Jakarta, Indonesiawatch.id – Berdasarkan catatan sejarah, kelompok China perantauan di Indonesia, terpecah menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok etnis China perantauan pro integrasi.
Mereka tergabung dalam organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), didirikan pada 13 Maret 1954, dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan. Para pendiri lain Oei Tjoe Tat, Go Gien Tjwan, Liem Koen Seng (adik dari Liem Koen Hian).
BAPERKI yang kemudian merapat ke PKI, menginginkan agar bangsa China di Indonesia diakui sebagai suku yang secara utuh diintegrasikan ke masyarakat pribumi. Namun tetap memegang semua hal-hal yang berasal dari leluhur bangsa Cina, yaitu semua atribut, ritual-ritual, tradisi yang berasal dari Cina.
Pada era orde lama BAPERKI berhasil membangun hubungan dengan Soekarno dan diuntungkan dengan dibentuknya Poros Jakarta, Hanoi, Peking, Pyongyang.
Kelompok kedua adalah, etnis China pro pembauran/asimilasi, tergabung dalam organisasi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), didirikan pada 12 Maret 1963. Pimpinannya adalah Ong Tjong Hay (Kristoforus Sindhunata) yang beragama Kristen Katolik, dan Lauw Chuan To (Junus Jahja) yang beragama Islam.
Termasuk pendirinya adalah Tjan Tjoen Hok (Harry Tjan), Soe Hok Gie, dan Jacob Oetama. Di masa penjajahan Belanda, kelompok ini umumnya adalah pengusaha yang di era penjajahan bermitra dengan Belanda. Orientasi politiknya kepada Koumintang pimpinan Chiang Kai Shek.
LPKB menginginkan bangsa Cina yang ada di Indonesia melepas semua atribut, ritual-ritual, tradisi yang berasal dari Cina.
Puncak perseteruan dua kelompok etnis China perantauan yang selalu melibatkan kekuatan politik dan militer Indonesia, ketika pecahnya peristiwa G30S PKI dan mengakibatkan dibubarkannya PKI. Konsekuensi politik yang harus dihadapi BAPERKI adalah tersingkir dari panggung politik nasional.
Selanjutnya memasuki era orde baru, kelompok LPKB sangat mendominasi kekuasaan orde baru. Kedekatan LPKB dengan Pater Beek, pastor Kristen Katholik dari Ordo Yesuit, dikenal sebagai agen CIA, kemudian dengan biaya dari para pedagang etnis Cina, mendirikan lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Tokohnya adalah Tjan Tjoen Hok (Harry Chan Silalahi) kerap disebut sebagai “arsitek Orde Baru.” Rezim Orde Baru, telah mengantar kelompok LPKB menjadi bankir besar dan konglomerat yang menguasai ekonomi Indonesia.
Sepak terjang kelompok China pembauran LPKB dan CSIS di era orde baru, mendapat karpet merah dalam percaturan politik nasional. Kelompok etnis cina LPKB dan CSIS, mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah yang paling sensitive.
Diantaranya menggagas terbitnya Surat Edaran (SE) dari Presidium Kabinet Ampera No.SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang masalah China, yang ditandatangani oleh Brigjen TNI Sudharmono SH dan Instruksi Presiden Nomor. 14 Tahun 1967.
Isinya adalah pembatasan kegiatan keagamaan dan perayaan adat istiadat Cina dimuka umum, terbatas dikalangan internal dan keluarga. Dampak dari terbitnya dua keputusan pemerintah diatas, telah menimbulkan gelombang kritik di dunia internasional, menuding pemerintah Indonesia sebagai diskriminatif dan rasialis.
Bahkan media luar negeri, memuat pernyataan orang-orang China perantauan yang didramatisir, tentang tuduhan telah terjadi playing victim terhadap China perantauan di Indonesia. Banyak etnis China perantauan yang meminta suaka politik ke negara lain.
Kondisi tersebut telah mencoreng citra Indonesia di luar negeri. Sejarah mencatat bahwa, sejak masa penjajahan hingga paska kemerdekaan, konflik bangsa Indonesia justru terjadi dengan etnis China perantauan pendukung Koumintang yang kemudian membentuk LPKB sebagai cikal bakal CSIS.
Beberapa hari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, etnis cina pendukung Koumintang dan sekutu, merasa sebagai pemenang atas pendudukan Jepang di Indonesia, secara sepihak mengklaim atas kekuasaan wilayah bekas pendudukan Jepang di Sumatera dan Kalimantan.
Etnis China pendukung Koumintang, mulai membentuk pemerintahan sendiri dan mengibarkan bendera Koumintang di rumah, kedai dan kapal milik cina yang dikawal oleh pasukan Pho An Tui. Karakteristik Etnis Cina pendukung Koumintang, jika merasa menjadi mayoritas disuatu daerah, maka secara sepihak akan mendirikan pemerintah sendiri.
Prilaku etnis China pendukung Koumintang yang imperialistic, telah memicu pecahnya konflik besar di Bagansiapiapi antara pasukan Pho An Tui dengan TKR dan BKR. Konflik meluas di wilayah pesisir Indonesia seperti di Singkawang, Riau, Pontianak dan Tangerang, dimana konsentrasi populasi etnis cina perantauan cukup besar.
Dari rangkaian catatan perjalanan sejarah Indonesia, ada hal yang perlu menjadi renungan bangsa Indonesia, bahwa etnis China perantauan pendukung Koumintang, telah bermetamorfosa menjadi oligarki taipan penguasa mayoritas bisnis di Indonesia, memiliki karakteristik imperialistis, ketika memperoleh posisi mayoritas dan berwatak enlargement (dikasih hati minta jantung).
Di sisi lain traumatic bangsa Indonesia terhadap prilaku imperialistik etnis cina perantauan, dipicu oleh nilai nasionalisme rakyat Indonesia, sama sekali bukan karena sentimen ekonomi.
Kondisi Indonesia aktual, ditandai oleh prilaku bisnis, para oligarki taipan yang memanfaatkan kerusakan moral para pemangku kekuasaan negara, telah menggerus hak-hak rakyat kecil, merupakan gejala kerawanan munculnya kembali traumatic sejarah kelam penderitaan rakyat, terhadap karakteristik imperalisme etnis cina perantauan.
Oleh sebab itu kasus pagar laut illegal, proyek reklamasi illegal dan pembangunan mega proyek Rempang dan PIK2 dengan skema PSN, mengakibatkan tergusurnya puluhan ribu rakyat kecil, nantinya digantikan menjadi hunian etnis cina perantauan, adalah potret karakteristik imperialism etnis cina perantauan, dalam rangka membangun “otoritas cina” yang tidak tersentuh oleh regulasi nasional.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati intelijen
