Jakarta, Indonesiawatch.id – Program rumah subsidi banyak yang mangkrak. Kalaupun rumahnya laku, banyak pembeli urung menghuni.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, banyak pembeli baru sadar, rumah subsidi yang dibeli jauh dari akses transportasi umum.
Kondisi ini menimbulkan beban biaya tambahan transportasi. “Akibatnya, pembeli rumah subsidi kembali ngekos atau sewa di tempat yang dekat dengan kerja,” ujar Djoko kepada Indonesiawatch.id (23/06).
Menurut Djoko, banyak proyek rumah subsidi yang terkendala akses jalan dan transportasi umum, sehingga membutuhkan kerjasama pengembangan dengan Pemda. “Untuk memastikan keterseidaan sarana dan infrastruktur,” kata Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.
Djoko mengatakan bahwa angkutan umum sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. “Maka dari itu perlu tindakan khusus dari pemerintah agar tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” katanya.
Layanan angkutan umum yang buruk menurut Djoko, tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan ataupun ekonomi biaya tinggi. Baginya, buruknya akses angkutan umum dapat menyebabkan naiknya angka putus sekolah dan perkawinan usia dini.
“Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak, akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga enggan membeli rumah itu walau sudah mendapat subsidi,” katanya.
[red]
