Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Politik

Pengamat: Dampak Komunikasi Politik Jokowi Sirna Pascadipecat PDIP

Avatarbadge-check


					Pembacaan keputusan pemecatan Jokowi oleh PDIP. (Indonesiawatch.id/Dok. PDIP) Perbesar

Pembacaan keputusan pemecatan Jokowi oleh PDIP. (Indonesiawatch.id/Dok. PDIP)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing, menilai dampak komunikasi politik ‎Joko Widodo (Jokowi) akan sirna pascadipecat sebagai anggota partai oleh PDIP.

‎“Pengaruh komunikasi politik Jokowi, menurut hemat saya akan mendekati titik nol [sirna] sebelum tiba 31 Desember 2025,” katanya dalam keterangan diterima pada Rabu, (18/12).

Baca juga:
SK Pemecatan Jokowi Multitafsir dan Tidak Lengkap

Emrus berpendapat demikian, karena menurutnya, banyak proses politik di Tanah Air yang tidak lagi melibatkan dan atau membutuhkan peran komunikasi politik Jokowi.

“Sebab, peran itu akan diwarnai sosok Presiden Prabowo Subianto, bukan lagi Jokowi. Good by peran komunikasi politik Jokowi,” katanya.

Emrus menilai keputusan PDIP memecat Jokowi sebagai anggota partai pada Sabtu, (16/12/2024), waktu atau timing komunikasi politiknya sangat tepat.

“Dari segi konteks timing komunikasi politik, selain sebagai tindakan ketegasan, keputusan PDIP memecat Jokowi sangat baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, jika PDIP memecat Jokowi sebagai kader partai ketika masih menjabat preiden atau saat berlangsungnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu sangat kurang produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu kontestasi demokrasi.

“Jadi, keputusan PDIP tersebut sebagai keputusan kematangan komunikasi politik,” ujarnya.

Emrus menyampaikan, pemecetan sebagai anggota PDIP ‎tersebut juga merupakan katalisator memudarkan komunikasi politik Jokowi pascagagal menjadi presiden 3 periode, tidak berhasil memperpanjang masa jabatan Presiden, serta berakhirnya masa jabata presiden.

[red]

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)
Populer Berita Hukum