Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh? Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan Aceh Jadi Pusat Hilirisasi Gas Bumi dan Getah Pinus Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah ‎Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem di Jobodetabek Ditemukan Cadangan Gas Bumi di Sumur Geng North-1 Kaltim, SKK Migas: Jadi Game Changer

Ekonomi

DPR Soroti BI Checking yang Persulit Masyarakat Akses KPR

Avatarbadge-check


					Suasana Pembangunan KPR Subsidi BTN (Doc. Liputan6.com) Perbesar

Suasana Pembangunan KPR Subsidi BTN (Doc. Liputan6.com)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo menyoroti BI Checking yang kerap menjadi ganjalan bagi masyarakat ekonomi bawah dalam pengajuan KPR rumah murah alias rumah bersubsidi. Menurut Yanuar, keberadaan BI Checking berpotensi menghambat program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita dukung penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan. Oleh karena itu, harus dicermati betul kendala dan tantangan pencapaiannya terutama dari sisi akses masyarakat bawah untuk mendapatkannya,” ujar Yanuar dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 8 November 2024.

Politisi PKS ini menyoroti syarat BI Checking yang kerap membuyarkan harapan masyarakat untuk mengakses KPR. Menurutnya, BI Checking kemudian menjadi sandungan bagi masyarakat yang konon masih dalam taraf pinjaman ringan melalui aplikasi pinjaman online (pinjol) legal yang terdaftar di lembaga keuangan.

“Misal, masyarakat menggunakan aplikasi Paylater untuk pembayaran sebut saja 50 ribu rupiah, lalu telat bayar sehingga nunggak atau gagal bayar hingga akhirnya jadi catatan BI Checking. Ketika mereka mengajukan kredit perumahan ini jadi tidak memenuhi syarat,” kata Yanuar.

Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pinjaman online bagi masyarakat bawah. Menurutnya, jika pemerintah bisa menghapus utang UMKM petani dan nelayan untuk meringankan beban rakyat kecil maka ia juga berharap pemerintah dapat menghapus utang pinjol masyarakat agar mereka bisa mengakses kredit perumahan rakyat.

“Untuk mensukseskan program 3 juta rumah, saya berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang pinjol masyarakat bawah agar akses masyarakat terhadap kredit perumahan tidak terganjal BI Checking,” pungkas Yanuar.

[red]

Berita Terbaru

Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

11 December 2024 - 20:30 WIB

Ilustrasi: Gedung Pertamina.

Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat

11 December 2024 - 19:29 WIB

Wamenkum Prof Eddy mengatakan, tugas imigrasi dan pemasyarakatan kian berat dengan maraknya TPPO dan perubahan paradigma hukum pidana. (Indonesiawatch.id/Dok. Kemenkum)

Pak Bahlil, Masalah Impor Minyak Tidak Tergantung Beroperasinya RDMP Balikpapan

11 December 2024 - 16:55 WIB

Samuel Rizal dan Menteri Bahlil Lahadalia serta istri, di kantor BKPM, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/12) (Foto: Grid.ID / Annisa Dienfitri)

Aceh Jadi Pusat Hilirisasi Gas Bumi dan Getah Pinus

11 December 2024 - 16:08 WIB

Ilustrasi hilirisasi gas. (Indonesiawatch.id/Dok. Pertamina)

Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah ‎Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem di Jobodetabek

11 December 2024 - 14:19 WIB

Populer Berita Daerah