Menu

Dark Mode
Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi Pemerhati Militer: Siaga 1 TNI Sebagai Antisipasi Dampak Gejolak Timur Tengah Klarifikasi Berita RKAB 2026, APNI Bantah Pemangkasan Kuota Picu Tiga Smelter Kolaps

Opini

Politik Sandera dan Produk Politik Machiavelli Lokal

Avatarbadge-check


					Pengamat Intelijen Sri Radjasa MBA (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Perbesar

Pengamat Intelijen Sri Radjasa MBA (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Politik sandera adalah realitas politik yang sedang digulirkan untuk menggerus lawan politik, dalam rangka memenangkan pertarungan politik, demi suksesi kekuasaan. Jika menelisik praktek politik sandera, nampak sekali sang aktor politik mengadopsi kitab The Prince, buku panduan para tiran dan diktator untuk menjalankan kekuasaannya tanpa etika moral, penuh kemunafikan, kebohongan dan kelicikan.

Politik sandera merefleksikan halalkan segala cara, termasuk tidak pertimbangkan kerugian terhadap nilai demokrasi dan aspek penegakan hukum. Politik sandera juga sama halnya, dengan pembiaran seorang pejabat melakukan korupsi, kemudian disandera untuk kepentingan politik penguasa.

Artinya ada ongkos politik yang digunakan oleh sang aktor utama, menggunakan uang negara yang telah dikorupsi oleh pejabat korban politik sandera.

Fenomena menarik yang perlu kita sikapi bersama, tentang dinamika politik nasional yang semakin cenderung mengedepankan nilai kekuasaan, tanpa perlu mempertimbangkan legitimasi moral.

Sehingga kerap kali kita dipertontonkan lelucon inkonstitusional yang mendapat legitimasi kekuasaan. Penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan potret realitas, dimana pertimbangan moralitas, etika bahkan hukum, telah diabaikan sebagai instrumen demokrasi, semata-mata demi melanggengkan kekuasaan.

Akumulasi dari praktek politik immoral dan inskonstitusional, telah menciptakan melemahnya kepercayaan rakyat kepada kekuasaan dan memperburuk krisis politik.

Ditengah ketidakpastian nasib masa depan bangsa ini, akibat lemahnya komitmen para pemangku kebijakan disemua strata kekuasaan terhadap kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, kini rakyat disajikan akrobatik politik, mengadopsi konsep kekuasaan menurut Machiavelli seperti yang ditulisnya dalam buku The Princes.

Tidak ada lagi rambu-rambu hukum, etika moral dan budi pekerti, penguasa telah menyiapkan infrastruktur kekuasaan, untuk menyongsong estapet tampuk kekuasaan yang akan diemban oleh kroni dan keluarganya. Sudah saatnya rakyat mengambil peran konstruktif, untuk menghadapi dinamika politik yang cenderung liar, karena diam bukan lagi emas, tapi bisa jadi bagian dari kerusakan yang sedang berlangsung atau penghianat.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

Berita Terbaru

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)

Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak

11 March 2026 - 21:19 WIB

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba
Populer Berita Opini