai kritik oleh berbagai kalangan. Bahkan dengan sikap sinis dan pesimistis, para pemerhati sosial dan politik, menuding program MBG tidak didukung regulasi yang transparan dan sarat oleh intervensi kepentingan politik kekuasaan.

Program MBG menjadi over simplifikasi masalah, jika dipandang mampu menyelesaikan berbagai masalah. Mencermati target MBG adalah untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menggerakan ekonomi lokal, nampaknya sebuah sasaran yang tidak muluk-muluk dan cukup realistis.

Hanya saja pengelolaan MBG, masih dipengaruhi oleh syahwat mengejar rente kawanan serakahnomik yang terdiri dari para oligarki, pejabat negara, aparat hukum dan makelar proyek plat merah.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG sekitar Rp 335 Triliun pada TA 2026, menjadi daya tarik para penikmat uang negara. Tampaknya mulai tersingkap praktek monopoli tata kelola dapur MBG, oleh kalangan elite legislative, elite partai politik, institusi polri, pejabat kejagung, kerabat pejabat negara, organisasi istri penegak hukum, oligarki dan organisasi relawan.

Jika terjadi pembiaran tata kelola program MBG tanpa konsep dan regulasi yang rasional, dapat dipastikan Presiden Prabowo adalah pihak yang harus menanggung beban tanggung jawab, atas penggunaan APBN yang tidak memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, anggaran besar tersebut lagi-lagi menjadi bancakan para pengejar rente kalangan serakahnomik. Sesungguhnya dibalik kekisruhan program MBG, ada secercah peluang untuk menata kembali program-program unggulan presiden Prabowo, menjadi stimulan penggerak mesin ekonomi kerakyatan melalui konsep mengintegrasikan MBG dan 38.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Kolaborasi MBG dan KDMP harus mendapat payung regulasi yang jelas dan pengawasan melekat, agar tidak mudah dibegal oleh kawanan serakahnomic. KDMP adalah satu-satunya offtaker dan penyedia semua kebutuhan pokok dapur MBG.

Keterlibatan KDMP akan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan adanya kepastian pasar bagi petani, peternak dan nelayan. KDMP harus diberi peran sebagai aggregator atau pengumpul produk hasil petani, peternak dan nelayan. Hasil panen dipastikan tidak jatuh ketangan tengkulak.

Keberadaan KDMP memberi jaminan stabilitas pasokan bahan baku kepada dapur MBG. Kebutuhan SPPG (dapur MBG) yang sangat besar, seperti kebutuhan beras, telur dan sayuran, koperasi dapat mengkoordinasikan jadwal tanam petani, agar pasokan selalu terjamin.

Anggaran MBG yang sangat besar, mencapai sekitar Rp1,2 triliun dan KDMP sebagai sentra pemasok bahan baku dapur MBG, dapat dipastikan mesin ekonomi desa akan bergerak cepat dan uang akan lebih lama beredar di desa.

Kolaborasi MBG dan KDMP akan menghasilan multiplier effect. MBG tidak sekedar memperkuat kualitas gizi anak Indonesia, tetapi memberi sumbangsih bagi pembangunan ekonomi desa. Penguatan kelembagaan ekonomi desa, dapat diwujudkan dengan performa koperasi tidak sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi koperasi mampu memiliki bisnis riil yang produktif dan berkelanjutan.

Tantangan terbesar yang setiap saat berpotensi menjadi ancaman, terhadap konsep ekonomi kerakyatan, justru datang dari inner circle kekuasaan presiden yang dikuasai oleh oligarki dan entrepreneur berwatak kapitalis.

Mereka selalu bersiasat untuk mempertahankan situasi statusquo, tetap terpelihara agar terus dapat menikmati luxury dan privilege. Mereka adalah sekawanan serakahnomik yang merupakan predator bagi ekonomi kerakyatan.

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara, menjadi kunci keberhasilan ekonomi kerakyatan. Tetapi dibutuhkan sosok pemimpin dengan kualitas negarawan, dimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat bukan pilihan, tetapi kewajiban yang harus diemban.

Sosok pemimpin yang berani menarik garis batas gerak maju untuk oligarki dan kelompok serakahnomik. Pertanyaannya adalah apakah presiden Prabowo, akan dicatat sebagai “bapak ekonomi kerakyatan” atau bangsa ini akan mengingat Prabowo sebagai presiden dengan citra “safety player”.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Lawan Praktik Serakahnomics di Program MBG Melalui Koperasi Desa Merah Putih appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Kasus kejahatan mega korupsi yang melibatkan individu maupun korporasi besar, telah membuka lembaran baru dalam khasanah kejahatan di negeri ini.

Jika dulu para pelaku mega korupsi, menggunakan kekerasan fisik dan terror sebagai alat tekan terhadap aparat penegak hukum, dengan sasaran untuk mempengaruhi putusan hukum. Kini dalam kasus dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Marcella Santoso selaku penasehat hukum korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

Ia diduga menggunakan modus baru dengan melibatkan jaringan buzzer, untuk menyebarkan konten negatif terhadap aparat hukum, terkait kasus tata kelola timah, importasi gula Kementerian Perdagangan, dan perkara terkait korporasi crude palm oil (CPO) .

Sosok Marcella Santoso yang juga diduga terlibat menyebarkan konten “Indonesia gelap” dan “RUU TNI”, tidak saja sebagai ancaman faktual terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan kasus korupsi, tetapi menjadi potensi kerawanan terbelahnya bangsa ini.

Tindakan Marcella Santoso memanfaatkan konten negative untuk memprovokasi publik, terbukti dipengaruhi oleh mensrea demi memperoleh keuntungan materi, sama sekali tidak dilandasi sebagai kritik social, untuk memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara. Marcella Santoso dapat diposisikan tidak sekedar sebagai makelar kasus, tetapi juga diduga sebagai makelar medsos .

Dalam kasus Marcella Santoso, perlu pelibatan publik untuk mengawal proses hukum agar tidak kemasukan angin. Mengingat begitu licinnya Marcella Santoso, terbukti mampu mempengaruhi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap tiga korporasi besar Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group, dalam kasus korupsi ekspor CPO. Walau akhirnya terungkap Marcella Santoso didakwa telah melakukan suap terhadap majelis hakim.

Keterlibatan penasehat hukum dan majelis hakim untuk menentukan keputusan hukum, adalah praktek mafia peradilan yang tidak dapat ditolerir, ditengah gurita korupsi menjarah seluruh sendi kehidupan masyarakat dan mengakibatkan kemiskinan bangsa ini.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Marcella Santoso, Modus Penggunaan Buzzer & Halangi Proses Hukum Kasus Korporasi Besar appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, ibarat mengejar maling di kampung maling. Membuat aparat penegak hukum, dituntut bekerja ekstra, karena tidak hanya mengejar sang maling, tetapi harus berhadapan dengan praktik obstruction of justice.

Banyak kalangan terlibat mempengaruhi opini hukum untuk melepaskan sang maling dari jeratan hukum. Kasus mega korupsi Pertamina yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto, putra sang God Father Gassoline, adalah episode teranyar dari sinetron pemberantasan korupsi, dengan judul “Selamatkan Kerry”.

Menjelang sidang pembacaan tuntutan hukum terhadap Kerry Adrianto, telah terjadi secara masif framing yang dipandang sebagai strategi menghalang-halangi jalannya proses hukum. Berkembang narasi keterlibatan Kerry melalui perusahaannya, seperti PT Orbit Terminal Merak (OTM), adalah hubungan bisnis antar perusahaan (Business to Business) yang sah.

Mereka berargumen bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM). Menyerang aspek teknis dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diklaim dakwaan bersifat kabur (obscuur libel) karena adanya perbedaan tempus delicti (waktu kejadian) antara surat penetapan tersangka dengan surat dakwaan.

Bahkan Rhenald kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli menyatakan, kekhawatirannya bahwa kasus ini akan membuat pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar.

Persidangan kasus Kerry Adrianto, patut dicurigai dan membutuhkan pengawasan publik, agar koruptor tidak seenaknya bisa gunakan uang haram, untuk membangun opini menyesatkan. Amat kasat mata, ada upaya untuk mengaburkan fakta persidangan yang dapat dijadikan bukti untuk mematahkan argument, bahwa kerja sama tersebut terbatas pada penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).

Mengamati proses sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik Kerry, sesungguhnya mengungkap sepak terjang mafia migas di pertamina.

Merujuk pada pengakuan di persidangan Karen Agustiawan mantan dirut Pertamina, dalam sidang kasus korupsi Kerry, menjadi kunci untuk membuka kotak pandora. “Kebusukan bisnis Kerry” yang mengeksploitasi relasi kekuasaan untuk menekan Pertamina.

Karen memberikan kesaksian bahwa, saat menghadiri resepsi pernikahan seorang pejabat di Hotel Darmawangsa, telah didatangi Kerry untuk memperkenalkan diri sebagai anak Riza Chalid. Masih di acara resepsi pernikahan tersebut, karen dihampiri oleh dua orang pejabat negara dan duduk dalam satu meja.

Kedua pejabat negara tersebut meminta Karen memfasilitasi dan membantu bisnis Riza Chalid dan anaknya, khususnya untuk terminal bahan bakar minyak PT Orbit Terminal Merak.

Pertemuan Karen dengan Kerry, kemudian disusul dengan 2 orang pejabat negara belakangan diketahui bernama Purnomo Yusgiantoro dan Hatta Radjasa. Patut diduga ini bagian dari skenario Kerry untuk menekan Karen.

Modus intimidasi halus dengan menggunakan pejabat negara, untuk dapat menguasai bisnis tertentu, adalah salah satu praktik organisasi mafia. Dihadapkan pada fakta di atas, sangat naif jika seorang profesor Kasali dalam kapasitas sebagai saksi ahli, memberikan keterangan tendensius “ menimbulkan kecemasan pengusaha muda takut berbisnis atau bekerja sama dengan BUMN karena adanya risiko pidana pada keputusan bisnis yang wajar”.

Apakah mengeksploitasi relasi kekuasaan yang dilakukan Kerry, untuk mendapat fasilitas bisnis di pertamina, dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang wajar. Bercermin dari kasus korupsi Kerry, tidak saja terkait soal kerugian negara, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terkikisnya etika moral dan hukum, untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Kita harus berani jujur untuk memandang kasus Kerry, sebagai pelajaran berharga bagi pengusaha muda, agar menjauhkan cara-cara tidak elok dalam berbisnis, karena kesuksesan yang bermartabat, hanya dapat diraih oleh kerja keras, bukan dengan mendompleng sukses orang tua.

Kuatnya indikasi terjadinya peradilan sesat dalam kasus korupsi Kerry, perlu keterlibatan publik untuk melakukan pengawasan, sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Waspada Manipulasi Opini Publik Demi Operasi Penyelamatan Kerry Riza Chalid appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ibnu Khaldun sosok pemikir Islam memberikan definisi negara adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewibawaan. Dengan kata lain, negara adalah sarana bagi sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Kedaulatan sebuah negara, adalah batas territorial negara yang berkekuatan hukum dan diakui oleh dunia internasional, demi melindungi rakyat yang mendiaminya. Ironinya di negeri ini, kekuasaan negara telah abai menjalankan fungsi dan tugasnya, mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Kedaulatan yang telah disepakati berada ditangan rakyat, telah direnggut oleh ketamakan pemilik modal yang dilindungi oleh oknum pejabat negara dan aparat hukum. Rakyat sebagai tuan rumah dari bangunan megah bernama Indonesia, hanya diberi kesempatan untuk mengais residu pembangunan. Hari ini rakyat tersisih secara ekonomi, politik, kultural dan hukum.

Ketamakan korporasi asing telah menjarah hajat hidup rakyat, adalah potret gagalnya negara menjamin kelangsungan hidup rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan rasa keadilan.

Berpuluh tahun Wilmar Group mengeksploitasi sektor kebutuhan pokok rakyat, seperti minyak goreng, gula dan beras, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi demi memperkaya owner dan para pejabat negara yang rakus.

Ratusan triliun rupiah telah diperoleh Wilmar Group, tetapi negara sudah berbangga diri mengembalikan sebelas triliun rupiah uang yang diambil Wilmar Group, tanpa mampu menyeret otak pelaku perampokan ke meja hijau.

Berbagai satuan tugas dibentuk untuk mengejar para penjarah kekayaan alam negara, tetapi selalu berdalih untuk mengatasi kerugian negara, tanpa sedikitpun berfikir kerugian rakyat.

Bagaimana negara menegakan supremasi hukum, ketika seseorang ditangkap karena melakukan pembelaan diri dari aksi pembegalan. Sementara pelaku aksi perampokan terhadap hajat hidup rakyat, masih bebas menghirup udara segar, bahkan masih punya kesempatan untuk berbisnis.

Negara selalu alpa ketika hukum tajam ke rakyat, sementara keadilan hadir hanya diatas podium kenegaraan dan di forum rapat eksekutif dan legislatif. Aparat hukum tidak berani berikrar, menjaga keadilan rakyat sampai titik darah penghabisan.

Kasus penyerobotan lahan rakyat oleh Wilmar Group, adalah potret kecongkakan korporasi asing yang tidak saja mencederai rasa keadilan, tetapi telah merenggut kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri.

Secara administrasi, Badan Pertanahan Nasional telah menegaskan status kepemilikan lahan adalah milik masyarakat. Dengan arogan salah satu anak perusahaan Wilmar Group, terus merambah lahan rakyat untuk membuka kebun sawit.

Kemudian Wilmar Group mengakui telah menyerobot lahan rakyat dan meminta pihak yang dirugikan mengajukan klaim kepada Wilmar Group. Pihak pemerintah daerah memfasilitasi niat baik Wilmar Group, namun ternyata Wilmar Group ingkar janji, untuk memenuhi klaim rakyat.

Upaya untuk memperoleh keadilan, telah dilakukan melalui gelar rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI, dengan salah satu rekomendasi Komisi III, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengevaluasi penghentian penyidikan kasus penyerobotan lahan oleh Wilmar Group dan akan memanggil Wilmar Group .

Seperti banyak kasus sengketa lahan antara rakyat dengan korporasi asing, akhir cerita rakyat harus menanggung derita kekalahan. Begitulah yang dialami masyarakat di Pontianak Kalimantan Barat, harus dikalahkan karena aparat negara rakus melahap uang haram.

Keterlibatan oknum pejabat negara, ternyata hanya menambah panjang daftar suap yang harus dikeluarkan Wilmar Group. Belum lagi sikap pengecut kejaksaan agung, dengan alasan karena sengketa antara rakyat dan korporasi asing, maka kejagung tidak berwenang menanganinya.

Apakah Kejagung tidak paham bahwa kewajiban negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Apakah kerugian rakyat tidak dipandang sebagai kerugian negara. Kepada presiden Prabowo yang menuding ada pihak-pihak yang menjadi antek asing, untuk merongrong kewibawaan presiden, inilah moment untuk mengungkap siapa antek asing atau londo ireng yang menggerogoti harkat dan martabat bangsa.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

The post Rakyat Mendesak Presiden Hentikan Bisnis Wilmar Group di Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit menyampaikan pernyataan beraroma sarkasme dan narsis. “ Saya menolak Polri di bawah kementerian”.

Listyo menambahkan bahwa meletakan Polri di bawah kementerian, akan melemahkan Polri, negara dan presiden. Listyo Sigit mengakhiri pernyataannya dengan gaya bahasa hiperbola “ saya minta kepada seluruh jajaran untuk pertahankan hingga titik darah penghabisan”.

Tepuk sorai jajaran komisi III DPR disertai dengan yel-yel “manyala Kapolri”, menyambut pernyataan kapolri, mengisyaratkan sebuah ekspresi kemenangan politik, dalam rangka mempertahankan dominasi kekuasaan negara dan merebut kembali suksesi kepemimpinan nasional pada 2029.

Fenomena perilaku kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit yang mengangkangi otoritas pimpinan negara dan terjadi berulang kali, dapat digolongkan sebagai Toxic Leadership. Implikasi dari toxic leadership dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja institusi.

Rapat kerja komisi III DPR dengan kapolri yang sarat oleh drama politik unjuk kekuatan, ternyata telah memicu gaduh politik nasional. Pasalnya para loyalis Prabowo, mulai membangun narasi politik kemarahan Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit yang dipandang tidak lagi memiliki etika dalam bernegara.

Sikap loyalis Prabowo tersebut, justru berdampak semakin terdegradasinya kepercayaan publik terhadap presiden. Publik tidak butuh presiden yang hanya sekedar bisa marah, tetapi mampu mengerahkan seluruh energi kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan, untuk membrangus simpul-simpul ketidak adilan, praktek politik sandera, manipulasi undang-undang dan prilaku korup maupun toxic leadership.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa beban kekuasaan pemerintahan Prabowo semakin multi dimensional. Aspek lingkungan internal presiden Prabowo, penyumbang terbesar carut marutnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Contoh paling aktual adalah buruknya pola komunikasi pejabat negara menjadi pemantik meluasnya kemarahan publik. Tidak berlebihan jika dikatakan Pemerintahan Prabowo sedang dihadang oleh krisis komunikasi. Hal ini akibat kegagalan para pejabat negara dalam memahami sentimen publik, penggunaan bahasa dari hati dan menerapkan komunikasi yang empatik.

Pernyataan Kapolri Listyo Sigit di rapat kerja Komisi III DPR, adalah potret miskinnya budi pekerti pejabat negara dan cermin dari gaya komunikasi feodal yang sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang beradab.

Dihadapkan oleh semakin akutnya dekadensi moral dan kultural dilingkungan internal presiden Prabowo, seyogyanya agar dipahami oleh loyalis Prabowo, bahwa persoalan bangsa ini, tidak dapat diselesaikan hanya dengan narasi politik “kemarahan presiden”.

Obsesi bangsa ini tidak muluk-muluk dalam memberi kriteria sosok presiden. Bangsa ini rindu kehadiran sosok pemimpin yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sosok pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan menempatkan serendah-rendahnya para pejabat hukum yang menjual kehormatannya.

Bagi pemimpin yang dinadinya mengalir darah negarawan, pekerjaan mengungkap kasus jokowi dan mengganti kapolri maupun para menteri korup, semudah membalik telapak tangan. Ingat sebesar apapun kezoliman tidak akan pernah bisa kuasa, tapi sekecil apapun kebenaran tidak akan bisa binasa.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Loyalis Prabowo Bocorkan Kemarahan Presiden kepada Kapolri appeared first on INDONESIAWATCH.