Karena itu, pihaknya mendorong digalakkannya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bagi remaja. “Komisi IX DPR mendorong pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang aman,” ujar Arzeti Bilbina dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Arzeti menilai pendidikan kesehatan reproduksi bisa diberikan di lingkungan pendidikan formal. Menurutnya, materi pendidikan kesehatan tersebut disesuaikan dengan usia dan jenjang pendidikan siswa. “Bahkan jika perlu, pendidikan reproduksi semakin dioptimalkan di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah. Itu semata agar remaja kita bisa lebih memahami risiko jika melakukan hubungan seksual di usia dini,” kata Arzeti.

Politisi PKB itu menyatakan tren pernikanan dini sejauh ini menurun apabila merujuk pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dari semula 40 dari 1.000 perempuan remaja, saat ini perbandingannya hanya 26 dari 1.000 remaja perempuan yang menikah dini.

Namun sayangnya, angka tersebut berbanding terbalik dengan tren hubungan seksual remaja di Indonesia yang menurut data terbaru dari BKKBN meningkat tajam. Tercatat lebih dari 50 persen remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual di usia 15 hingga 19 tahun. Sementara pada laki-laki angkanya lebih tinggi yakni di atas 70 persen.

“Sebaiknya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Selain bertentangan dengan norma dan agama, dampak kesehatannya juga sangat signifikan, terutama bagi perempuan,” ungkap Arzeti.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan baru yang perlu segera diatasi. Kampanye no sex sebelum menikah harus semakin digalakkan. Tidak hanya itu, peran sekolah dan tentu saja orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak harus dimaksimalkan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berintegrasi untuk menghadapi dan mengurangi dampak negatif dari fenomena tersebut.

Terkait aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2024 tentang Kesehatan, Arzeti menyebut perlu ada penjelasan secara komprehensif dan clear dari pemerintah agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. “Setelah itu, perlu dievaluasi juga lewat tanggapan masyarakat serta dampak, juga manfaat dari aturan tersebut. Itu untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan, pelayanan kesehatan reproduksi yang memasukkan unsur penyediaan alat kontrasepsi di PP Kesehatan tidak tepat diterapkan pada anak dan usia remaja di Indonesia. Terlebih hal itu bertabrakan dengan kultur masyarakat Indonesia yang berbudaya dan agamis.

“Pertanyaannya kenapa disediakan alat kontrasepsi itu seolah-olah kesannya membenarkan perilaku seks bebas kepada remaja, kepada pelajar,” ujar Kak Seto dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Hal yang perlu dilakukan, lanjut Kak Seto, yakni mengajarkan anak dan remaja menyalurkan dorongan agresivitas dan naluri alamiahnya secara simbolik dengan sejumlah kegiatan positif. Misalnya di bidang olahraga, kesenian, akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. “Artinya dorongan [hasrat] itu justru tidak bertentangan dengan ajaran agama yang melanggar nilai-nilai normal yang diajarkan,” katanya.

Menurutnya, aspek yang ditekankan dalam PP Kesehatan hanya bersifat kuratif atau pengobatan. Padahal yang lebih penting adalah upaya cegah atau tindakan preventif yang disesuaikan dengan norma-norma yang ada. “Sama saja untuk menjaga kesehatan disediakan obat untuk yang sudah sakit dari narkoba, yang sudah sakit dari merokok. Intinya bukan memadamkan kebakaran tetapi mencegah supaya tidak terjadi kebakaran”.

Kak Seto menjelaskan hal yang terpenting dilakukan pemerintah adalah menggalakkan kampanye dan sosialisasi. “Yang dibutuhkan adalah bagaimana mencerahkan pandangan tentang kesehatan reproduksi tadi bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktunya karena justru mendatangkan berbagai hal-hal yang tidak sehat,” katanya.

Sementara itu, aspek kesehatan juga perlu diluaskan pada kesehatan sosial. “Termasuk tidak sehat secara sosial akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diharapkan kemudian harus ada pengguguran atau kemudian menikah dalam usia yang belum saatnya, pernikahan anak dan sebagainya, ini yang harus dicegah. Bukan justru menyediakan pengobatannya dengan alat kontrasepsi tadi,” tuturnya.

[red]

The post Angka Seks Bebas Remaja Meningkat Tajam! DPR Dorong Edukasi Bahaya Seks Usia Dini appeared first on INDONESIAWATCH.

Pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Pekanbaru bergerak cepat menelusur kejadian tersebut. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus dugaan kekerasan anak. Saksi yang diperiksa, termasuk dua orang pihak terlapor, yakni pemilik daycare berinisial W dan seorang pengasuh berinisial D.

“Sudah 5 saksi kita periksa, termasuk terlapor pemilik daycare inisial W dan dan pengasuh berinisial D. Saat ini masih berproses,” kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Komisaris Polisi Bery Juana Putra dalam keterangannya di Pekanbaru pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Bery menyatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Dirinya juga memastikan penyidik akan bekerja secara profesional dalam menangani laporan kasus ini tersebut. Diketahui, kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini dilaporkan seorang ibu bernama Aya Sopia (41).

Ia melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak kandungnya, F, yang dilakukan oleh pengasuh di daycare tersebut. Laporan dilayangkan Aya Sopia secara resmi ke Polresta Pekanbaru, pada 31 Mei 2024. Dalam kasus tersebut, pemilik daycare ditengarai melakukan lakban kaki dan mulut pada anak berinisial F.

Pemilik dan pengasuh mengungkap alasan melakban kaki dan mulut anak dengan alasan agar anak tersebut tidak buang air besar (BAB). Nahasnya, meski orangtua korban sudah melaporkan kasus sejak tiga bulan lalu, namun hingga saat ini daycare tersebut masih beroperasi hingga kini. Hal ini yang membuat pelapor kesal dan buka suara di media sosial.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyatakan, pihaknya mengapresiasi kerja cepat Polresta Pekanbaru yang menindaklanjuti kasus penganiayaan anak di daycare Pekanbaru. “Kami apresiasi bahwa akhirnya Polresta Pekanbaru sudah menetapkan pelaku menjadi tersangka dalam kasus ini,” ujar Kak Seto ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Kak Seto menjelaskan, berdasarkan investigasi yang dilakukan LPAI dan keterangan penyidik disimpulkan bahwa penganiayaan terhadap anak tersebut tidak terjadi di daycare melainkan di rumah pibadi pelaku. Meski demikian, LPAI mengkritik karena hingga terjadinya kasus penganiayaan tersebut, daycare masih beroperasi seperti biasa.

“Padahal kita sudah menyarankan dengan adanya kasus ini mohon sekolah daycare tadi ditutup termasuk tidak boleh dibuka di rumahnya pelaku. Karena pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya manakala ada penyelidikan dan penyidikan ya harus segera dilakukan penangkapan tersangka sebagaimana [kasus] yang terjadi di Depok,” kata Kak Seto.

Menurutnya, LPAI sudah melakukan pendampingan dengan menemui korban secara langsung di kediamannya. Tak hanya itu, LPAI juga melakukan trauma healing kepada korban dengan menggunakan tenaga psikolog. “Kami segera mencarikan psikolog untuk bisa memberikan treatment psikologis agar trauma ini tidak merusak perkembangan jiwa dari sang anak, apalagi ini anak berkebutuhan khusus maka perlu pendampingan secara profesional,” ucap Kak Seto.

Pengawasan terhadap daycare menurutnya tetap menjadi wilayah kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Ya, karena kami (LPAI) kan berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan sehingga Dinas Pendidikan di daerah juga betul-betul melakukan pengecekan kembali terhadap daycare yang ada,” katanya.

Hal yang tak kalah penting, Kak Seto mengimbau agar masyarakat turut berperan mengontrol dan mengawasi kegiatan yang berlangsung di daycare. “Yang paling penting peran dari masyarakat termasuk RT/RW kalau ada daycare dibuka langsung dicek dulu ada ijinnya tidak dari Kemendikbud. Kalau tidak ada jangan diberi ijin untuk membuka kegiatan di tempat itu, jadi masyarakat harus ikut mengontrol,” pungkasnya.

[red]

The post Kasus Penganiayaan Anak di Daycare Marak, LPAI: Butuh Pengawasan Bersama appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam Pasal 103 ayat 1 PP Kesehatan disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Pengaturan tersebut diperjelas dalam Pasal 103 ayat 4 yang berbunyi pelayanan kesehatan reproduksi paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Poin terakhir ini yang kemudian menjadi sorot perhatian publik.

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa aturan tersebut rawan disalahartikan. Misalnya, muncul anggapan bahwa PP ini membuka ruang atas diperbolehkannya hubungan intim pada anak usia sekolah dan remaja. Selain itu, ada penyebutan soal perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab pada anak sekolah dan usia remaja yang tercantum dalam PP tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menyatakan, PP Kesehatan yang mengatur poin pelayanan kesehatan reproduksi anak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Itu (ketentuan PP tentang penyediaan alat kontrasepsi) sama sekali bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional bahwa kita juga mengajarkan karakter profil pelajar Pancasila yang salah satunya akhlak mulia. Akhlak mulia ini bukan hanya kecerdasan berdasarkan logika, kecerdasan emosional, tetapi juga kecerdasan spiritual artinya menjalankan ajaran-ajaran agama termasuk nilai-nilai moral,” kata Kak Seto ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Menurutnya, pelayanan kesehatan reproduksi yang memasukkan unsur penyediaan alat kontrasepsi tidak tepat diterapkan pada anak dan usia remaja di Indonesia. Terlebih hal itu dinilai bertabrakan dengan kultur masyarakat yang berbudaya dan agamis. “Jadi pertanyaannya kenapa disediakan alat kontrasepsi itu seolah-olah kesannya membenarkan perilaku seks bebas kepada remaja, kepada pelajar,” ujar Kak Seto.

Hal yang perlu dilakukan, lanjut Kak Seto, yakni mengajarkan anak dan remaja menyalurkan dorongan agresivitas dan naluri alamiahnya secara simbolik dengan sejumlah kegiatan positif. Misalnya di bidang olahraga, kesenian, akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. “Artinya dorongan [hasrat] itu justru tidak bertentangan dengan ajaran agama yang melanggar nilai-nilai normal yang diajarkan,” tuturnya.

Dirinya mengaku sejauh ini LPAI belum diajak bicara atau berkonsultasi terkait perumusan PP Kesehatan tersebut. “Justru kami belum [dilibatkan], makanya kami juga mengkritisi hal ini pemahaman kesehatan mohon jangan hanya kesehatan fisik aja tetapi yang jauh lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan adalah kesehatan mental,” Kak Seto menjelaskan.

Menurutnya, aspek yang ditekankan dalam PP Kesehatan hanya bersifat kuratif atau pengobatan. Padahal yang lebih penting adalah upaya cegah atau tindakan preventif yang disesuaikan dengan norma-norma yang ada. “Sama saja untuk menjaga kesehatan disediakan obat untuk yang sudah sakit dari narkoba, yang sudah sakit dari merokok. Intinya bukan memadamkan kebakaran tetapi mencegah supaya tidak terjadi kebakaran”.

Kak Seto menjelaskan hal yang terpenting dilakukan adalah menggalakkan kampanye dan sosialisasi. “Yang dibutuhkan adalah bagaimana mencerahkan pandangan tentang kesehatan reproduksi tadi bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum tiba waktunya karena justru mendatangkan berbagai hal-hal yang tidak sehat,” katanya.

Aspek kesehatan juga perlu diluaskan pada kesehatan sosial. “Termasuk tidak sehat secara sosial akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diharapkan kemudian harus ada pengguguran atau kemudian menikah dalam usia yang belum saatnya, pernikahan anak dan sebagainya, ini yang harus dicegah. Bukan justru menyediakan pengobatannya dengan alat kontrasepsi tadi,” tuturnya.

Kak Seto menyatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data-data dari 38 provinsi dan 81 kabupaten/kota di Indonesia yang berada di bawah koordinasi LPAI. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait indikasi perilaku menyimpang seksual anak di sejumlah wilayah.

“Mudah-mudahan kita mendapat gambaran mengenai hal ini khususnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh remaja tadi,” pungkasnya.

[red]

The post Polemik Pasal Kontrasepsi bagi Anak Usia Sekolah, Ini Komentar LPAI.. appeared first on INDONESIAWATCH.