Salah Kaprah Isi Pidato Perdana Bahlil Jadi Menteri ESDM

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang hilirisasi LPG pada saat pidato acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM Selasa (20/8), menurut Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) membuat bingung semua pihak. Pasalnya, Bahlil mau menghilirisasi LPG.

“LPG mana bisa lagi dihilirisasi, LPG itu hanya tinggal digunakan untuk memasak saja, apa dia gak paham apa itu konsep hilirisasi?” ujar Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi dalam keterangan resminya, (21/08).

Dalam pidatonya, Bahlil juga meminta kepada Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto untuk menyampaikan data terkait impor gas yang banyak mengandung C3-C4 untuk bisa segera dibangun hilirisasi LPG. “Tampaknya Bahlil gak paham konsep hulu dan hilir dari tata kelola migas,” kata Hengki.

Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

Redaksi

8 hours

Menurut Hengki, urusan impor gas merupakan bagian dari urusan Pertamina dan bukan SKK Migas. “Mengapa pula dia menanyakan soal impor gas harus mengandung C3 dan C4 kepada kepala SKK Migas, sebab urusan impor LNG itu urusan Pertamina dengan Dirjen Migas sebagai pemberi rekomendasi apakah boleh impor atau ekspor,” katanya.

Karena itu, bagi Hengki, kehadiran Bahlil sebagai Menteri ESDM pada dua bulan lagi jelang berakhirnya Pemerintah Jokowi, tidak akan banyak menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM.

“Bisa jadi akan semakin rumit, sebab masalahnya mulai di hulu terkait anjloknya lifting minyak yang sudah sangat parah seiring meningkatnya konsumsi BBM masyarakat tentu sangat berkorelasi dengan semakin meningkatnya impor minyak mentah dan BBM setiap harinya oleh Pertamina,” ungkap Hengki.

Bencana Beruntun Longsor & Banjir di Deli Serdang Sumut, Ada Korban Jiwa

Redaksi

30/11/2024

Apalagi, lanjut Hengki, saat ini semakin meningkatnya impor LPG juga diperparah akibat kurangnya pembangunan jaringan gas (Jargas). Di sisi lain, lambatnya proses transisi energi fosil ke energi terbarukan, ikut menguras naiknya nilai subsidi energi di APBN setiap tahunnya.

“Belum lagi soal kebijikan pengelolaan mineral dan batubara yang masih banyak terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba, contohnya seperti kasus tata niaga tambang timah di PT Timah Tbk di Bangka Belitung, penambangan nikel dan batubara koridor masih banyak terjadi di berbagai daerah,” kata Hengki.

Hal ini diperparah dengan posisi Dirjen Minerba dan Dirjen Migas yang terlalu lama kosong. Saat ini dua kursi penting tersebut masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.). “Ini tentu merupakan beban tersendiri yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi diujung akan berakhir jabatannya,” ujarnya.

Lebih khusus, ungkap Hengki, pemberian IUPK batubara bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bagi Ormas keagamaan adalah pelanggaran nyata. “Isi PP nomor 25 tahun 2024 yang nyata bertentangan dengan UU Minerba nomor 3 tahun 2020,” katanya.

Kebijakan tersebut akan meningkatkan produksi batubara nasional pada tahun 2025 hingga 2026. Akibatnya produksi bisa tembus 1 miliar metrik ton per tahun. “Kebijakan itu tentunya bertentangan dengan Kebijakan Energi Nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Kedua Dewan Energi Nasional,” ujarnya.

Menurut Hengki, semua kegiatan pengurasan sumber daya alam yang sangat berpotensi merusak lingkungan. “Tentu kebijakan ini jauh dari komitmen kita mengurangi emisi yang berakibat ikut menyumbang kerusakan iklim dunia,” ungkap Hengki.

Tak kalah mengherankan, kata Hengki, seharusnya jabatan Menteri ESDM itu bukan diisi oleh orang yang berlatar belakang ketua umum partai politik. “Sebab sangat bisa berpotensi terjadi proses kongkalikong dalam penerbitan dan memperpanjang izin-izin tambang dan WK Migas, jika ini terjadi dampak negatifnya jangka Panjang,” pungkas Hengki.

[red]