Airlangga Mundur, Suksesi Golkar Dipercepat, Kandidat Pengganti Menguat

Jakarta, Indonesiawatch.id – Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum (Ketum) Golkar mendorong adanya suksesi di tubuh partai beringin. Dipastikan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar akan dipercepat yang sebelumnya diagendakan pada Desember 2024.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menyebut beberapa nama yang pantas maju mencalonkan diri sebagai ketua umum partai menggantikan Airlangga Hartarto. Mereka di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar.

“Ada Agus Gumiwang, ada Bambang Soesatyo, yang artinya (keduanya) adalah pengurus-pengurus Partai Golkar, di DPP sekarang ya. Kemudian, ada juga pengurus lainnya, ada Pak Bobby (Bobby Adhityo Rizaldi), ada Pak Firman Soebagyo, banyak yang bisa jadi dipilih dari dalam pengurus,” kata Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Terlepas dari usulan tersebut, Agus menegaskan semua tergantung pada pilihan yang disepakati kader saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Diketahui, Golkar baru akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) untuk menentukan jadwal munas atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

Redaksi

3 hours

“Itu terserah nanti di Munas yang akan datang. Akan tetapi, kalau sekarang yang saya dengar sejak tadi pagi, yang saya dengar kebanyakan (kandidat kuat) adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang,” ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Sementara untuk nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang masuk dalam bursa Ketum Golkar, Agung mengaku belum mendengar hal tersebut. “Saya belum tahu. Kita lihat ke depan,” tutur Agung Laksono.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto tak mengungkap jelas alasan pengunduran dirinya. Secara normatif ia membeber dua alasan, yakni ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat

Redaksi

4 hours

Agung memastikan keputusan mundur Airlangga murni sikap pribadi. Ia membantah ada tekanan partai atau faksi di Golkar yang mendesak Airlangga turun jabatan. “Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung.

Menurutnya, keputusan tersebut juga tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar. “Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada,” ucapnya.

**

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai peristiwa mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Airlangga bukanlah sesuatu yang spontan tetapi lebih kepada fenomena by design. “Saya melihatnya mastermind-nya bukan Airlangga Hartarto. Masak dia (Airlangga) mundur sebelum habis masa jabatan. Berarti kan dia enggak bertanggung jawab,” kata Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Emrus menduga dalang atau pengatur skenario mundurnya Airlangga berkaitan dengan relasi kuasa atau tokoh yang punya kuasa. “Mundur sebelum habis masa jabatan berarti ada kekuatan kuasa, ada relasi kuasa di situ. Golkar adalah partai yang tidak ada tokoh sentral sehingga terbuka peluang menerima kekuatan kuasa dari luar. Kenapa ada kuasa dari eksternal karena partai ini tidak ada [tokoh] yang powerful,” tuturnya.

Founder Lembaga Konsultan dan Survei Gogo Bangun Negeri itu menyatakan, mundurnya Airlangga disinyalir akan mempercepat suksesi di tubuh Golkar. Sehingga, Airlangga berperan “memukul gong” untuk adanya suksesi Ketua Umum Golkar. “Saya kira secara akal sehat bisa diterima ini untuk mempercepat suksesi karena di ruang publik sudah diwacanakan bermacam tokoh,” ujar Emrus.

Menurutnya, kandidat Ketum Golkar berasal dari internal dan eksternal partai. “Ada dua sosok yang disebut-sebut dari internal Golkar, yakni AG (Agus Gumiwang Kartasasmita) dan B (Bahlil Lahadalia). Juga ada yang diwacanakan dari luar partai. Ada yang senior, ada yang yunior. Di mana senior dan yunior ini punya relasi keluarga,” ucap Emrus.

Emrus tak membeber relasi kuasa yang dimaksud. Namun, di publik bermunculan nama tokoh elite yang digadang berpotensi memegang tampuk pimpinan Golkar. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga putra sulungnya sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. “Yang jelas nama yang saya sebut itu berasal dari mekanisme Top Down, bukan Bottom Up,” singkatnya.

Menurutnya, jika Golkar ingin tetap besar dan eksis maka pimpinannya harus berasal dari bawah atau kadernya sendiri. “Maka dengan demikian Golkar akan semakin solid ke depan, Golkar akan semakin ideologis. Kalau semakin solid dan ideologis, Golkar akan sulit diintervensi oleh kekuasaan,” Emrus menjelaskan.

Ia menyarankan agar Ketum Golkar berasal dari struktural partai serta menjabat sebagai pengurus DPP partai. “Kalau Golkar ingin solid dan ideologis harus berbasis kepada konstitusi mereka, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tetapi ketika tidak sesuai konstitusi dan dipaksakan karena pengaruh kuasa dan relasi kuasa dari luar, konsekuensinya maka Golkar akan semakin pragmatis dan menurun ideologisnya,” papar Emrus.

**

Terpisah, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah adanya intervensi dari luar partai di balik pengunduran diri Airlangga. “Pak Airlangga itu manusia yang mandiri. Pak Airlangga tentu mempunyai pertimbangan yang matang sampai mengambil keputusan yang sepenting itu,” kata Ahmad Doli dalam keterangannya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Minggu (11/8).

Menurut Doli, mundurnya Airlangga dari tampuk ketua umum sudah dipertimbangkan secara matang. “Pak Airlangga sudah memikirkan bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar, kebaikan bangsa dan negara,” tutur Doli.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan campur tangan Istana atau Presiden Jokowi. “Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari Dwipayana.

[red]