Menu

Dark Mode
Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas

Hukum

Komisi VI DPR Meminta APH Usut ‎Temuan BPK Raibnya Aset ID Food Rp3,2 Triliun

Avatarbadge-check


					Ilustrasi - Penegak hukum harus usut temuan BPK soal dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎. (Indonesiawatch.id/Dok. Id Food)  Perbesar

Ilustrasi - Penegak hukum harus usut temuan BPK soal dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎. (Indonesiawatch.id/Dok. Id Food)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto‎, meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎.

“Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,”‎ ujar Firnando dalam keterangan dikutip pada Selasa, (14/1).

Baca juga:
Tersangkut Kasus Tanah Rasuna Epicentrum, Eks Direktur Umum Pertamina Ditetapkan Tersangka

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hilangnya seratusan aset BUMN ID Food senilai triliunan rupiah tersebut merupakan pelanggaran hukum.

“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini bisa berdampak pada hilangnya hak penggunaan aset tersebut,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firnando mendorong Komisi VI DPR untuk memanggil seluruh jajaran direksi ID Food‎ yang dipimpin Sis Apik Wijayanto untuk dimintai klarifikasi soal dugaan raibnya sejumlah aset BUMN tersebut.

“Saya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil Dirut ID Food dan meminta penjelasan lengkap terkait persoalan aset tersebut,” ujarnya.

Firnando mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh BUMN agar memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara harus transparan dan akuntabel.
[red]

Berita Terbaru

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)

Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta

21 August 2026 - 08:15 WIB

Ilustrasi kemiskinan di Aceh di tengah kekayaan Sumber Daya Alam (Sumber: Pembuatan gambar ilustrasi didukung AI).

Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah

20 August 2026 - 11:51 WIB

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo

5 August 2026 - 07:55 WIB

Daftar kekayaan kandidat Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo (Sumber: LHKPN KPK; diolah)

Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo

3 August 2026 - 15:43 WIB

Kapolri terlama sejak tahun 1960 (Sumber: museumpolri.org; diolah)
Populer Berita Hukum