Jakarta, Indonesiawatch.id – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi” tahun 2024-2029 di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024. FGD tersebut dipimpin oleh Ir. Insannul Kamil selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur.
FGD tersebut merupakan pembahasan tindak lanjut dari penyusunan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 di sektor Konstruksi, Infrastruktur, Perumahan dan Properti, dan diikuti oleh pemangku kepentingan dari KADIN Indonesia mulai dari Waketum Bidang PUPR & Infrastruktur, Waketum Bidang ATR & Kawasan Industri dan Waketum Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu.
Selain itu, juga turut hadir pengurus Bidang PUPR & Infrastruktur, pengurus Bidang ATR & Kawasan, pengurus bidang Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, KADIN Daerah Provinsi seluruh Indonesia dan asosiasi/himpunan terkait seperti: HKI, Gapensi, Perkindo, AKI, HJKI, Perkonindo, Aspeknas, REI, Himperra, ISI, Apersi, serta perwakilan mitra dari INDEF, Boston Consulting Grup (BCG), McKinsey, dan Hukumonline.
Dalam kesempatan itu, para pemangku kepentingan industri Konstruksi, Infrastruktur, dan Properti membahas tantangan dan solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. “Usulan konkret diberikan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran, termasuk menyusun target jangka pendek dan menengah serta memfasilitasi saran dan masukan dari berbagai pihak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucap Insannul Kamil dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id.
Menurut lelaki yang karib disapa Nanuk itu, konteks dan objektif draft White Paper menekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus terhadap pentingnya partisipasi dunia usaha.
Diskusi kelompok terfokus meliputi transformasi ekonomi dalam sektor-sektor tersebut, meliputi keamanan air dan peningkatan sanitasi, kontribusi sektor konstruksi dan infrastruktur, penerapan hunian berimbang, serta masalah regulasi dan legalitas perizinan yang masih memerlukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
“Tantangan seperti backlog perumahan, ketidakstabilan material dan harga bahan baku, kualitas dan jumlah SDM kompeten, dan tumpang tindih kebijakan kawasan industri juga menjadi fokus,” pungkas Insannul.
[red]
