Menu

Dark Mode
Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

Politik

Menko Polkam Sebut Memberangus Judol jadi Arahan Presiden Prabowo

Avatarbadge-check


					Menkopolkam Budi Gunawan (Doc. Oke Zone) Perbesar

Menkopolkam Budi Gunawan (Doc. Oke Zone)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, persoalan judi online (judol) menjadi salah satu atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pihaknya akan bekerja keras melakukan pemberantasan judi online di Indonesia.

Budi Gunawan menyebut, terdapat sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kemenko Polkam. Di antaranya terkait dengan penyelundupan, kejahatan siber, dan kejahatan lain yang merugikan devisa negara.

“Beliau (Presiden Prabowo) concern kan untuk (masalah) judi. Jadi, kejahatan siber antara lain judi online. Kejahatan digital, kami ambil (bereskan) judi online dulu,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Menurutnya, perkembangan dan bisnis judi online telah menjadi racun di masyarakat. Pemberantasannya harus dilakukan secara sinergis karena melibatkan sejumlah aktor. “Karena [keberadaannya] sudah meresahkan. Oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Tidak boleh main-main lagi,” kata lelaki yang karib disapa BG itu.

Pemberantasan judi online, lanjut Budi, harus dilakukan secara maksimal dan tajam. Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan lembaga yang turut serta dalam pemberantasan judi online itu. “(Pemberantasan judol harus) ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal. Dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemenko Polkam membawahi beberapa kementerian dan lembaga bidang politik dan keamanan. “Kami mengkoordinir mulai dari Menteri Pertahanan, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menkomdigi, Panglima TNI, kemudian Kapolri dan Jaksa Agung,” ucapnya.

Sementara untuk urusan hukum, saat ini sudah ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menaungi. “Namun demikian, urusan hukum tetap beririsan dengan kerja-kerja Kemenko Polkam. ”Hukumnya itu lebih kepada penegakan hukum, ada di sini (Kemenko Polkam),” pungkas BG.

[red]

Berita Terbaru

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)

Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak

11 March 2026 - 21:19 WIB

Populer Berita News Update