Nampaknya Jamintel Reda Manthovani menerapkan standar ganda, ketika lelang pengadaan material khusus intelijen, meminta perlakuan khusus dengan alasan, menyangkut perangkat intelijen berklasifikasi rahasia.

Baca juga:
TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung

Tapi ketika diminta tanggapannya, Jamintel selaku pembina intelijen di Kejagung dan memiliki otoritas atas seluruh material khusus intelijen, justru menyerahkan kepada Kapuspen untuk memberikan tanggapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, menanggapi soal pemberitaan dugaan markup pengadaan material khusus intelijen di Kejagung, bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur.

Harli menambahkan bahwa proses pengadaan barang yang dilaksanakan di Kejagung, telah ditinjau oleh wakil ketua komisi III DPR-RI Ahmad Sahroni, hal ini merupakan bukti akuntabilitas dan pengawasan proses pengadaan material khusus intelijen di Kejagung.

Tanggapan Kapuspen Harli Siregar di atas, justru semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan penyelewengan dalam lelang pengadaan matsus intel. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA.

Namun demikian, kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah kewenangan BPK sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Oleh sebab itu kunjungan dan statement komisi III DPR ahmad Sahroni, saat meninjau lelang pengadaan matsus intel di Kejagung, adalah statement politik, tidak bisa disejajarkan dengan statement auditor negara (BPK) maupun statement penegak hukum (KPK) yang memiliki legitimasi dihadapan hukum.

Di saat jajaran Kejagung sedang berbenah, demi memenuhi harapan rakyat Indonesia, Kejagung menjadi penjuru dibidang penegakan hukum, seyogyanya Jamintel Reda Manthovani bersikap kesatria dan bertanggung jawab untuk mengungkap tabir kecurigaan atas lelang pengadaan matsus intel, dengan nilai fantastic Rp 5, 78 Triliun.

Mungkin Badan Intelijen Negara sebagai punggawa intel di negeri ini, belum pernah membeli matsus intel sebesar Rp5,78 Triliun, dalam satu tahun anggaran.

[red]

The post Transparansi Jamintel Kejagung Diuji Dalam Dugaan Kasus Mark Up Pengadaan Alat Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam keterangan resminya, Koordinator Transparansi Tender Indonesia Nasruddin Bahar mengatakan ada kejanggalan dalam proyek bernilai Rp5,78 triliun tersebut. “Menduga harga yang ditawarkan pada setiap Paket Pengadaan alat Intelijen yang totalnya mencapai triliun Rupiah,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, (05/12).

Baca juga:
Tok! Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Kejagung: Kita Dalami Menteri Periode 2015 – 2023

Nasruddin mengatakan KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan. “Meskipun peralatan intelijen adalah rahasia negara, tidak mustahil KPK melakukan pendalaman. Darimana asal barang dan siapa perusahaan yang ditujuk. Kesemuanya itu merupakan wewenang KPK untuk membukanya,” katanya.

Berdasarkan temuan Nasruddin, banyak judul pengadaan barang yang mirip dan hampir sama fungsinya. Di samping itu, Nasruddin menduga, dalam memilih dan menunjuk calon penyedia tidak transparans.

“Dimana ada pekerjaan yang ditender, ada yang ditunjuk langsung. Dalam penelusaran kami terdapat harga penawaran yang tidak wajar seperti harga tender Rp.300 Milyar dimenangkan oleh Perusahaan yang menawarkan Rp.300 Milyar kurang Rp 20 Juta begitu seterusnya,” katanya.

Dia menduga, pemenang tender sudah diatur sehingga tidak terjadi persaingan sehat. “Pengadaan alat dan peralatan intelijen sangat rawan dikorupsi karena pengadaannya tidak dibuka ke publik dengan alasan rahasia negara,” ujarnya.

Nasruddin juga meminta Komisi III DPR RI agar melakukan supervisi dengan meminta harga pembanding dariproduk lain dengan fungsi yang sama. “Tidak ada alasan Pihak Kejaksaan Agung tidak memberikan data karena Anggaran yang diusulkan sepengetahuan DPR RI dalam hal ini Badan Anggaran,” katanya.

[red]

The post TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung appeared first on INDONESIAWATCH.