Jakarta, Indonesiawatch.id – Bravo TNI! Hiruk pikuk hari ini, 5 Oktober 2024, perayaan HUT Tentara Nasional Indonesia menggema dari langit hingga darat di berbagai daerah di Indonesia. Ada parade militer di darat, parade peralatan tempur di udara, dan laut. Pameran, konser, bazar, lomba, dan tentunya upacara penghormatan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih turut memeriahkan acara ini.
Profesionalisme TNI: Pilar Kedaulatan Negara
Profesionalisme prajurit TNI diutamakan untuk menjaga negeri tercinta, Ibu Pertiwi Indonesia. Tentara hadir sebagai pelengkap kedaulatan sebuah negara berdaulat, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menjunjung tinggi nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme, TNI mengawal kedaulatan dari berbagai sektor penting negara Indonesia. Mereka siap ditugaskan untuk mendukung kebijakan negara dimanapun, dari terjun ikut dalam misi perdamaian di Lebanon hingga mengawal excavator pertanian masuk ke Merauke, Papua Selatan.
Misi Perdamaian di Lebanon
Pemerintah Indonesia, dalam misi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirim lebih dari 1.000 prajurit untuk bertugas di Lebanon. Terdapat Satgas FHQSU, Satgas MCOU (Military Community Outreach Unit), CIMIC (Civil Military Coordination), INDOMEDIC (Indonesian Medic), MTF (Maritime Task Force), serta HQ (Headquarters) Staff Officer. Misi kemanusiaan tersebut dihadapkan pada perang milisi Hizbullah dengan negara Israel, suatu tantangan yang menguji profesionalisme prajurit di sana.
Peran TNI di Dalam Negeri
Di dalam negeri, siaran pers solidaritas masyarakat adat korban investasi pada 3 Oktober 2024 di Merauke menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan pembentukan kesatuan tentara baru, yakni batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Lima Batalyon Baru di Papua
-Yonif 801/KesaJra Yuddha Kentsuwridi Kabupaten Keerom, Papua
-Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Papua
-Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan
-Yonif 804/ Dharma BhakTI Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan
-Yonif 805/ Ksatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
“Lima batalyon di lima daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi”, jelas Agus Subiyanto dalam jumpa pers selepas acara peresmian di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024, sebagaimana diliput media.
Kontroversi Proyek PSN Merauke
Korban investasi mengungkapkan dalam dokumen “Siaran Pers – Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua”, bahwa proyek PSN Merauke melibatkan aparat militer dalam pembentukan batalyon baru untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di Papua. Pembentukan batalyon ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke yang terancam oleh proyek strategis tersebut. Masyarakat adat secara terang-terangan menolak proyek tersebut yang mengancam tanah adat dan sumber kehidupan mereka tanpa musyawarah yang bebas. Proyek ini dinilai melanggar hak dasar masyarakat adat, hak hidup, hak atas pembangunan, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat.
Pelibatan militer dalam proyek PSN Merauke dianggap mengancam dan menghilangkan hak hidup Orang Asli Papua serta berpotensi melanggar hak asasi manusia, kekerasan, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel meminta pembatalan pembentukan batalyon baru di Papua serta evaluasi keterlibatan militer dalam proyek komersial tersebut. Pesan dari #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel adalah untuk menghentikan proyek PSN Merauke demi kebaikan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Profesionalisme TNI: Batasan dan Tantangan
Agar tidak ugal-ugalan, profesionalisme TNI jaga negeri ada batasnya. Saya terkesima saat ikut acara diskusi RUU TNI dan POLRI beberapa bulan lalu yang diselenggarakan oleh Menkopolhukam di Jakarta.
Hal krusial yang dibahas saat itu tentang usia pensiun, dibukanya jabatan sipil dijabat oleh prajurit aktif, hingga kewenangan tentang keamanan.
Tupoksi dalam hal keamanan negara belum bisa membagi kewenangan yang jelas antara kepolisian dengan TNI. Contoh nyata ketika penerapan Undang-undang dalam praktik pengamanan di Papua.
Watak asli TNI-Polri muncul di Tanah Papua, begitulah pernyataan saya waktu itu pada forum yang dihadiri juga oleh prajurit bintang 3 sampai pangkat paling bawah, bahwa urusan tupoksi lembaga penjaga negeri belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat profesionalisme.
Arki/Red
