Washington D.C, Indonesiawatch.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memutuskan mundur sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrat AS berselang empat bulan sebelum Pemilu AS. Keputusan krusial itu diambil Biden usai meningkatnya tekanan dari sekutunya di Partai Demokrat usai penampilannya yang di bawah performa pada sesi debat capres pada 27 Juni 2024.
Presiden berusia 81 tahun itu dinilai banyak diam, kerap memberikan jawaban yang tidak masuk akal, serta tidak mengumbar dan menyoal kebohongan yang disampaikan rival politiknya, Donald Trump. Sisa masa jabatan Biden sendiri akan berakhir pada 30 Januari 2025.
“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani (warga AS) sebagai presiden. Dan meskipun sudah menjadi niat saya untuk kembali mencalonkan diri, saya percaya bahwa (pengunduran diri ini) merupakan kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara,” tulis Biden dalam surat yang diunggah ke akun X-nya.
Para pemimpin Partai Demokrat telah menunjuk Wakil Presiden AS saat ini Kamala Harris untuk menggantikan Biden melawan Donald Trump dalam kancah pemilihan presiden 2024. Harris, yang berusia 59 tahun, adalah wanita kulit hitam, dan keturunan Asia Selatan pertama yang menjabat sebagai wakil presiden AS.
Pengumuman pergantian tersebut merupakan kejutan terbaru dalam kampanye menuju Gedung Putih. Menariknya, pengumuman penarikan diri Biden dari kontestasi Pilpres AS hanya berselang beberapa hari setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump saat berkampanye di Pennsylvania.
VOA mengabarkan belum pernah ada capres dari sebuah partai yang mundur dari kontestasi Pilpres di waktu yang berdekatan dengan hari pemilu. Contoh terdekat adalah Presiden Lyndon Baines Johnson (LBJ)—yang dikecam karena Perang Vietnam—mengumumkan pada Maret 1968 bahwa ia tidak akan bertarung untuk masa jabatan berikutnya.
Partai Demokrat kini harus segera berusaha mencapai kesatuan pendapat dalam proses pencalonan presiden baru dalam hitungan pekan dan dalam waktu sangat singkat guna meyakinkan para pemilih bahwa calon itu memiliki kapabilitas untuk menjadi presiden dan mengalahkan Trump. Di sisi lain, Trump harus mengalihkan fokusnya ke lawan baru setelah bertahun-tahun memusatkan perhatiannya pada Biden.
Kamala Harris, yang berusia 59 tahun, tampaknya menjadi suksesor alami karena menjadi satu-satunya kandidat yang dapat secara langsung memanfaatkan pundi-pundi dana kampanye Biden, sesuai dengan peraturan keuangan kampanye federal. Konvensi Nasional Partai Demokrat sendiri dijadwalkan berlangsung pada 19-22 Agustus mendatang di Chicago, AS.
Kamala Harris diperkirakan akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang diambil Biden, termasuk dalam isu-isu penting seperti Ukraina, Cina, dan Iran. Ia juga diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel terkait konflik di Gaza.
Menurut para analis politik, dalam berbagai prioritas global, kepemimpinan Harris akan menampilkan gaya pemerintahan Biden jilid dua. “Dia mungkin lebih enerjik, tetapi satu hal yang tidak bisa Anda harapkan adalah perubahan signifikan dalam substansi kebijakan luar negeri Biden,” kata mantan negosiator Timur Tengah untuk pemerintahan Demokrat dan Republik Aaron David Miller, dilansir VOA.
Harris mengisyaratkan bahwa akan tetap setia pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO (North Atlantic Treaty Organization), mengikuti jejak Biden, dan akan terus mendukung Ukraina dalam melawan Rusia. Kebijakan itu bertentangan dengan janji mantan Presiden Trump yang ingin merombak hubungan AS dengan aliansi tersebut serta menimbulkan keraguan mengenai kelanjutan pasokan senjata dari Washington ke Kyiv.
Tak kalah penting, Harris juga diperkirakan akan bersikap tegas terhadap Iran—musuh utama Israel di kawasan—di mana kemajuan program nuklirnya baru-baru ini menuai kecaman dari AS.
Mantan wakil pejabat intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, Jonathan Panikoff, menyatakan bahwa meningkatnya ancaman terkait “persenjataan” dari program nuklir Iran bisa menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Harris, terutama jika Teheran memilih untuk menguji kepemimpinan baru AS tersebut.
Usai serangkaian upaya yang gagal, Biden tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan negosiasi perjanjian nuklir internasional 2015 dengan Teheran, yang diwarisi Trump. Sebagai presiden, Harris kemungkinan besar tidak akan membuat gebrakan besar kecuali ada tanda-tanda serius bahwa Iran siap memberikan konsesi.
“Ada banyak alasan untuk percaya bahwa presiden berikutnya harus berurusan dengan Iran. Ini pasti akan menjadi salah satu masalah terbesar,” ujar Panikoff yang kini bekerja di lembaga kajian Atlantic Council di Washington.
[red]
