Pemerintah Buat Banyak Satgas, Pengamat Intelijen: Latah dan Tambah Beban Negara

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pemerintah kembali membentuk satuan tugas (satgas) baru. Namanya Satgas barang impor ilegal di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Lalu ada Satgas penurunan harga tiket pesawat. Satgas ini dibuat oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Pengamat Intelijen, Sri Rajasa MBA menilai pembentukan banyak Satgas (task force) adalah tindakan latah dan semakin menambah beban pengeluaran negara. Pembuatan Satgas juga, dapat membuka peluang baru bagi para koruptor untuk memperbesar hasil jarahannya.

“Mengapa begitu urgen membentuk Satgas Impor Ilegal, jika Jaksa Agung sudah memberi pernyataan, mengetahui jaringan pemasok impor illegal,” kata Sri Rajasa, (16/07).

Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

Redaksi

20 minutes

Menurutnya, pembentukan Satgas, jika ditelaah secara bijak sebenarnya membuka aib institusi karena ketidakmampuan bekerja secara profesional. Satgas menunjukkan bahwa besarnya praktik korupsi di Indonesia.

“Dan hal ini bermuara pada prilaku korup yang telah menjadi budaya diseluruh institusi negeri ini. Sementara lembaga adhock seperti KPK, diduga hanya menjadi super body dan alat politik kekuasaan, untuk menyandera lawan politik,” ujarnya,

Sri Rajasa juga melihat bahwa Satgas yang dibentuk selama ini tidak banyak yang memiliki dampak signifikan. Ada Satgas Covid, Satgas Mafia Tanah, Satgas BBM subsidi, atau Satgas Judi Online.

Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat

Redaksi

1 hour

Misalnya saja Satgas Judi Online, katanya, sudah rahasia umum pihak Polri mengetahui semua bandar judi online. Menurut Sri Rajasa, pembentukan Satgas pada akhirnya hanya menambah beban pengeluaran negara.

“Lebih buruk lagi menjadi pos baru terjadinya praktek korupsi, seperti hal Satgas Covid,” ujarnya.
Sri Rajasa menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam penanganan berbagai masalah yang merugikan negara. Caranya dengan penegakan hukum yang lebih keras ke dalam.

“Karena kejahatan bukan karena hanya ada niat, tapi terbukanya kesempatan akibat buruknya kinerja pemerintah,” pungkasnya.
[red]