Jakarta, Indonesiawatch.id – Setiap kali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali dikibarkan di Aceh, respons pemerintah hampir selalu sama. Separatisme, ancaman terhadap NKRI, dan pendekatan keamanan kembali menjadi narasi utama.

Cara pandang seperti ini memang paling mudah. Simbol GAM langsung dipertemukan dengan sejarah konflik Aceh, lalu kesimpulannya dibuat sederhana, yaitu separatisme. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu?

Saya melihat persoalan Aceh hari ini tidak cukup dibaca hanya dari simbol bendera. Teriakan “merdeka” tidak otomatis berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada kemarahan yang sedang mencari saluran. Dan persoalannya, apakah pemerintah pusat mampu membedakan antara separatisme dengan kemarahan rakyat?

Dalam pengalaman saya berada di Aceh, persoalan Aceh tidak pernah berdiri sendiri. Ada kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam, konflik elite, persoalan anggaran, serta hubungan yang belum sepenuhnya sehat antara Jakarta dan Aceh.

Karena itu saya melihat teriakan “merdeka” harus dibaca secara kontekstual. “Merdeka” bisa saja merupakan agenda politik untuk memisahkan diri. Tetapi “merdeka” juga bisa menjadi bahasa kemarahan. Bahkan bisa menjadi pesan sederhana kepada pemerintah: Kami sudah terlalu lama tidak didengar.

Kalau pemerintah membaca semua teriakan “merdeka” sebagai separatisme, saya khawatir pemerintah sedang salah membaca early warning system dari masyarakat Aceh. Aceh sebenarnya memiliki persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana mungkin daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi masyarakatnya masih bergulat dengan kemiskinan?

Saya pernah melihat sendiri bagaimana kawasan industri dan migas di Aceh dapat tampil begitu modern, sementara tidak jauh dari kawasan tersebut masyarakat masih hidup dengan kondisi yang jauh tertinggal.

Ini bukan sekadar persoalan pembangunan. Ini adalah persoalan kesenjangan. Aceh seperti gadis cantik yang terus dipacari tetapi tidak pernah dikawini. Potensinya besar, sumber daya alamnya besar, tetapi rakyatnya tidak pernah benar-benar merasakan manfaat kekayaan tersebut secara proporsional.

Pemerintah pusat selama bertahun-tahun telah menggelontorkan anggaran besar ke Aceh. Pertanyaannya sederhana, Mengapa rakyat Aceh masih miskin? Ke mana uang tersebut mengalir? Siapa yang menikmati? Siapa yang mengawasi? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anggaran besar tidak menghasilkan kesejahteraan yang seharusnya?

Jangan salahkan rakyat ketika mereka mulai bertanya. Jangan pula setiap pertanyaan rakyat dianggap sebagai ancaman. Sebab rakyat memiliki hak untuk bertanya ke mana uang negara dibelanjakan. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan, jangan heran jika kepercayaan publik semakin menurun.

Persoalannya kemudian bukan hanya Jakarta. Elite Aceh juga harus bercermin. Perdamaian tidak boleh hanya menghasilkan elite baru yang menikmati kue perdamaian, sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan.

Saya melihat ada problem serius ketika dana publik yang begitu besar justru menjadi ruang perebutan kepentingan elite. Eksekutif menikmati, legislatif menikmati. Kelompok-kelompok yang memiliki akses menikmati. Sementara rakyat hanya menjadi penonton.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, siapa yang sebenarnya sedang merusak Aceh? Jakarta? Elite Aceh? Atau keduanya? Persoalan tambang adalah contoh paling nyata.

Aceh memiliki emas, tembaga, migas dan berbagai kekayaan alam lainnya. Tetapi ketika rakyat ingin mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri, persoalan izin justru menjadi tembok besar.

Saya pernah mencoba membangun koperasi tambang rakyat di Aceh Besar. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut apabila diberikan ruang, legalitas, pendampingan dan pengawasan.

The post Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Acara yang berlangsung penuh keakraban ini dilaksanakan di kediaman Cut Farhani, Desa Puetoe, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dalam upaya memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 2, H Muzakir Manaf (Mualem) dan H Fadhlullah, SE (Dek Fadh).

Baca juga:
Gawat! Pungli di Perusahaan Milik Pemerintah Aceh, YARA Lapor ke Kejati

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koordinator Sahabat Mualem (SM) Provinsi Aceh, Gumarni dalam sambutannya menekankan pentingnya memilih pasangan Mualem-Dek Fadh sebagai pemimpin Aceh di masa depan.

Menurut Gumarni, Mualem adalah sosok yang sangat tepat untuk memimpin Aceh, mengingat pengalamannya yang luas, baik di masa konflik maupun pasca-perdamaian.

Baca juga:
Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh dalam Pengelolaan Tambang

Gumarni mengatakan, Mualem adalah figur yang sudah terbukti komitmennya dalam merawat perdamaian Aceh. Sebagai seorang Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Mualem memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan potensi daerah ini.

“Sementara Dek Fadh, yang juga berasal dari GAM, dikenal dengan sifatnya yang sosial dan senantiasa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran pasangan ini membawa harapan baru sebagai pemersatu rakyat Aceh,” ujar Gumarni di hadapan ratusan peserta, dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Gumarni menegaskan bahwa pasangan Mualem-Dek Fadh memiliki hubungan yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Keistimewaan hubungan ini menjadi salah satu faktor penting yang membedakan mereka dengan kandidat lainnya.

Dalam acara tersebut, Muhammad MTA, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Mualem-Dek Fadh Kabupaten Pidie, menegaskan bahwa Mualem adalah sosok yang sangat sabar dan ikhlas dalam memimpin Aceh, baik pada masa konflik maupun pasca-konflik.

“Mualem sangat mencintai Aceh. Meskipun sering dihadapkan dengan berbagai fitnah dan tantangan, beliau tetap sabar dan tidak pernah mundur. Kami yakin, dengan terpilihnya Mualem-Dek Fadh, Aceh akan mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Muhammad MTA.
Sementara itu, Dr Sri Radjasa Candra, tokoh nasional yang juga pemerhati Aceh, menyatakan dukungannya terhadap pasangan Mualem-Dek Fadh.

Menurutnya, pasangan ini memiliki visi yang jelas dan fokus, terutama dalam sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

“Dek Fadh yang merupakan mantan anggota DPR-RI dua periode dari Kabupaten Pidie juga sangat memahami kebutuhan masyarakat. Kami yakin, dengan kepemimpinan Mualem-Dek Fadh, Aceh akan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat,”ujar Sri Radjasa.

The post Jalin Silaturahim, Sahabat Mualem Serap Aspirasi Eks Kombatan GAM appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketika bertugas di Panton Labu Provinsi Aceh sebagai agen intelijen TNI, Sri Radjasa Chandra (SRC) tinggal sementara di sebuah rumah. Saat itu tahun 1998, SRC sering melihat wanita berumur mendatangani rumah tempat tinggalnya. Rutin.

Setiap datang, perempuan tua itu selalu menjinjing kantong plastik besar. Bingkisan itu diserahkan ke istri pemilik rumah, tempat SRC tinggal.

Beberapa lama kemudian, SRC tidak lagi melihat ibu tua tadi datang. SRC berinisiatif menanyakan alasan ibu tua itu tidak datang lagi. Lalu istri pemilik rumah mengatakan bahwa ibu tua tersebut sedang sakit.

SRC bergegas mendatangi ibu tua itu dan membawanya ke Rumah Sakit Korem di Lhokseumawe. Setelah diperiksa, pihak dokter mengatakan bahwa Si Ibu Tua tidak perlu dirawat inap. Ibu Tua pun bisa pulang ke Panton Labu kembali.

Karena peristiwa itu, SRC semakin akrab dengan ibu tersebut, yang sering membawa plastik bingkisan itu. Belakangan setelah SRC tidak lagi tinggal di rumah tadi, komunikasinya dengan ibu tua tersebut terputus.

Di tahun 2005, setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai, SRC barulah tahu bahwa ibu tua yang diantarnya ke Rumah sakit Korem Lhokseumawe tadi adalah ibu kandung Panglima GAM Muzakir Manaf (Mualem). Yang saat itu orang paling dicari militer Indonesia.

Sementara itu, bungkusan plastik yang selalu dibawa ibu tua dan diserahkan ke istrik pemilik rumah adalah pakaian untuk Muzakir. Saat itu Muzakir Manaf dan pasukannya banyak tinggal di hutan.

“Pemilik rumah pandai sekali menjaga rahasia. Saya tidak tahu perempuan yang saya bantu itu punya anak dengan jabatan nomor satu di jajaran militer GAM. Intel juga manusia,” tulisnya dalam buku berjudul, Intel Juga Manusia.

The post Resensi Buku: Intel Juga Manusia, Karya Sri Radjasa appeared first on INDONESIAWATCH.