Jakarta, Indonesiawatch.id – Sejarah telah menorah dengan tinta emas, perjalanan panjang Tentara Nasional Indonesia yang senantiasa hadir di setiap situasi negara dalam keadaan kritis, menghadapi rongrongan ancaman dari luar maupun di dalam negeri.
Hal yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia, adalah TNI sejak awal berdirinya berasal dari kekuatan rakyat yang datang bersama rakyat, berjuang bersama rakyat dan selalu bersama rakyat, demi mengawal kedaulatan Negara.
Oleh sebab itu mengapa diawal kelahiran TNI diberi nama Badan Keamanan rakyat (BKR), selanjutnya pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Guna menyelaraskan dengan kaidah militer internasional maka TKR dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Kemudian untuk mempersatukan kekuatan bersenjata dengan elemen perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden resmi menggantika nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Guna menyatukan kekuatan angkatan bersenjata dengan kepolisian, tahun 1962 TNI berubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tetapi karena adanya tuntutan reformasi nasional, tahun 1999 ABRI kembali menjadi TNI dan memisahkan polri dari angkatan bersenjata.
Pada 26 Oktober 1945 pecah pertempuran Surabaya, dipicu oleh agresi militer sekutu yang terdiri dari 3 Divisi pasukan Inggris didukung 2 Divisi pasukan Australia dan militer Belanda sekitar 200.000 personel, dengan persenjataan modern.
TKR bersama rakyat secara heroik melakukan perlawanan yang dasyat, karena sebelumnya pada 22 Oktober 1945 KH. Hasyim Asy`ari, mengumumkan fatwa Resolusi Jihad, berisi tentang kewajiban rakyat muslim yang berada pada radius 94 Km dari datangnya musuh, untuk berjihad menghadapi musuh.
Inggris sebagai pemenang perang dunia ke II dengan persenjataan modern dan didukung kapal perang dan pesawat tempur, akhirnya dapat dipatahkan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.
Kemudian sejarah panjang TNI, dalam mengawal kewibawaan kedaulatan negara, tidak selalu mengedepankan operasi tempur, tetapi juga mengimplementasikan operasi teritorial yang melibatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Oleh karenanya pembinaan rakyat sebagai kekuatan pendukung, menjadi kewajiban TNI dalam mengembangkan system pertahanan rakyat semesta.Sejarah TNI yang lahir dari rakyat, telah membentuk jatidiri TNI sebagai Tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Hal inilah yang membedakan TNI dengan militer di Negara lain yang lahir dari tentara bayaran.
Oleh karenanya komitmen TNI tunduk kepada keputusan politik Negara, demi menjaga stabilitas nasional dan sebagai bukti sikap kesatria TNI untuk menjalankan reformasi TNI, walaupun TNI harus tersisih dari politik dan menghadapi tuduhan sebagai pelaku pelanggaran HAM.
Namun demikian perlu diketahui, bahwa TNI adalah satu-satunya institusi Negara yang sejak lahir sudah dibekali kaidah HAM, sebagaimana yang tercantum dalam 8 Wajib TNI. Dirgahayu TNI ke 79, semoga TNI tetap memiliki komitmen, sebagaimana yang diamanatkan oleh sejarah dan jatidirinya.
Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen
