Jakarta, Indonesiawatch.id – Di penghujung pemerintahan Joko Widodo, prestasi Kejaksaan Agung semakin mentereng, setelah berhasil membongkar sejumlah kasus mega korupsi. Diantaranya skandal PT Jiwasraya dengan modus manipulasi saham dan pengelolaan investasi yang tidak sesuai standar.
Kemudian berlanjut dengan terbongkarnya kasus korupsi di ASABRI, dengan modus yang mirip Jiwasraya. Nampaknya Kejagung dengan leading sektor Jampidsus, diuji nyalinya untuk menyeret Menkominfo yang saat itu dijabat oleh Jhonny G Plate, dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) Kominfo.
Belum lagi sejumlah keberhasilan Kejagung, menjaring sejumlah koruptor seperti anggota BPK-RI, Dirut Garuda Indonesia dan PT Timah. Kasus tindak pidana pencucian uang, tidak luput dari kejaran Kejagung, diantaranya korporasi PT Duta Palma Group, dalam kasus ini Jampidsus berhasil menyita Rp.450 Milyar uang kontan.
Dari prestasi Kejagung tersebut, Survey Indikator Politik Indonesia, merilis tingkat kepercayaan publik terhadap korp adhyaksa mencapai 69%. Keberhasilan Korp Adhyaksa menjerat para koruptor kakap, dihadapkan pada bursa calon Jaksa Agung yang sebentar lagi akan ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Tentunya dibutuhkan ketelitian Presiden untuk menetapkan Jaksa Agung yang baru, demi keberlanjutan suksesi kinerja Kejagung. Mulai muncul harapan masyarakat, Jaksa Agung idealnya dijabat oleh Jaksa karier dan tidak memiliki keterkaitan maupun hubungan emosional dengan kekuatan dan tokoh politik tertentu.
Sehingga tidak lagi terjadi, Korp Adhyaksa dijadikan alat pemukul lawan politik atau praktek politik sandera. Jika harapan besar bertumpu pada Jaksa Karier, maka pilihan ada pada jajaran Jaksa Agung Muda.
Terlepas dari kepentingan apapun, nampaknya Jampidsus sebagai leading sector pemberantasan korupsi, akan lebih objektif untuk melanjutkan suksesi Jaksa Agung, dalam pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
