Penulis Opini: Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
Jakarta, Indonesiawatch.id – Setiap kali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali dikibarkan di Aceh, respons pemerintah hampir selalu sama. Separatisme, ancaman terhadap NKRI, dan pendekatan keamanan kembali menjadi narasi utama.
Cara pandang seperti ini memang paling mudah. Simbol GAM langsung dipertemukan dengan sejarah konflik Aceh, lalu kesimpulannya dibuat sederhana, yaitu separatisme. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu?
Saya melihat persoalan Aceh hari ini tidak cukup dibaca hanya dari simbol bendera. Teriakan “merdeka” tidak otomatis berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada kemarahan yang sedang mencari saluran. Dan persoalannya, apakah pemerintah pusat mampu membedakan antara separatisme dengan kemarahan rakyat?
Dalam pengalaman saya berada di Aceh, persoalan Aceh tidak pernah berdiri sendiri. Ada kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam, konflik elite, persoalan anggaran, serta hubungan yang belum sepenuhnya sehat antara Jakarta dan Aceh.
Karena itu saya melihat teriakan “merdeka” harus dibaca secara kontekstual. “Merdeka” bisa saja merupakan agenda politik untuk memisahkan diri. Tetapi “merdeka” juga bisa menjadi bahasa kemarahan. Bahkan bisa menjadi pesan sederhana kepada pemerintah: Kami sudah terlalu lama tidak didengar.
Kalau pemerintah membaca semua teriakan “merdeka” sebagai separatisme, saya khawatir pemerintah sedang salah membaca early warning system dari masyarakat Aceh. Aceh sebenarnya memiliki persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana mungkin daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi masyarakatnya masih bergulat dengan kemiskinan?
Saya pernah melihat sendiri bagaimana kawasan industri dan migas di Aceh dapat tampil begitu modern, sementara tidak jauh dari kawasan tersebut masyarakat masih hidup dengan kondisi yang jauh tertinggal.
Ini bukan sekadar persoalan pembangunan. Ini adalah persoalan kesenjangan. Aceh seperti gadis cantik yang terus dipacari tetapi tidak pernah dikawini. Potensinya besar, sumber daya alamnya besar, tetapi rakyatnya tidak pernah benar-benar merasakan manfaat kekayaan tersebut secara proporsional.
Pemerintah pusat selama bertahun-tahun telah menggelontorkan anggaran besar ke Aceh. Pertanyaannya sederhana, Mengapa rakyat Aceh masih miskin? Ke mana uang tersebut mengalir? Siapa yang menikmati? Siapa yang mengawasi? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anggaran besar tidak menghasilkan kesejahteraan yang seharusnya?
Jangan salahkan rakyat ketika mereka mulai bertanya. Jangan pula setiap pertanyaan rakyat dianggap sebagai ancaman. Sebab rakyat memiliki hak untuk bertanya ke mana uang negara dibelanjakan. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan, jangan heran jika kepercayaan publik semakin menurun.
Persoalannya kemudian bukan hanya Jakarta. Elite Aceh juga harus bercermin. Perdamaian tidak boleh hanya menghasilkan elite baru yang menikmati kue perdamaian, sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan.
Saya melihat ada problem serius ketika dana publik yang begitu besar justru menjadi ruang perebutan kepentingan elite. Eksekutif menikmati, legislatif menikmati. Kelompok-kelompok yang memiliki akses menikmati. Sementara rakyat hanya menjadi penonton.
Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, siapa yang sebenarnya sedang merusak Aceh? Jakarta? Elite Aceh? Atau keduanya? Persoalan tambang adalah contoh paling nyata.
Aceh memiliki emas, tembaga, migas dan berbagai kekayaan alam lainnya. Tetapi ketika rakyat ingin mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri, persoalan izin justru menjadi tembok besar.
Saya pernah mencoba membangun koperasi tambang rakyat di Aceh Besar. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut apabila diberikan ruang, legalitas, pendampingan dan pengawasan.
