Jakarta, Indonesiawatch.id – Pernyataan resmi emiten cucu usaha PT Pertamina (Persero) atau anak usaha Subholding PT Pertamina Power Indonesia oleh Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Edwil Suzandi pada Jumat (21/3/2025) yang dikutip media bahwa PGE berkomitmen untuk memastikan pengembangan Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) Seulawah Agam menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP).
Hanya saja pernyataan itu agak sulit dipercaya. Pasalnya, sejak pertama tender WKP Seulawah Agam dimulai pada tahun 2011 dan telah ditetapkannya perusahaan patungan antara PT Pertamina Geothermal Energi yang memiliki 75% saham dengan PT Pembangunan Aceh dengan 25% saham yang bernama PT Geothermal Energi Seulawah (GES) sebagai operator WKP Seulawah Agam pada 1 November 2013 oleh Gubernur Aceh, terbukti hingga saat ini belum melakukan kegiatan pemboran eksplorasi
“Ironisnya membebaskan dan menyiapkan lokasi tapak bor pun belum dilakukan. Ini parah betul” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (23/3/2025).
Hal tersebut, lanjut Yusri, terbukti dari pernyataan Edwil Suzandi di media yang menyatakan masih akan membebaskan lahan dan melakukan sosialisasi.
“Apalagi mengingat sejak tahun 1989 hingga 1995 kami sebagai pengelola PT Tenaga Nusantara Group yang telah dipercaya oleh Pertamina Dinas Geothermal Pusat melakukan survei geologi, geokimia dan geofisika di hampir 75% lapangan panas bumi di seluruh Indonesia, semua hasil laporannya pasti ada tersimpan di kantor Pertamina Geothermal Energi,” ungkap Yusri.
Khusus di Sumatera, lanjut Yusri, dari studi sudah ada hasilnya berupa PLTP Sibayak, PLTP Sipirok dan PLTP Sorik Merapi (Sumut), PLTP Gunung Talang dan PLTP Muara Laboh (Sumbar), PLTP Lumut Balai (Sumsel), PLTP Hululais (Bengkulu), PLTP Sungai Penuh (Jambi), PLTP Rajabasa dan PLTP Soch Sekincau serta PLTP Ulu Belu di Lampung yang dikerjakam oleh Pertamina ataupun swasta nasional.
“Ironisnya, dari survei yang pernah kami lakukan di Pulau Weh Sabang, Gunung Seulawah Aceh Besar kala itu waktunya hampir bersamaan dengan daerah lainnya, tetapi anehnya mengapa ada kesan upaya pemanfaatan potensi panas bumi untuk PLTP di Aceh dianaktirikan, itulah pertanyaan yang belum terjawab oleh kami,” ungkap Yusri.
Sehingga, kata Yusri, CERI pada September 2024 sempat mempertanyakan arah kebijakan Pertamina Geothermal yang akan berinvestasi di luar negeri setelah berhasil meraup dana segar sekitar Rp 9 triliun di pasar modal pada 24 Februari 2023.
Mengingat kebijakan Pemerintah era Suharto pada sekitar tahun 1970 telah memerintahkan Pertamina untuk mendirikan Dinas Geotermal. Tujuannya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi panas bumi untuk kemajuan negeri ini bukan kepentingan asing.
“Oleh sebab itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem bukanlah seperti Pj Gubernur atau Gubernur Aceh sebelumnya yang mudah percaya akan janji-janji manis Pertamina,” ungkap Yusri.
Dikatakan Yusri, Mualem jadi pemimpin politik di Aceh berasal dari proses memimpin pasukan atau kombatan di lapangan dalam bertempur. Lazimnya tipe pemimpin seperti ini sangat peka akan kesulitan dan kesusahan anggotanya dan rakyat di pedesaan selama dia bergerilya.
“Analisa kami, ke depan Mualem akan memberikan rekomendasi ke Menteri ESDM untuk perpanjangan hak pengelolaan WKP Seulawah Agam yang akan berakhir waktunya pada 8 April 2025 dengan komposisi saham mayoritas kepada PT Pembangunan Aceh di dalam PT Geotermal Energi Seulawah, tetapi harapan kami kepada Mualem, pilihlah putra daerah yang berintegritas duduk sebagai Direksi di PT PEMA dan di PT Geothermal Energi Seulawah, semoga,” pungkas Yusri.
[red]
