‎Juru Bicara KPK, Tessa Maharika Sugiarto, menyampaiakan, penggeledahan pada Selasa, (7/1) tersebut karena ada bukti-bukti terkait suap terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan.

Baca juga:
KPK Pastikan Penggeledahan Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukan Pengalihan Isu

‎“Kegiatan ini dilakukan karena penyidik menilai memang ada hal-hal yang bisa ditemukan oleh penyidik melalui proses penggeledahan,” kata Tessa.

‎Terkait penggeledahan tersebut, PDIP menudingnya sebagai drama untuk mengalihkan isu. Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menyebut itu hanya drama. Pasalnya, Hasto sudah berstatus tersangka.

“Penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama saja‎,” ujar Chico kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta.

Chico menyebut bahwa pihaknya tidak terkejut dengan aksi KPK tersebut. Selain drama, itu merupakan pengalihan isu yang lebih besar. “Pengalihan isu,” tandasnya.

Senada dengan Chico, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, juga menyebut penggeledahan yang dilakukan KPK itu bak drama.

‎Ronny juga mempertanyakan KPK mau mencari apa di rumah Hasto. Ia menilai KPK memperlakukan Hasto bak pencuri uang negara. Padahal tidak ada uang yang dicuri dia.

Lebih lanjut Ronny meminta KPK agar profesional dalam menegakkan hukum. Jangan sampai dikendalikan oleh pihak tertentu di luar KPK.

Ronny menyebut demikian karena penggeledahan ‎yang dilakukan oleh KPK tersebut jelang peringatan ulang tahun dan persiapan kongres PDIP.

Jubir PDIP lainnya, Mohamad Guntur Romli, ‎juga menyebut penggeledahan tersebut sebagai pengalihan isu besar, yakni masuknya nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu finalis terkorup di dunia tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

‎Guntur Romli kepada wartawan menyampaikan, pihaknya mendapat kabar bahwa Jokowi sangat marah dengan masuknya nama dia sebagai salah satu finalis.

Adapun OCCRP mengumumkan ‎bahwa Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi tahun 2024.

Guntur Romli mengatakan, Jokowi menggunakan segala cara untuk menutupi pemberitaan tersebut, di antaranya mengerahkan buzzer untuk menyudutkan OCCRP.

Selain itu, dia juga menyebut ada intimidasi, yani memaksa portal berita untuk men-take down atau menghapus pemberitaan.

‎Terlebih lagi, kata Guntur Romli, pada saat yang bersamaan ada sejumlah aktivis yang melapor ke KPK agar menindaklanjuti dugaan korupsi dan pencucian, termasuk kelugar dia.

Atas dasar itu, Guntur Romli menyebut maka dilakukanlah pengeledahan di rumah Hasto Kristiyanto. “Untuk mengalihkan isu,” ujarnya.

Sementara itu, Jokowi kepada wartawan membantah ‎bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK itu sebagai pengalihan isu dirinya. Menurutnya, itu merupakan proses hukum. Terlebih lagi, OCCRP telah memberikan klarifikasi.
[red]

The post PDIP Tuding KPK “Berdrama” di Rumah Hasto untuk Alihkan Isu appeared first on INDONESIAWATCH.

Doxing tersebut, kata Agus dalam keterangan pers dikutip pada Minggu, (5/1), diduga sebagai buntut dari masuknya nama Joko Widodo (Jokowi) dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Baca juga:
PDN Dibobol Hacker, Menkopolhukam: Kami Monitor User dan Password Bermasalah

Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi, mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

Agus menyampaikan, dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti.

Doxing tersebut disebar pada 3 Januari 2025 pascapeneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Joko Widodo oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025.

Agus menegaskan, doxing melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing.

“Doxing tersebut [juga] patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik,” ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis.

Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga.

Alih-alih menyerang pihak yang turut menyampaikan pendapat atas penominasian tersebut, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup patut dijadikan sebagai alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, tidak dapat dimungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi.

Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke skor yang sama seperti 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti serta sejumlah skandal yang melemahkan iklim demokrasi di Indonesia.

ICW menilai adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru patut dilihat sebagai sebuah indikasi yang bertolak belakang dengan upaya untuk mengungkap perbuatan korupsi dan justru makin mengindikasikan bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut.

“Doxing semacam ini tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehatn,” tandasnya.
[red]

The post Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup, ICW Kena Doxing appeared first on INDONESIAWATCH.