Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (27/10/2026). Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni satu tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan Gabriel terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan kegiatan niaga.

Jika denda Rp10 juta tidak dibayar, Gabriel harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 10 hari. Salah satu pertimbangan yang meringankan hukumannya adalah Gabriel belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Sidang putusan tersebut dihadiri JPU dan tim penasihat hukum Gabriel dari LBH Peradi Profesional. Tim pembela terdiri atas Juhari Siahaan, Irman Bunawolo, Ahmad Yusran, dan Maruli Rajagukguk.

Persidangan juga dipantau oleh perwakilan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Pemantauan itu diajukan melalui surat resmi tim penasihat hukum untuk mendorong proses peradilan yang transparan dan akuntabel.

Perkara ini sebelumnya menjadi sorotan setelah tim penasihat hukum mempersoalkan pembuktian unsur pidana yang didakwakan kepada Gabriel.

Dalam persidangan, Gabriel membantah menyalahgunakan LPG 3 kilogram bersubsidi untuk kepentingan komersial skala besar. Ia menyatakan aktivitas pengisian ulang gas portabel tersebut awalnya dilakukan untuk konsumsi pribadi.

Tim pembela juga menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli metrologi legal dalam persidangan.

Menurut tim pembela, keterangan para ahli mengarah pada pandangan bahwa perkara tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi atau pembinaan. Mereka menilai hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum berbeda. Hakim menyatakan unsur pidana yang didakwakan jaksa telah terpenuhi.

Perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum pidana tersebut menjadi salah satu hal yang masih dicermati tim penasihat hukum.

Menanggapi putusan tersebut, Gabriel bersama tim penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sikap itu disampaikan setelah Gabriel berkonsultasi dengan tim pembelanya di ruang sidang.

Meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa, tim penasihat hukum masih mencermati pembuktian perkara dan penerapan pasal pidana terhadap Gabriel.

“Kita akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam masa tenggang yang tersedia sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” ujar salah satu tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk.

[red]

The post Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara appeared first on INDONESIAWATCH.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai secara internal oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Jakarta.

Tim dosen yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas A’immatul Fauziyah, S.Gz., M.Si., Dr. dr. Sofia Wardhani, MKK., dan AMgr. Ajeng Mustika, S.Gz., bersama mahasiswa Program Studi Gizi UPN “Veteran” Jakarta.

Pelatihan bertajuk “Kombucha Empowerment: Optimalisasi Hasil Panen Melalui Diversifikasi Produk Olahan Rambut Jagung Berkonsep Green Economy pada Kelompok Tani di Depok” itu memperkenalkan pengolahan rambut jagung menjadi minuman kombucha.

Rambut jagung yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal diolah menjadi produk minuman bernilai tambah. Inovasi ini diharapkan dapat membantu petani mengembangkan diversifikasi produk berbasis pangan lokal.

“Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri oleh kelompok tani sehingga hasil pertanian yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ujar A’immatul Fauziyah, S.Gz., M.Si., salah satu anggota tim dosen.

Edukasi Gizi dan Ekonomi Hijau
Selain praktik pengolahan pangan, peserta mendapatkan edukasi mengenai konsep green economy atau ekonomi hijau. Materi ini disampaikan oleh Widayani Wahyuningtyas, S.E., M.M.

Peserta juga mendapatkan materi mengenai Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) dan pemanfaatan kombucha teh rambut jagung. Materi tersebut disampaikan oleh A’immatul Fauziyah.

Kegiatan diawali dengan registrasi dan pembukaan oleh ketua RW setempat. Peserta kemudian mengerjakan pretest untuk mengukur pengetahuan awal sebelum mengikuti sesi edukasi.

Setelah pemaparan materi dan diskusi, peserta mengerjakan post-test. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat perubahan pengetahuan setelah kegiatan edukasi.

Petani Praktik Langsung
Pelatihan dilanjutkan dengan praktik pembuatan kombucha teh rambut jagung. Mahasiswa Program Studi Gizi memandu proses tersebut.

Sebelum praktik, peserta menyaksikan video tutorial mengenai tahapan pembuatan kombucha. Peserta kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mempraktikkan proses pengolahan dengan pendampingan tim.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan praktik berlangsung. Mereka berkesempatan mempelajari proses pengolahan bahan pertanian menjadi produk minuman.

Tim dosen berharap pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan kelompok tani dalam mengolah hasil pertanian. Diversifikasi produk juga diharapkan membuka peluang usaha baru dan meningkatkan nilai ekonomi bahan pangan lokal.

[red]

The post Dosen UPN Veteran Jakarta Latih Petani Depok Olah Rambut Jagung Jadi Kombucha appeared first on INDONESIAWATCH.

Aqil mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut telah diperiksa kepolisian. Namun, identitas mereka belum diumumkan kepada publik.

“Kita berharap Polda Sumsel segera membuka data-data 20 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla,” kata Aqil.

Menurut Aqil, MSI telah mengetahui sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Pihaknya ingin mencocokkan informasi tersebut dengan pengumuman resmi kepolisian dan data konsesi perusahaan.

Aqil menilai keterbukaan informasi diperlukan agar penanganan karhutla berjalan transparan. Ia juga mendesak aparat menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab.

MSI juga menyoroti dampak karhutla. Aqil mengatakan karhutla di Sumatera Selatan telah mengganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya juga dirasakan di sektor Pendidikan, perekonomian dan kesehatan.

Ia menyebut sejumlah sekolah sempat diliburkan akibat kondisi yang ditimbulkan karhutla. Masyarakat juga menghadapi persoalan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Mantan Pengurus BEM Nusantara ini menyebut angka kasus ISPA mencapai puluhan ribu dengan korban ratusan ribu orang. Menurut Aqil, kebakaran di sejumlah kabupaten Sumsel, turut memengaruhi aktivitas perekonomian.

Aqil menduga pertimbangan efisiensi biaya menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik pembakaran lahan. Menurut dia, sebagian perusahaan mungkin menganggap pembakaran lebih murah daripada menggunakan alat berat untuk membuka lahan. “Lebih efisien membakar,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan. Aqil meminta aparat mengusut kasus karhutla secara menyeluruh. Ia juga mendesak kepolisian mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti penyelidikan.

Aqil mengatakan MSI telah berupaya membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sebelum karhutla meluas. Menurut dia, MSI menawarkan kerja sama untuk menyosialisasikan dampak karhutla dan mendorong pencegahan di wilayah rawan kebakaran.

Aqil mengaku telah menyampaikan komunikasi kepada Kapolda Sumatera Selatan dan gubernur. Namun, ia menilai respons yang diterima masih minim. “Giliran sekarang sudah seperti ini, baru panik,” kata Aqil.

Ia menilai pemerintah dan aparat seharusnya merespons upaya pencegahan sejak dini. Terlebih, menurut dia, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berulang kali mengalami kebakaran setiap tahun.

Selain mendesak pengungkapan perusahaan, Aqil mempertanyakan efektivitas bantuan pemerintah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

Ia menilai penyaluran bantuan dan penanganannya berjalan lambat. Namun, rincian nilai bantuan, realisasi anggaran, serta pihak penerima belum dijelaskan dalam wawancara tersebut.

Aqil juga menyoroti dugaan kekerasan terhadap anggota MSI saat demonstrasi di Mapolda Sumatera Selatan. Ia mengatakan sejumlah rekannya dipukuli oleh oknum yang disebutnya bertindak secara premanisme.

Menurut Aqil, demonstrasi itu dilakukan untuk mendesak kepolisian mengungkap kasus karhutla. MSI mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan dan menindak pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mendesak APH segera menyelesaikan kasus karhutla dan menindak para tersangka yang terlibat dalam kebakaran hutan,” ujarnya.

[red]

The post MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla appeared first on INDONESIAWATCH.

ADO menilai kepastian hubungan kemitraan belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi. Kritik tersebut disampaikan ADO dalam dokumen Catatan Organisasi sebagai Tanggapan Perpres Nomor 27 Tahun 2026, tertanggal 18 Oktober 2026.

Organisasi ini menyoroti posisi tawar pengemudi, penentuan tarif, hingga tanggung jawab perusahaan platform. “Persoalannya adalah apakah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjawab akar persoalan atau hanya memberikan kepastian administratif kepada sebuah model bisnis yang selama ini terus dipersoalkan pengemudi,” kata Taha Syafaril. Ketua Umum ADO dalam keterangan resminya.

Taha mempertanyakan penempatan pengemudi dalam kerangka usaha mikro dan kemitraan. Menurut organisasi ini, status tersebut berisiko membuat pengemudi tetap menanggung biaya operasional dan ketidakpastian pendapatan.

Biaya itu meliputi kendaraan, perawatan, bahan bakar, dan risiko kecelakaan. Sementara itu, keputusan penting dalam platform tetap berada di tangan perusahaan.

Taha juga menyoroti keterbatasan pengemudi dalam menentukan tarif, memperoleh pesanan, serta merundingkan syarat kerja sama. Organisasi ini turut mempertanyakan mekanisme jaminan sosial dan algoritma yang menentukan pesanan serta tarif.

Menurut Taha, pemerintah tidak seharusnya berhenti pada penetapan status hukum kemitraan. Pemerintah perlu memeriksa bagaimana hubungan antara perusahaan dan pengemudi berlangsung dalam praktik.

“Yang harus diperiksa adalah bagaimana hubungan itu benar-benar berjalan, seberapa besar posisi tawar pengemudi, dan perlindungan apa yang dapat mereka tuntut ketika dirugikan,” ujar Taha.

Taha meminta pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dan perusahaan platform dalam penentuan tarif serta potongan aplikasi. Penentuan tersebut, menurut organisasi ini, perlu memperhitungkan pendapatan yang layak dan keberlanjutan usaha.

Selain persoalan tarif, Taha mempertanyakan kejelasan perlindungan bagi pengemudi taksi online roda empat. Mereka juga menanggung biaya perawatan, cicilan kendaraan, penyusutan nilai kendaraan, dan risiko operasional. Taha meminta pemerintah menjelaskan bagaimana perlindungan bagi pengemudi roda empat akan diatur.

Organisasi tersebut juga mendesak transparansi dalam penyusunan Perpres. Taha meminta pemerintah menjelaskan organisasi pengemudi yang dilibatkan, masukan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum dan ekonomi di balik penegasan hubungan kemitraan.

Taha turut menyoroti pertanggungjawaban perusahaan platform. Menurut mereka, pembatasan biaya aplikasi dan keberadaan pusat pengaduan belum otomatis menjamin pendapatan bersih yang layak atau menyelesaikan kerugian pengemudi.

Karena itu, Taha mengharapkan aturan yang dapat ditegakkan. Organisasi ini juga menuntut pengawasan nyata, sanksi yang jelas, dan mekanisme pemulihan bagi pengemudi yang dirugikan. “Negara harus menjawab, bukan sekadar meminta pengemudi percaya,” ujar Taha.

Dalam pernyataannya, Taha juga mengingatkan pengemudi untuk mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan mereka. Hal ini termasuk mencari sumber pendapatan alternatif jika pekerjaan transportasi daring semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Taha menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti menyerah dalam memperjuangkan perlindungan pengemudi. Organisasi ini tidak meminta pemerintah memusuhi perusahaan aplikasi. Taha mendorong negara menjalankan kewenangannya secara adil.

Bagi Taha, persoalan utama kini adalah apakah Perpres tersebut benar-benar memperkuat perlindungan pengemudi atau sekadar memberikan kepastian kepada sistem yang membuat posisi tawar mereka tetap lemah.

[red]

The post Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan appeared first on INDONESIAWATCH.

Gabriel menghadapi tuntutan satu tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah atas dugaan pelanggaran hukum dalam penjualan gas portable untuk keperluan berkemah. Menurut Said, Gabriel sebelumnya bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta.

Gabriel mulai menjual gas portable melalui media sosial karena memiliki hobi camping. Said mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kuasa hukum Gabriel, kliennya tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut dipersoalkan secara hukum.

“Kalau memang ada kesalahan, kenapa tidak dilakukan pembinaan? Kenapa harus langsung dipenjara?” kata Said seusai menyoroti perkara tersebut.

Menurut Said, Gabriel telah menjalani penahanan selama sekitar lima hingga enam bulan. Selama proses hukum berlangsung, Gabriel disebut kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sementara biaya tempat tinggal serta kewajiban keuangannya menunggak.

Kuasa hukum Gabriel, Maruli Rajagukguk, mengatakan kliennya juga mengalami tekanan psikologis selama menjalani penahanan. Ia menyebut proses hukum tersebut turut mengganggu rencana Gabriel untuk menikah dan membangun kehidupan keluarga. Ibu Gabriel juga dilaporkan sakit.

Said berharap majelis hakim mempertimbangkan latar belakang Gabriel, fakta persidangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang dialaminya. Ia menilai pendekatan pembinaan perlu dipertimbangkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap Gabriel bisa dibebaskan. Kalau memang diperlukan pembinaan, lakukan pembinaan,” ujarnya.

Said menegaskan kehadirannya di persidangan bertujuan melihat langsung proses hukum sekaligus memberikan dukungan moral kepada Gabriel dan keluarganya. Ia mengatakan harapannya tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi majelis hakim.

“Kami tidak bermaksud mengintervensi independensi hakim. Tetapi demi kemanusiaan dan rasa keadilan, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kondisi Gabriel,” kata Said.

Selain meminta agar kondisi Gabriel dipertimbangkan dalam putusan, Said berharap perusahaan tempat Gabriel sebelumnya bekerja bersedia mempertimbangkan untuk mempekerjakannya kembali apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Said, perkara tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan tingkat pemahaman seseorang dalam penegakan hukum, tanpa mengabaikan proses pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku,” ujar Said.

[red]

The post Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan appeared first on INDONESIAWATCH.

Acara yang dihadiri sekitar 100 orang itu digagas oleh Kiemas, pemilik Beyond Enterprise. Menurut Kiemas, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan kebangsaan sekaligus dorongan agar penyelenggara negara mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dua pembicara utama, Roy Suryo dan Sri Radjasa, menyampaikan kritik terhadap penegakan hukum dan penanganan sejumlah perkara yang mereka nilai bermasalah. Acara kemudian ditutup dengan pandangan politik Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko.

Roy Suryo membahas persoalan ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai aparat penegak hukum belum memberikan kepastian dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Roy mengklaim memiliki bukti yang menurutnya menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi tidak asli serta Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia juga menuding aparat penegak hukum tidak independen dalam menangani perkara yang berkaitan dengan keduanya.

Namun, klaim mengenai keaslian ijazah dan kualifikasi pendidikan tersebut merupakan pernyataan Roy yang memerlukan verifikasi berdasarkan bukti dan proses hukum yang relevan. “Saya tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan tegak,” ujar Roy.

Sri Radjasa Kritik Penanganan Perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha
Dalam sesi berikutnya, Sri Radjasa menyoroti penanganan perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha. Ia menggunakan istilah state capture corruption untuk menggambarkan dugaan korupsi yang menurutnya telah memengaruhi kebijakan dan lembaga negara.

Radjasa menuding sejumlah pejabat dan tokoh politik, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, terlibat dalam persoalan tersebut. Ia juga mengkritik proses penyidikan hingga persidangan yang dinilainya bermasalah.

Radjasa secara khusus menyampaikan tudingan terhadap Febrie Adriansyah. Ia menilai Febrie berperan dalam penanganan perkara yang menurutnya tidak mencerminkan keadilan. Radjasa juga menuduh adanya rekayasa penetapan tersangka, penggelembungan kerugian negara, serta perampasan aset pihak yang dianggapnya sebagai korban.

Tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pernyataan Radjasa dalam forum tersebut dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa dukungan bukti yang dapat diverifikasi.

Radjasa turut menyoroti besarnya kerugian yang menurut perhitungannya ditanggung nasabah dan negara. Ia menyebut nasabah yang dinilainya tidak bersalah menanggung kerugian lebih dari Rp18,6 triliun. Ia juga menyatakan negara telah mengeluarkan Rp32 triliun untuk penyehatan Jiwasraya.

Menurut Radjasa, persoalan tersebut berdampak terhadap kehidupan para nasabah, termasuk nasabah Jiwasraya dan Wanaartha. “Agar penyelesaian perkara dilakukan secara transparan dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan,” ujar Radjasa.

Soenarko Desak Pemerintah Berpihak kepada Rakyat
Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko, yang menyampaikan pandangan politik pada bagian akhir acara, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengoreksi kebijakan pemerintah.

Menurut Soenarko, publik tidak seharusnya ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Soenarko menilai persoalan Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha merupakan masalah yang membutuhkan perhatian bersama.

Pada akhir kegiatan, para peserta menyepakati komitmen untuk mengawal penyelesaian perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha, serta persoalan ijazah yang mereka persoalkan. Komitmen tersebut menjadi penutup rangkaian diskusi yang berisi kritik terhadap penegakan hukum dan tata kelola negara.

[red]

The post Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya appeared first on INDONESIAWATCH.

Pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 ternyata tak lebih dari sekadar seremonial kenegaraan. Ekspektasi publik akan hadirnya sosok presiden berwatak negarawan, yang setiap ucapan dan tindakannya semata-mata demi kemaslahatan rakyat, tampaknya masih jauh panggang dari api.

Realitas kebijakan negara saat ini hanya berkutat pada upaya mempertahankan dan mengamankan warisan (legacy) kekuasaan sebelumnya. Kebijakan negara semata-mata dikerahkan demi merawat status quo.

Oligarki dan pejabat tinggi yang merampok uang negara tetap memperoleh kemewahan (luxury) dan hak istimewa (privilege), sementara rakyat tidak pernah beranjak dari posisi semula sebagai pihak yang selalu dikorbankan. Kedaulatan politik dan hukum semakin dijauhkan dari rakyat sebagai pemilik sahnya.

Makna negara yang semestinya dikemas dari nilai sejarah, budaya, adat istiadat, serta perilaku kolektif yang membentuk identitas bangsa, kini kian terkikis oleh perilaku jahiliah para pemimpinnya.

Tugas mulia negara untuk melindungi segenap tumpah darah telah bergeser fungsi menjadi sekadar alat pemuas syahwat kekuasaan para pemangku kebijakan. Negara memang tetap berdiri, tetapi ia tegak di atas pondasi kebohongan, muslihat, dan kelicikan pemimpinnya.

Siklus peradaban Indonesia sesungguhnya sedang berputar mengelilingi orbit kehidupan dari keterpurukan menuju kehancuran, akibat runtuhnya legitimasi rakyat atas kekuasaan negara dan tersisihnya pemimpin bangsa yang amanah.

Membaca riwayat perjalanan rakyat kecil di negeri ini sejak Indonesia merdeka hingga kemerdekaan kehilangan makna spiritualnya, mereka tidak pernah beranjak dari kemiskinan dan proses dimiskinkan, dari ketidakadilan hingga kezaliman. Bagi mereka yang dangkal akidahnya, potret rakyat kecil yang merana ini seakan mengesankan Tuhan sedang menutup mata dan abai.

Namun sesungguhnya, rakyat yang berbekal kesabaran demi mengharap rida Allah SWT sedang digembleng untuk hancur lalu bangkit kembali. Mereka adalah bangsa tangguh yang tidak lekang didera kesewenang-wenangan pemerintahnya sendiri; bangsa yang pantang surut ke belakang sebagai tanda menyerah karena di nadinya mengalir darah kesatria dan syuhada.

Sudah saatnya rakyat kecil berani meneriakkan slogan “ini dadaku, mana dadamu”, mengingat peluang untuk merebut kembali masa depan kini sudah ada di depan mata.

Dalam perspektif sejarah makro, Indonesia telah memasuki tahapan siklus reset peradaban. Ini adalah fase ketika alam mengambil alih untuk melakukan seleksi alamiah tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan politik mana pun.

Reset peradaban yang digerakkan oleh kekuatan mahadasyarat ini akan meluluhlantakkan semua simpul kekuasaan otoritarian beserta instrumen pelindung yang sengaja dibangun negara untuk melanggengkan ketamakan dan kecongkakan para pemangku kebijakan.

Mekanisme pembersihan total ini merupakan syarat mutlak demi meraih visi Indonesia Emas 2045. Sejatinya, proses ini telah dimulai pasca-lengsernya kekuasaan Joko Widodo yang dipandang sebagai periode “cacat peradaban”.

Reset peradaban akan digerakkan oleh kekuatan alam semesta untuk menyortir manusia Indonesia yang patut menikmati kejayaan seabad kemerdekaan nanti. Instrumen negara seperti aparat, partai politik, oligarki, politisi, hingga gerombolan penyembah konsep serakah-nomic akan menjadi target utama mesin pembersih ini.

Al-Qur’an telah menorehkan kisah-kisah kaum terdahulu yang binasa akibat kesombongan dan kecongkakannya, hingga tak ada lagi kebaikan yang tersisa di dalam hati mereka.

Ketika eksistensi ketuhanan hanya dijadikan kemasan politik untuk menutupi wajah bopeng para penguasa, maka punahnya suatu kaum bukan disebabkan oleh serangan musuh dari luar. Kekuatan alam mahadasyarat-lah yang akan melenyapkan mereka dari muka bumi, sebagaimana yang terjadi pada kisah kaum Nabi Nuh.

Oleh karena itu, kepada rakyat kecil di negeri ini, janganlah berkecil hati ketika pemimpin tertinggi tidak berpihak pada kemaslahatan kalian. Sesungguhnya, janji Allah SWT selalu nyata dan senantiasa bersama umat-Nya yang teraniaya.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Waspadalah, Indonesia Memasuki Siklus Reset Peradaban appeared first on INDONESIAWATCH.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak perlawanan atau keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Gabriel dalam putusan sela yang dibacakan pada Rabu (3/9/2026). Majelis berpendapat materi keberatan tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga perlu dibuktikan dalam persidangan.

Dengan ditolaknya keberatan tersebut, sidang perkara Gabriel akan berlanjut ke agenda pembuktian.

Dalam persidangan, Gabriel didampingi tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional yang terdiri atas Marulitua Rajagukguk, Irman Bunawolo, Juhari Siahaan, Ahmad Yusra, dan Ali Akbar Tanjung.

Tim kuasa hukum menyatakan putusan sela tersebut tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk terus mendampingi dan mengawal perkara yang menjerat Gabriel.

LBH Peradi Profesional menilai perkara dengan nilai dugaan kerugian Rp500 ribu tersebut telah memunculkan persoalan mengenai rasa keadilan, terutama jika dibandingkan dengan sumber daya dan anggaran negara yang digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

“Sejak awal kami menegaskan bahwa perkara ini mencederai akal sehat dan rasa keadilan dimasyarakat. Sungguh ironis, negara harus menguras anggaran operasional yang besar, mulai dari penyidikan, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan, hanya untuk memperkarakan dugaan kerugian sebesar Rp500 ribu,” ujar salah satu tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk.

Maruli menilai, di negeri ini, belum pernah ada sejarahnya dugaan korupsi atau kerugian negara Rp500ribu disidangkan dengan usaha luar biasa dari kepolisian, kejaksaan hingga majelis hakim.

“Sementara di sisi lain, kita menyaksikan para koruptor kakap yang merugikan keuangan negara ratusan miliar justru sering kali mendapat vonis yang sangat ringan,” ujarnya.

Maruli juga menyoroti latar belakang Gabriel yang disebut sebagai seorang buruh pabrik. Menurut mereka, perkara tersebut harus dilihat tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi terdakwa.

Gabriel, menurutnya, melakukan pengisian ulang atau refill gas portabel untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai regulasi yang kemudian menjeratnya secara pidana.

LBH Peradi Profesional pun meminta publik turut mengawal proses persidangan perkara tersebut.

Tim kuasa hukum menilai penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan.

“Hukum kita sedang mempertontonkan ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin buruh pabrik diburu secara berlebihan, bahkan Kepolisian melakukab praktik undercover buying oleh dengan menabrak pasal 16 ayat 1 dan penjelasan KUHAP, sementara kejahatan besar yang merampas hak-hak rakyat justru diperlakukan dengan penuh kelunakan? Ini bukan lagi soal pasal, ini soal kemanusiaan yang terluka,” tegas Maruli.

Dengan putusan sela tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan memusatkan perhatian pada tahap pembuktian untuk membantah dakwaan terhadap Gabriel dalam persidangan selanjutnya.

[red]

The post Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Setiap kali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali dikibarkan di Aceh, respons pemerintah hampir selalu sama. Separatisme, ancaman terhadap NKRI, dan pendekatan keamanan kembali menjadi narasi utama.

Cara pandang seperti ini memang paling mudah. Simbol GAM langsung dipertemukan dengan sejarah konflik Aceh, lalu kesimpulannya dibuat sederhana, yaitu separatisme. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu?

Saya melihat persoalan Aceh hari ini tidak cukup dibaca hanya dari simbol bendera. Teriakan “merdeka” tidak otomatis berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada kemarahan yang sedang mencari saluran. Dan persoalannya, apakah pemerintah pusat mampu membedakan antara separatisme dengan kemarahan rakyat?

Dalam pengalaman saya berada di Aceh, persoalan Aceh tidak pernah berdiri sendiri. Ada kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam, konflik elite, persoalan anggaran, serta hubungan yang belum sepenuhnya sehat antara Jakarta dan Aceh.

Karena itu saya melihat teriakan “merdeka” harus dibaca secara kontekstual. “Merdeka” bisa saja merupakan agenda politik untuk memisahkan diri. Tetapi “merdeka” juga bisa menjadi bahasa kemarahan. Bahkan bisa menjadi pesan sederhana kepada pemerintah: Kami sudah terlalu lama tidak didengar.

Kalau pemerintah membaca semua teriakan “merdeka” sebagai separatisme, saya khawatir pemerintah sedang salah membaca early warning system dari masyarakat Aceh. Aceh sebenarnya memiliki persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana mungkin daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi masyarakatnya masih bergulat dengan kemiskinan?

Saya pernah melihat sendiri bagaimana kawasan industri dan migas di Aceh dapat tampil begitu modern, sementara tidak jauh dari kawasan tersebut masyarakat masih hidup dengan kondisi yang jauh tertinggal.

Ini bukan sekadar persoalan pembangunan. Ini adalah persoalan kesenjangan. Aceh seperti gadis cantik yang terus dipacari tetapi tidak pernah dikawini. Potensinya besar, sumber daya alamnya besar, tetapi rakyatnya tidak pernah benar-benar merasakan manfaat kekayaan tersebut secara proporsional.

Pemerintah pusat selama bertahun-tahun telah menggelontorkan anggaran besar ke Aceh. Pertanyaannya sederhana, Mengapa rakyat Aceh masih miskin? Ke mana uang tersebut mengalir? Siapa yang menikmati? Siapa yang mengawasi? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anggaran besar tidak menghasilkan kesejahteraan yang seharusnya?

Jangan salahkan rakyat ketika mereka mulai bertanya. Jangan pula setiap pertanyaan rakyat dianggap sebagai ancaman. Sebab rakyat memiliki hak untuk bertanya ke mana uang negara dibelanjakan. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan, jangan heran jika kepercayaan publik semakin menurun.

Persoalannya kemudian bukan hanya Jakarta. Elite Aceh juga harus bercermin. Perdamaian tidak boleh hanya menghasilkan elite baru yang menikmati kue perdamaian, sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan.

Saya melihat ada problem serius ketika dana publik yang begitu besar justru menjadi ruang perebutan kepentingan elite. Eksekutif menikmati, legislatif menikmati. Kelompok-kelompok yang memiliki akses menikmati. Sementara rakyat hanya menjadi penonton.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, siapa yang sebenarnya sedang merusak Aceh? Jakarta? Elite Aceh? Atau keduanya? Persoalan tambang adalah contoh paling nyata.

Aceh memiliki emas, tembaga, migas dan berbagai kekayaan alam lainnya. Tetapi ketika rakyat ingin mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri, persoalan izin justru menjadi tembok besar.

Saya pernah mencoba membangun koperasi tambang rakyat di Aceh Besar. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut apabila diberikan ruang, legalitas, pendampingan dan pengawasan.

The post Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Aset tersebut antara lain uang tunai senilai ratusan miliar rupiah, emas seberat 74 kilogram, foto keluarga, serta rumah tempat barang-barang tersebut ditemukan.

Ketua MAKI Boyamin Saiman mengatakan keberadaan foto keluarga di rumah tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai keterkaitan Febrie dengan rumah yang digeledah penyidik.

“Foto keluarga disita sama penyidik kan untuk membuktikan itu rumahnya Febrie Adriansyah. Kalau bukan milik Febrie Adriansyah, nggak mungkin foto dipasang di situ,” ujar Boyamin dari Chongqing, Kamis (20/8).

Menurut Boyamin, permintaan pengembalian uang, emas, dan foto keluarga dalam sidang praperadilan juga menunjukkan adanya kepentingan langsung Febrie terhadap barang-barang yang disita.

“Jikapun ada bantahan bukan miliknya, namun gugatan praperadilan pemohonnya diajukan oleh FA, maka tuntutan pengembalian otomatis kepada FA. Sehingga aset tersebut tetaplah milik FA,” katanya.

Boyamin menilai permintaan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat dugaan bahwa uang dan emas yang disita berkaitan dengan Febrie, termasuk rumah tempat aset tersebut ditemukan.

“Jadi dengan meminta uang, meminta emas dan foto keluarga itu justru membuktikan semua barang, uang, emas, foto, termasuk rumah adalah milik Febrie Adriansyah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi atau dugaan pencucian uang, atau pencucian uang yang berasal dari korupsi,” ujarnya.

Dia mengatakan dugaan tindak pidana asal dan pencucian uang tetap harus dibuktikan dalam proses hukum. Menurut Boyamin, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang perlu dibuktikan adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk dugaan korupsi sebagai tindak pidana asal.

“Tidak perlu dibuktikan korupsinya juga bisa, tapi tetap korupsinya dibuktikan di pengadilan. Sehingga terjadi pencucian uang. Tetapi tidak harus dengan pasal tersendiri, dengan pasal korupsi. Cukup dengan pasal pencucian uang, di mana uang tersebut berasal dari korupsi,” kata Boyamin.

Meski demikian, kepemilikan aset dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan sejumlah barang yang telah disita, termasuk emas seberat 74 kilogram, foto keluarga, serta uang tunai senilai ratusan miliar rupiah. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8).

[red]

The post Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah appeared first on INDONESIAWATCH.