Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
Jakarta, Indonesiwatch.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ternyata telah menuai kritik oleh berbagai kalangan. Bahkan dengan sikap sinis dan pesimistis, para pemerhati sosial dan politik, menuding program MBG tidak didukung regulasi yang transparan dan sarat oleh intervensi kepentingan politik kekuasaan.
Program MBG menjadi over simplifikasi masalah, jika dipandang mampu menyelesaikan berbagai masalah. Mencermati target MBG adalah untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia sekaligus menggerakan ekonomi lokal, nampaknya sebuah sasaran yang tidak muluk-muluk dan cukup realistis.
Hanya saja pengelolaan MBG, masih dipengaruhi oleh syahwat mengejar rente kawanan serakahnomik yang terdiri dari para oligarki, pejabat negara, aparat hukum dan makelar proyek plat merah.
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG sekitar Rp 335 Triliun pada TA 2026, menjadi daya tarik para penikmat uang negara. Tampaknya mulai tersingkap praktek monopoli tata kelola dapur MBG, oleh kalangan elite legislative, elite partai politik, institusi polri, pejabat kejagung, kerabat pejabat negara, organisasi istri penegak hukum, oligarki dan organisasi relawan.
Jika terjadi pembiaran tata kelola program MBG tanpa konsep dan regulasi yang rasional, dapat dipastikan Presiden Prabowo adalah pihak yang harus menanggung beban tanggung jawab, atas penggunaan APBN yang tidak memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Sebaliknya, anggaran besar tersebut lagi-lagi menjadi bancakan para pengejar rente kalangan serakahnomik. Sesungguhnya dibalik kekisruhan program MBG, ada secercah peluang untuk menata kembali program-program unggulan presiden Prabowo, menjadi stimulan penggerak mesin ekonomi kerakyatan melalui konsep mengintegrasikan MBG dan 38.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Kolaborasi MBG dan KDMP harus mendapat payung regulasi yang jelas dan pengawasan melekat, agar tidak mudah dibegal oleh kawanan serakahnomic. KDMP adalah satu-satunya offtaker dan penyedia semua kebutuhan pokok dapur MBG.
Keterlibatan KDMP akan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan adanya kepastian pasar bagi petani, peternak dan nelayan. KDMP harus diberi peran sebagai aggregator atau pengumpul produk hasil petani, peternak dan nelayan. Hasil panen dipastikan tidak jatuh ketangan tengkulak.
Keberadaan KDMP memberi jaminan stabilitas pasokan bahan baku kepada dapur MBG. Kebutuhan SPPG (dapur MBG) yang sangat besar, seperti kebutuhan beras, telur dan sayuran, koperasi dapat mengkoordinasikan jadwal tanam petani, agar pasokan selalu terjamin.
Anggaran MBG yang sangat besar, mencapai sekitar Rp1,2 triliun dan KDMP sebagai sentra pemasok bahan baku dapur MBG, dapat dipastikan mesin ekonomi desa akan bergerak cepat dan uang akan lebih lama beredar di desa.
Kolaborasi MBG dan KDMP akan menghasilan multiplier effect. MBG tidak sekedar memperkuat kualitas gizi anak Indonesia, tetapi memberi sumbangsih bagi pembangunan ekonomi desa. Penguatan kelembagaan ekonomi desa, dapat diwujudkan dengan performa koperasi tidak sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi koperasi mampu memiliki bisnis riil yang produktif dan berkelanjutan.
Tantangan terbesar yang setiap saat berpotensi menjadi ancaman, terhadap konsep ekonomi kerakyatan, justru datang dari inner circle kekuasaan presiden yang dikuasai oleh oligarki dan entrepreneur berwatak kapitalis.
Mereka selalu bersiasat untuk mempertahankan situasi statusquo, tetap terpelihara agar terus dapat menikmati luxury dan privilege. Mereka adalah sekawanan serakahnomik yang merupakan predator bagi ekonomi kerakyatan.
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara, menjadi kunci keberhasilan ekonomi kerakyatan. Tetapi dibutuhkan sosok pemimpin dengan kualitas negarawan, dimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat bukan pilihan, tetapi kewajiban yang harus diemban.
Sosok pemimpin yang berani menarik garis batas gerak maju untuk oligarki dan kelompok serakahnomik. Pertanyaannya adalah apakah presiden Prabowo, akan dicatat sebagai “bapak ekonomi kerakyatan” atau bangsa ini akan mengingat Prabowo sebagai presiden dengan citra “safety player”.
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis
