‎“Tidak bisa hilang dengan upaya komunikasi politik apapun,” kata Emrus pada Rabu, (18/12).

Baca juga:

Pengamat: Dampak Komunikasi Politik Jokowi Sirna Pascadipecat PDIP

Pasalnya, lanjut dia, akan terus melekat pada peta kognisi masyarakat Indonesia bahwa sekalipun pernah menjabat Presiden dua periode, sebagai capaian maksimal sesuai konstitusi Indonesia.

“Ternyata mendapat Surat Keputusan pemecatan oleh partai yang membesarkannya, yaitu PDIP. Ini akan terus beban komunikasi politik bagi Jokowi dan keluarga ke depan,” ujarnya.

Selain itu, label dipecat yang melekat pada diri Jokowi tersebut akan membuat posisi tawar dirinya melemah ketika ingin bergabung dengan partai lain, seperti dengan Gerindra, Golkar, NasDem, dan PAN.

Menurutnya, walaupun Jokowi diterima sebagai anggota atau kader sebuah partai politik lain, label pecat akan menjadi beban komunikasi politik bagi Jokowi ketika terjadi proses politik antarindividu dan antarfaksi di internal partai Jokowi nantinya bernaung.

“Tentu, jika Jokowi masuk ke sebuah partai. Lagi pula, sampai saat ini saya belum melihat ada partai papan atas secara kelembagaan yang memohon kepada Jokowi agar masuk ke partainya dan ditempatkan di posisi strategis yang bisa memengaruhi keputusan partai,” ujarnya.

Paling juga, kata Emrus, pihak partai mengatakan standart, yaitu bersedia menerima siapapun yang mau masuk ke partai asal sesuai dengan AD/ART partai.

“Oleh karena itu, hanya satu dari tiga kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Jokowi ke depan,” katanya.

“Pertama, menggantikan Gibran Ketua Umum PSI. Apa mungkin? Kedua, mendirikan partai baru, misalnya Partai Pro Jokowi (Projo). Ketiga, full waktu bersama keluarga dan bermain dengan cucunya,” ujar Emrus.

Khusus yang kedua, yakni mendirikan partai baru membutuhkan biaya yang sangat-sangat mahal. Pertanyaan kritikalnya, lanjut dia, apakah Jokowi sudah memiliki dana yang sangat-sangat besar itu?

“Selain itu, dengan nama Partai Projo, akan terjadi pengultusan sosok Jokowi, yang berpeluang menjadi partai sentralistik, yang tidak sejalan dengan keberagaman pemikiran setiap manusia,” tandasnya.‎

[red]

The post Status Dipecat PDIP Bakal Terus Melekat pada Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

SK tersebut menjadi sorotan publik karena diduga memiliki kejanggalan administratif yang serius. SK tersebut terkesan hanya sebagai bukti administratif yang diduga lebih menitiktekankan pada kampanye politik atau bahasa lazimnya tes ombak untuk mengecek reaksi masyarakat.

Baca juga:
Hasto Pastikan Jokowi Bukan Kader PDI Perjuangan Lagi

Jika yang dimaksud Joko Widodo adalah mantan presiden RI ke-7, maka seharusnya partai mencantumkan nomor keanggotaan Pak Jokowi, tanggal masuk menjadi anggota yang ditandatangani pegurus yang berwenang, dan keabsahan administratif lainnya.

Sekalipun demikian, SK tersebut tidak berpengaruh apapun bagi Pak Joko Widodo, sebab beberapa Partai berminat meminang dan siap memberi karpet merah untuk Pak Jokowi. Sebaliknya, SK tersebut bisa jadi membuat partai twrsebut kehilangan sebagian pendukungnya.

SK tersebut dinilai tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi dasar acuan maupun hukum yang kuat. SK tersebut tidak melampirkan nomor SK keanggotaan, nomor keanggotaan atau identifikasi yang jelas terkait siapa yang dimaksud.

Apakah yang dimaksud adalah Joko Widodo yang lahir dan/atau beralamat di Solo, di Jakarta, di Yogyakarta atau di tempat lain? Tanggal kelahiran, nomor anggota, dan detail lainnya juga tidak disebutkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan multitafsir dari pihak teradu maupun publik.

Kelengkapan administratif menjadi hal esensial dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait keputusan besar seperti pemecatan. Dalam kasus ini, ketidakjelasan pada SK menunjukkan potensi kelemahan dalam basis data keanggotaan partai tersebut.

Bisa jadi data keanggotaan partainya memang tidak lengkap. Ini bisa menjadi pelajaran bagi partai politik lain untuk memperbaiki administrasi internal mereka.

Perlu disoroti pentingnya proses pemecatan yang transparan dan memberikan informasi yang lengkap dan mendasar sebagai edukasi bagi masyarakat. Dalam konteks pemecatan, SK harus mencantumkan informasi lengkap.

Seperti nomor SK keanggotaan dan/atau nomor keanggotaan termasuk tahun (waktu) masuk keanggotaan, alasan pemecatan, serta pernyataan bahwa SK dan/atau nomor keanggotaan yang bersangkutan dicabut dan tidak lagi berlaku. Ini penting agar prosesnya jelas dan tidak menimbulkan kerancuan atau polemik lebih lanjut.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi organisasi lain untuk memperbaiki sistem administrasi keanggotaan mereka. Keputusan pemecatan yang tidak memiliki dasar administratif yang kuat berisiko tidak hanya merugikan pihak teradu, tetapi juga pihak lain yang namanya sama. Hal ini bisa mencoreng kredibilitas organisasi itu sendiri.

Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai SK tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk memahami pentingnya ketelitian dalam prosedur administratif agar hak-hak individu tetap terlindungi.

Joe Marbun
-Pemerhati Administrasi Organisasi

The post SK Pemecatan Jokowi Multitafsir dan Tidak Lengkap appeared first on INDONESIAWATCH.